Pemerintah Kota Samarinda
Pemerintah Kota Samarinda mengemban tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan menyediakan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Keberadaan lembaga ini sangat signifikan sebagai representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung atas kemajuan serta pengaturan tata ruang kota. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan dasar seperti kependudukan dan kesehatan, serta implementasi program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kota Samarinda
Pemerintah Kota Samarinda mengemban mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung terhadap kemajuan dan keteraturan kota. Mandat ini mencakup pengaturan tata ruang, pengelolaan sumber daya, serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kota Samarinda mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Dalam aspek regulasi, Pemkot menetapkan peraturan daerah dan mengelola perizinan usaha melalui DPMPTSP. Sementara itu, pelayanan dasar seperti kependudukan melalui Disdukcapil, pendidikan melalui Disdikbud, dan kesehatan melalui Siranap menjadi prioritas utama. Berbagai program pembangunan juga diimplementasikan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Beberapa program strategis Pemerintah Kota Samarinda meliputi transparansi anggaran melalui publikasi APBD dan Dashboard Kota Realtime, serta inisiatif Smart City yang mencakup CCTV kota dan WiFi gratis. Pengembangan layanan digital seperti aplikasi SAMAGOV dan portal OneData Samarinda juga menjadi fokus. Selain itu, terdapat kanal pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR! dan pengelolaan bencana oleh BPBD.
Pemerintah Kota Samarinda turut berkontribusi dalam isu-isu nasional melalui implementasi Satu Data Indonesia dan dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kontribusi ini diwujudkan melalui program-program di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi lokal, termasuk pengembangan UMKM. Peran Pemkot dalam reformasi birokrasi juga terlihat dari dorongan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem informasi publik.
Warga kota berinteraksi dengan Pemerintah Kota Samarinda untuk berbagai keperluan, seperti mengurus KTP, KK, dan akta kelahiran di Disdukcapil, atau perizinan usaha di DPMPTSP. Pembayaran pajak daerah dilakukan melalui Bapenda, sementara informasi ketenagakerjaan dapat diakses di Disnaker. Warga juga dapat menyampaikan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! atau mengakses layanan darurat.
Sebagai entitas krusial dalam tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kota Samarinda berfungsi sebagai pelaksana mandat negara di tingkat lokal. Dengan ruang lingkup yang luas, Pemkot berupaya mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Komitmen terhadap modernisasi dan peningkatan kualitas hidup warga ditunjukkan melalui digitalisasi layanan dan transparansi anggaran, menegaskan perannya dalam pembangunan bangsa.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2018
1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek dan Izin Usaha Perikanan tercantum dalam Lampiran dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda No. 1 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD TA 2014 dan beserta rinciannya.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda No. 4 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dprd yang meliputi, antara lain : Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; Ketentuan Lain-lain; dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda No. 5 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur perubahan atas APBD TA 2017 dan beserta rinciannya.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2019
1. Ketentuan Umum; 2. Pendirian, Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan; 3. Tempat Kedudukan; 4. Penetepan Tarif dan Insentif; 5. Bidang dan Jenis Usaha; 6. Jangka Waktu Berdiri; 7. Modal Dasar; 8. Organ; 9. Pegawai; 10. Satuan Pengawas Intern; 11. Tahun Buku dan Penggunaan Laba Bersih; 12. Rencana Kerja dan Anggaran; 13. Pelaporan; 14. Kepailitan; 15. Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai; 16. Pembinaan dan Pengawasan; 17. Asoisasi; 18. Kerjasama; 19. Pembubaran; 20. Ketentuan Lain-lain; 21. Ketentuan Peralihan; 22. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda No. 4 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Samarinda Tahun 2005 - 2025 yang meliputi, antara lain : Ruang Lingkup; Sistematikan; Visi dan Misi; Kaidah dan Pelaksanaan; Pengendalian dan Evaluasi; Perubahan Rencana Pembangunan Daerah; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan pada Ketentuan Pasal 3 ayat (6) huruf a dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2020
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat : a) Laporan Realisasi Anggaran; b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c) Neraca; d) Laporan Operasional; e) Laporan Arus Kas; f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan g) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut : a. Pendapatan sebesar Rp. 3,345,520,495,268.58 b. Belanja sebesar Rp. 3,065,215,869,366.89 c. Transfer Rp 1,968,531,745,00 sehingga menghasilkan Surplus Rp. 278,336,094,156.69 d. Pembiayaan Netto sebesar Rp 366,997,283,368.98 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Rp. 645,333,377,525.67.