DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Samarinda

regulasi_utama

Ringkasan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2017; Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ; SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA dan WALIKOTA SAMARINDA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 1.796.618.164.809,- (Satu Trilyun Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah Rp. 2.351.254.288.048
2.Belanja Daerah Rp. 2.438.943.288.048 Surflus/Defisit Rp. (87.689.000.000)
3.Pembiayaan :

a.Penerimaan Rp. 87.689.000.000
b.Pengeluaran Rp. 0 Pembiayaan Netto Rp. 87.689.000.000 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. (0) 3

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 524.681.347.809
2. b.Dana Perimbangan Rp. 1.406.684.912.000
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 419.888.028.239
(2)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) Huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan:
1. a.Pajak daerah Rp. 258.781.200.000
2. b.Retribusi Daerah Rp. 74.266.478.000
3. c.Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 7.000.000.000
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 184.633.669.809
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) Huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan:
1. a.Dana bagi hasil pajak/ bukan pajak Rp. 473.758.598.000
2. b.Dana Alokasi Umum Rp. 665.150.055.000
3. c.Dana Alokasi khusus Rp. 267.776.259.000
(4)Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c Terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya Rp. 265.381.764.000
2. b.Dana Penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 0
3. c.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya Rp. 154.506.264.239

Pasal 3

(1)Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung Rp. 1.046.809.172.711
2. b.Belanja Langsung Rp. 1.392.134.115.337 4
(2)Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) Huruf a terdiri dari Jenis Belanja:
1. a.Belanja pegawai Rp. 1.027.488.598.661
2. b.Belanja Hibah Rp. 14.927.414.100
3. c.Belanja Bantuan Sosial Rp. 0
4. d.Belanja bantuan keuangan kepada partai politik Rp. 1.393.159.950
5. e.Belanja Tidak Terduga Rp. 3.000.000.000
(3)Belanja langsung sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) Huruf b terdiri dari Jenis Belanja:
1. a.Belanja pegawai Rp. 229.410.649.260
2. b.Belanja barang dan jasa Rp. 448.007.992.048
3. c.Belanja Modal Rp. 714.715.474.029

Pasal 4

(1)Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Rp. 0
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) Rp. 87.689.000.000

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1.Lampiran I : Ringkasan APBD ;
2.Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3.Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4.Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
5.Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 5 dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6.Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan ;
7.Lampiran VII : Daftar piutang daerah ;
8.Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah ;
9.Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah ;
10.Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya ;
11.Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
12.Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah ; dan
13.Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah Kota Samarinda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya ;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah Kota Samarinda ; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 6

Pasal 7

Landasan Operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 7 Pebruari 2017 WALIKOTA SAMARINDA, ttd SYAHARIE JA’ANG Diundangkan di Samarinda pada tanggal 7 Pebruari 2017 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, ttd H. HERMANTO LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 NOMOR 1. NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 1/16/2017 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kota Samarinda Plt. Kepala Bagian Hukum, SYARIFUDDIN, SH. NIP. 196703021995031005

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ; SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA dan WALIKOTA SAMARINDA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

1.Pendapatan Daerah Rp. 2.351.254.288.048
2.Belanja Daerah Rp. 2.438.943.288.048 Surflus/Defisit Rp. (87.689.000.000)
3.Pembiayaan :

a.Penerimaan Rp. 87.689.000.000
b.Pengeluaran Rp. 0 Pembiayaan Netto Rp. 87.689.000.000 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. (0) 3

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 524.681.347.809
2. b.Dana Perimbangan Rp. 1.406.684.912.000
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 419.888.028.239
(2)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) Huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan:
1. a.Pajak daerah Rp. 258.781.200.000
2. b.Retribusi Daerah Rp. 74.266.478.000
3. c.Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 7.000.000.000
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 184.633.669.809
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) Huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan:
1. a.Dana bagi hasil pajak/ bukan pajak Rp. 473.758.598.000
2. b.Dana Alokasi Umum Rp. 665.150.055.000
3. c.Dana Alokasi khusus Rp. 267.776.259.000
(4)Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c Terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya Rp. 265.381.764.000
2. b.Dana Penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 0
3. c.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya Rp. 154.506.264.239

Pasal 3

(1)Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung Rp. 1.046.809.172.711
2. b.Belanja Langsung Rp. 1.392.134.115.337 4
(2)Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) Huruf a terdiri dari Jenis Belanja:
1. a.Belanja pegawai Rp. 1.027.488.598.661
2. b.Belanja Hibah Rp. 14.927.414.100
3. c.Belanja Bantuan Sosial Rp. 0
4. d.Belanja bantuan keuangan kepada partai politik Rp. 1.393.159.950
5. e.Belanja Tidak Terduga Rp. 3.000.000.000
(3)Belanja langsung sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) Huruf b terdiri dari Jenis Belanja:
1. a.Belanja pegawai Rp. 229.410.649.260
2. b.Belanja barang dan jasa Rp. 448.007.992.048
3. c.Belanja Modal Rp. 714.715.474.029

Pasal 4

(1)Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Rp. 0
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) Rp. 87.689.000.000

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1.Lampiran I : Ringkasan APBD ;
2.Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3.Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4.Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
5.Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 5 dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6.Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan ;
7.Lampiran VII : Daftar piutang daerah ;
8.Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah ;
9.Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah ;
10.Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya ;
11.Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
12.Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah ; dan
13.Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah Kota Samarinda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya ;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah Kota Samarinda ; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 6

Pasal 7

Landasan Operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.