DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Juli 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 274

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, nama, badan hukum dan kedudukan, tujuan, karakteristik, kegiatan usaha dan anggaran dasar, modal, organisasi, tata kerja, kepegawaian, satuan pengawas intern dan komite audit, perencanaan, operasional dan pelaporan BUMD, tahun buku dan penggunaan laba, penugasan pemerintah daerah kepada Perumda BPR Bank Salatiga, evaluasi, restrukturisasi dan perubahan bentuk hukum, pembubaran, kepailitan, perhimpunan BPR, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank SALINAN jdih.salatiga.go.id

(2)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009, perlu dilakukan penyesuaian mencakup bentuk badan hukum, pengorganisasian, serta pengurusan perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor jdih.salatiga.go.id

(3)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375); jdih.salatiga.go.id

(4)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020

8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Salatiga, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo, Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 11);
10.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
11.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALIKOTA SALATIGA jdih.salatiga.go.id

(5)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Salatiga.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Salatiga.
4.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Salatiga.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Salatiga.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
10.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
12.Perumda BPR Bank Salatiga adalah Perumda BPR Bank jdih.salatiga.go.id

(6)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 Salatiga yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.

13.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda BPR Bank Salatiga.
14.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda BPR Bank Salatiga yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda BPR Bank Salatiga yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda BPR Bank Salatiga dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
15.Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR Bank Salatiga yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda BPR Bank Salatiga.
16.Direksi adalah organ Perumda BPR Bank Salatiga yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda BPR Bank Salatiga untuk kepentingan dan tujuan Perumda BPR Bank Salatiga serta mewakili Perumda BPR Bank Salatiga baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
17.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda BPR Bank Salatiga sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda BPR Bank Salatiga guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perumda BPR Bank Salatiga.
18.Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
19.Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai jdih.salatiga.go.id

(7)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

NAMA, BADAN HUKUM DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga beralih badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga.
(2)Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga.
(3)Dengan Peraturan Daerah ini diberikan nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga dan selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Salatiga.
(4)Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. jdih.salatiga.go.id
(8)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020
(5)Lambang dan logo Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 3

(1)Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang dan kantor kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUJUAN, KARAKTERISTIK, KEGIATAN USAHA DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 4

Pendirian Perumda BPR Bank Salatiga bertujuan untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
e.memperoleh laba (profit oriented).

Pasal 5

Karakteristik Perumda BPR Bank Salatiga meliputi:

a.badan usaha didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
b.seluruh modalnya merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
c.bukan merupakan Perangkat Daerah; dan jdih.salatiga.go.id

(9)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020
1. d.dikelola berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pasal 6

Kegiatan usaha Perumda BPR Bank Salatiga meliputi:

a.menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat Daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
c.melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
d.menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
e.membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Anggaran dasar Perumda BPR Bank Salatiga paling sedikit memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya modal dasar dan modal disetor;
6. f.tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
7. g.penggunaan laba.
(2)Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu Peraturan Daerah ini yang dituangkan jdih.salatiga.go.id
(10)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 dalam akta notariil sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

MODAL

Pasal 8

(1)Sumber modal Perumda BPR Bank Salatiga terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.hibah; dan
3. c.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset.
(11)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020

Pasal 9

Modal Perumda BPR Bank Salatiga yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda BPR Bank Salatiga.

Pasal 10

(1)Penyertaan modal Daerah kepada Perumda BPR Bank Salatiga dilakukan untuk:
1. a.modal dasar; dan
2. b.penambahan modal dasar.
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) dan modal yang sudah disetor sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah).
(3)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(4)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal.
(5)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks274PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2025