DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pendirian, Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan; 3. Tempat Kedudukan; 4. Penetepan Tarif dan Insentif; 5. Bidang dan Jenis Usaha; 6. Jangka Waktu Berdiri; 7. Modal Dasar; 8. Organ; 9. Pegawai; 10. Satuan Pengawas Intern; 11. Tahun Buku dan Penggunaan Laba Bersih; 12. Rencana Kerja dan Anggaran; 13. Pelaporan; 14. Kepailitan; 15. Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai; 16. Pembinaan dan Pengawasan; 17. Asoisasi; 18. Kerjasama; 19. Pembubaran; 20. Ketentuan Lain-lain; 21. Ketentuan Peralihan; 22. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kencana merupakan salah satu badan usaha milik Pemerintah Kota Samarinda yang telah memberikan kontribusi cukup besar bagi pendapatan asli daerah sehingga perlu ditingkatkan pengelolaannya agar lebih optimal dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kota Samarinda;
c.bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kencana agar lebih profesional, efisien, akuntabel, transparan dan berdaya saing perlu dilakukan perubahan bentuk menjadi perusahaan umum daerah;
d.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (2), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk badan hukum badan usaha milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Perusahaaan Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang SALINAN Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA dan WALI KOTA SAMARINDA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

(1)Daerah adalah Kota Samarinda
(2)Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
(3)Walikota adalah Walikota Samarinda.
(4)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
(5)Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
(6)Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kencana adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Air Minum Kota Samarinda.
(7)Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Kencana adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam jasa air minum dan produk olahan air lainnya.
(8)Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD
(9)Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Tirta Kencana yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Tirta Kencana yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Tirta Kencana dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
(10)Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Tirta Kencana.
(11)Direksi adalah Direksi Perumda Tirta Kencana.
(12)Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perumda Tirta Kencana.
(13)Laba Bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan Perumda Tirta Kencana tahun buku tertentu.
(14)Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Tirta Kencana saat Peraturan Daerah ini ditetapkan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(15)Jasa Produksi adalah Laba Bersih setelah dikurang dengan penyusutan, cadangan, dan pengurangan yang wajar.
(16)Recana Kerja dan Anggaran Perumda adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Kencana yang selanjutnya disebut RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Tirta Kencana.
(17)Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan Perumda Tirta Kencana dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB II

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kencana menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana (Perumda) dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan usaha secara profesional, efisien, akuntabel dan transparan.

Pasal 3

(1)Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana (Perumda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Samarinda.
(2)Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana (Perumda) dapat mempunyai kantor cabang di luar Kota Samarinda sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
(3)Perumda dapat mengadakan dan mempunyai hubungan korespondensi di dalam dan di luar negeri.

BAB III

PENETAPAN TARIF DAN INSENTIF

Pasal 4

(1)Walikota selaku kuasa pemilik modal pada Perumda Tirta Kencana mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(2)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.perubahan anggaran dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
5. e.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
7. g.penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
9. i.pengesahan laporan tahunan; penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Tirta Kencana; dan
10. j.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Tirta Kencana dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
(4)Untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi instalasi dan perluasan jaringan, Perumda Tirta Kencana dapat melakukan penyesuaian tarif air minum secara berkala dalam setahun paling tinggi 10% (sepuluh perseratus).
(5)Penyesuaian tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika melebihi dari 10% (sepuluh perseratus) harus persetujuan DPRD Kota Samarinda.
(6)Perumda Air Minum Tirta Kencana dapat memberikan insentif kepada Walikota dan/atau Pejabat Perangkat Daerah atas pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
(7)Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan maksimal 45% (empat puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama, yang realisasinya berdasarkan:
1. a.target kinerja Perumda Air Minum Tirta Kencana;
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
3. c.Laporan Keuangan Perumda Tirta Kencana.
(8)Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan, penyesuaian tarif, dan insentif pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

