DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Samarinda Tahun 2005 - 2025 yang meliputi, antara lain : Ruang Lingkup; Sistematikan; Visi dan Misi; Kaidah dan Pelaksanaan; Pengendalian dan Evaluasi; Perubahan Rencana Pembangunan Daerah; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kota Samarinda memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 3);
12.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Tahun 2014-2035 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SAMARINDA dan WALI KOTA SAMARINDA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2005- 2025. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Samarinda.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur peyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Samarinda.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur Penyelenggara Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya disingkat RPJPD Kota Samarinda adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Samarinda adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Samarinda periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Wali Kota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda serta mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJP Nasional.
7.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Samarinda untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Pasal 2

RPJPD mempunyai maksud dan tujuan untuk:

a.memberikan gambaran umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir tahun 2025;
b.menjabarkan indikasi dari gambaran umum yang diinginkan dan bagaimana mencapainya;
c.memberikan pedoman umum bagaimana mencapai sasaran pembangunan yang dibagi dalam 4 (empat) tahapan berbentuk arah kebijakan;
d.memberikan pedoman bagi calon Wali Kota dalam menyusun visi, misi dan program pembangunan 5 (lima) tahunan; dan
e.merupakan pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD Kota Samarinda dan RKPD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)RPJPD Kota Samarinda merupakan penjabaran kebijakan pembangunan jangka panjang yang penyusunannya mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJP Nasional.
(2)RPJPD Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, sasaran jangka panjang, arah kebijakan pembangunan, dan sasaran pokok.

Pasal 4

RPJPD Kota Samarinda merupakan penjabaran tujuan pembangunan dibentuknya Pemerintah Daerah Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 5

(1)Sistematika RPJPD Kota Samarinda terdiri atas:
1. a.BAB I Pendahuluan
2. b.BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
3. c.BAB III Analisis Isu-Isu Strategis
4. d.BAB IV Visi dan Misi Daerah
5. e.BAB V Sasaran dan Arah Kebijakan
6. f.BAB VI Kaidah Pelaksanaan
7. g.BAB VII Penutup.
(2)Uraian secara rinci dokumen RPJPD Kota Samarinda berdasarkan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 6

(1)Visi jangka panjang Daerah yaitu “Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Tepian yang Terdepan di Kalimantan”.
(2)Misi jangka panjang Daerah yaitu untuk:
1. a.mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Kota Samarinda yang berdaya saing berbasis penegakan hukum;
2. b.mewujudkan pembangunan perekonomian Kota Samarinda yang tangguh berbasis sektor unggulan Daerah; dan
3. c.mewujudkan lingkungan yang sehat dan asri.
(3)Visi dan misi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen RPJPD Kota Samarinda.

BAB V

KAIDAH DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)RPJPD Kota Samarinda dilaksanakan melalui RPJMD Kota Samarinda sesuai arah kebijakan dan pencapaian sasaran pokok pada masing-masing tahapan.
(2)Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Samarinda dapat digunakan sebagai dasar penentuan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD periode terkait dalam hal terjadi kekosongan rencana pembangunan jangka menengah.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Samarinda. 5
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 9

(1)Perubahan RPJPD Kota Samarinda dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menujukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah ;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
4. d.merugikan kepentingan nasional.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
1. a.terjadinya bencana alam;
2. b.goncangan politik;
3. c.krisis ekonomi;
4. d.konflik sosial budaya;
5. e.gangguan keamanan;
6. f.pemekaran daerah; atau
7. g.perubahan kebijakan nasional.
8. h.force majeure dan/atau keadaan di luar jangkauan kemampuan stabil/ normal.
(3)Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 10

Perubahan RPJPD Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…