DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Samarinda tahun 2016-2021 yang meliputi, antara lain : Ruang Lingkup RPJMD; Sistematikan RPJMD; Visi dan Misi; Indikator Makro Pembangunan Daerah; Pengendalian dan Evaluasi; Perubahan Rencana Pembangunan Daerah; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) SALINAN 2 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA dan WALIKOTA SAMARINDA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Samarinda.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3.Walikota adalah Walikota Samarinda.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD Adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintah kota samarinda yang melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan pelaksanaan pembangunan daerah. 3
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung Sejak Tahun 2005-2025.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Samarinda untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD di lingkungan pemerintah Kota Samarinda untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk perencanaan 1 (satu) tahun.
10.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen rencana pembangunan daerah.
12.Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
13.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16.Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
17.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda. 4

Pasal 2

(1)RPJMD ini disusun berdasarkan asas:
1. a.manfaat;
2. b.berkeadilan;
3. c.keterpaduan;
4. d.keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
5. e.tata kelola pemerintahan yang baik;
6. f.berkelanjutan;
7. g.berwawasan lingkungan;
8. h.efektif dan efisien; dan
9. i.kemandirian.
(2)RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
(3)RPJMD merupakan:
1. a.penjabaran visi, misi, dan program Walikota ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum, program Pembangunan Daerah dan arah kebijakan keuangan Daerah dengan memperhatikan RPJPD; dan
2. b.dokumen rencana Pembangunan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku Pembangunan Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

RPJMD bertujuan untuk:

a.memberikan panduan bagi penyelenggara Pembangunan Daerah jangka menengah;
b.mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan Pembangunan Provinsi, serta dengan perencanaan Pembangunan Nasional; dan
c.sebagai pedoman dalam:
1. 1.penyusunan Renstra SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
2. 2.penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;dan
3. 3.penyusunan Renja SKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 4

Ruang lingkup RPJMD meliputi:

a.gambaran umum kondisi Daerah;
b.arah kebijakan keuangan Daerah;
c.Visi dan Misi;
d.strategi pembangunan Daerah; 5
e.arah kebijakan dan kebijakan umum;
f.program Pembangunan Daerah; dan
g.indikasi program dan kerangka pendanaan.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

(1)RPJMD disusun dengan sistematika terdiri atas: BABI : PENDAHULUAN BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BABIII : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BABIV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BABV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BABVI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BABVII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BABVIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BABIX : INDIKATOR KINERJA DAERAH BABX : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
(2)Uraian mengenai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 6

(1)Visi RPJMD adalah “TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA METROPOLITAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”.
(2)Misi RPJMD meliputi:
1. a.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, ditunjang aparatur yang berintegritas tinggi, profesional dan inovatif;
2. b.memantapkan kapasitas pengelolaan keuangan kota samarinda yang akuntabel dalam menunjang pembiayaan pembangunan;
3. c.mewujudkan ruang kota yang layak huni;
4. d.memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan;
5. e.mewujudkan masyarakat Kota Samarinda yang berkarakter, sehat, serta berdaya saing nasional dan internasional; dan 6
6. f.mewujudkan iklim kehidupan masyarakat kota samarinda yang harmoni,berbudaya dan religius.

BAB V

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

(1)Indikator makro Pembangunan Daerah merupakan ukuran keberhasilan pembangunan paling utama dari sasaran RPJMD yang harus dicapai pada akhir periode lima tahun.
(2)Indikator makro Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pertumbuhan ekonomi 6±1 persen;
2. b.pertumbuhan penduduk 1,51 persen ;
3. c.indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 80,34;
4. d.tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,0-3,5 persen;
5. e.tingkat kemiskinan sebesar 3,67 persen;
6. f.tingkat inflasi sebesar 4-5 persen;dan
7. g.pendapatan perkapita sebesar 75,6 juta/tahun.
(3)Indikator makro Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam menyusun dokumen rencana pembangunan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi hasil terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.
(3)Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 7

BAB VII

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 9

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
4. d.merugikan kepentingan nasional.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya:
1. a.bencana alam;
2. b.goncangan politik;
3. c.krisis ekonomi;
4. d.konflik sosial budaya;
5. e.gangguan keamanan;
6. f.pemekaran daerah;atau
7. g.perubahan kebijakan nasional.
(3)Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 10

(1)Apabila masa jabatan Walikota berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan Daerah untuk masa 1 (satu) tahun kedepan dapat mengacu kepada Program yang tertuang di dalam RPJMD sebagaimana tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Walikota pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Walikota berikutnya. 8

BAB IX

KETENTUANPENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 16 Agustus 2016 WALIKOTA SAMARINDA, ttd H. SYAHARIE JA’ANG Diundangkan di Samarinda pada tanggal 16 Agustus 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, ttd H. HERMANTO LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2016 NOMOR 5. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kota Samarinda Kepala Bagian Hukum, A. FYDAYEEN, SH NIP. 19700202 199603 1 002 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2016-2021 I. UMUM RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota ke dalam strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Walikota, dan arah kebijakan keuangan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005-2025. RPJMD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, serta memuat prioritas pembangunan Daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah, Masyarakat, swasta serta pemangku kepentingan di Kota Samarinda. Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Walikota berikutnya, yaitu pada tahun 2021. Namun demikian, Walikota terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan APBD melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 10 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efesien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Merujuk kepada peraturan di atas, dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Masa bakti Walikota/Wakil Walikota periode 2011-2015 telah berakhir pada tahun 2015 dan selanjutnya Walikota/Wakil Walikota terpilih akan menyusun RPJMD dengan kurun waktu 2016-2021 yang penetapannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 dilakukan melalui berbagai tahapan analisis data dan informasi hasil pembangunan, serta penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005 - 2025. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…