BIDANG DAN JENIS USAHA

Pasal 5

(1)Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana (Perumda) membidangi kegiatan usaha yang terdiri atas:
1. a.Penyediaan air minum bagi masyarakat yang memenuhi syarat standar kesehatan;
2. b.Usaha lainnya di bidang air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal penyediaan air minum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perumda Tirta Kencana harus mengupayakan pencapaian akses aman air minum 100% (seratus persen) dari jumlah penduduk, yang meliputi pelayanan perpipaan dan non perpipaan.
(3)Upaya yang dilakukan Perumda Tirta Kencana untuk mencapai akses aman air minum 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ;
1. a.optimalisasi instalasi,
2. b.optimalisasi intake air baku,
3. c.pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru, dan
4. d.perluasan jaringan.
(4)Untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi instalasi dan perluasan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perumda Tirta Kencana dapat melakukan penyesuaian tarif air minum secara berkala dalam setahun paling tinggi 10% (sepuluh perseratus).
(5)Ketentuan mengenai penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)diatur dengan Peraturan Walikota.
(6)Apabila besaran penyesuaian tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi dari 10% (sepuluh perseratus), maka harus berdasarkan kajian dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Direksi dan Dewan Pengawas setelah disetujui oleh DPRD.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana (Perumda) didirkan dengan jangka waktu tidak terbatas

BAB VI

MODAL DASAR

Pasal 7

(1)Modal dasar Perumda Tirta Kencana ditetapkan sebesar Rp 467.292.229.885,- (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)
(2)Modal dasar Perumda Tirta Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetor dan dipisahkan dari kekayaan Daerah sebesar Rp 467.292.229.885,- (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) merupakan modal Perumda Tirta Kencana pada saat pendirian ditambah penyetoran modal Pemerintah Daerah.
(3)Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) adalah terdiri dalam bentuk tunai sebesar Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dalam bentuk barang dengan nilai Rp. 926.173.672.892,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)
(4)Modal dasar Perumda Tirta Kencana sebagaimana pada ayat (2) berasal dari :
1. a.Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
2. b.Neraca permulaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kencana yang berasal dari semua aktiva dan passiva Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kencana.
(5)Selain Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber modal Perumda Tirta Kencana terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(6)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan/atau
3. c.Konversi dari pinjaman.
(7)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat bersumber dari :
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya;dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(8)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(9)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.
(10)Perolehan dan pemanfaatan sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ORGAN

Pasal 8

(1)Organ Perumda Tirta Kencana, terdiri atas:
1. a.Walikota selaku KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(2)Struktur organisasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana (Perumda)dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
(3)Perubahan dan pengembangan susunan dan/atau struktur organisasi dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas, kecuali perubahan terhadap struktur Direksi.
(4)Ketentuan mengenai susunan, perubahan, pengembangan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pedoman, tugas dan fungsi serta mekanisme kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana (Perumda) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan KPM.

Pasal 9

(1)Walikota selaku KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13) huruf a memiliki wewenang untuk; a) melakukan perubahan anggaran dasar Perumda Tirta Kencana; b) menetapkan jumlah, mengangkat, dan memberhentikan serta menetapkan penghasilan anggota Dewan Pengawas; c) menetapkan jumlah, mengangkat, dan memberhentikan serta menetapkan penghasilan anggota Direksi; d) menerima dan mengesahkan Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas; e) menyetujui kerjasama dengan pihak lain; f) pengesahan laporan tahunan; g) penetapan besaran penggunaan laba; h) menyetujui pembentukan anak perusahaan i) melaksanakan perubahan jumlah modal dasar j) melaksanakan persetujuan dalam pemindahtanganan asset Perumda Tirta Kencana; k) mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang; l) memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset Perumda Tirta Kencana; m) memberikan persetujuan terhadap usulan likuidasi; n) mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah; dan o) penggabungan,peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Tirta Kencana.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Walikota selaku KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda Tirta Kencana, apabila dapat membuktikan :

a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Tirta Kencana ;dan/atau
c.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Tirta Kencana secara melawan hukum.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…