DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan dengan perangkat telekomunikasi. Penataan Menara bertujuan untuk: a. mengatur dan mengendalikan pembangunan Menara; b. mewujudkan Menara yang fungsional, efektif, efisien dan selaras dengan lingkungan; c. mewujudkan tertib penyelenggaraan Menara yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan Menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; dan d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama. Pembangunan Menara Telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh : a. Penyelenggara Telekomunikasi; b. Penyedia Menara; dan/atau c. Kontraktor Menara. Pengendalian Menara dilakukan oleh DPUPR. Pengawasan Menara dilakukan oleh tim teknis terdiri dari DPUPR, DPMPTSP, Satpol PP yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendirian menara telekomunikasi di Kota Samarinda belum sepenuhnya memperhatikan aspek penataan ruang, estetika, keamanan, kesehatan, dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan penataan yang terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat;
c.bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 tahun 2009 Nomor 07/PRT/M/2009 Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, dan untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan menara telekomunikasi, maka diperlukan pengaturan tentang Penataan Menara Telekomunikasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Menara Telekomunikasi. SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107);
6.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA dan WALIKOTA SAMARINDA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Samarinda.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.
4.Walikota adalah Walikota Samarinda.
5.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.
7.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8.Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan dengan perangkat telekomunikasi.
9.Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari 1 (satu) operator.
10.Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara telepon genggam dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traffic handling capacity), selanjutnya sebuah BTS ataupun beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
11.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah atau instansi pertahanan keamanan Negara, yang melakukan kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi
12.Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
13.Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
14.Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Daerah hingga ditetapkannya cell plan.
15.Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 2

(1)Penataan Menara berlandaskan asas:
1. a.kaidah penataan ruang;
2. b.kemanfaatan;
3. c.keberlanjutan;
4. d.keselamatan;
5. e.keselarasan dan keserasian;
6. f.kepastian hukum;
7. g.keadilan; dan
8. h.estetika.
(2)Asas kaidah penataan ruang merupakan norma-norma yang diambil untuk memayungi semua kaidah-kaidah pengaturan penataan ruang.
(3)Asas Kemanfaatan adalah segala upaya dalam penyelenggaraan setiap kegiatan manusia yang memberikan manfaat sebesar-besarnya demi kepentingan manusia itu sendiri.
(4)Asas Keberlanjutan adalah segala bentuk kegiatan pembangunan yang dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
(5)Asas Keselamatan adalah dalam penerapan peraturan perundang-undangan akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan masyarakat dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan.
(6).Asas Keselarasan dan Keserasian adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
(7)Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
(8)Asas Keadilan adalah Perlakuan adil terhadap manusia yang menjadi warga masyarakat.
(9)Asas Estetika merupakan cabang filsafat yang menelaah dan membahas tentang seni dan keindahan lingkungan serta tanggapan manusia terhadapnya.

Pasal 3

Penataan Menara bertujuan untuk:

a.mengatur dan mengendalikan pembangunan Menara;
b.mewujudkan Menara yang fungsional, efektif, efisien dan selaras dengan lingkungan;
c.mewujudkan tertib penyelenggaraan Menara yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan Menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; dan
d.mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama.

BAB II

PENATAAN MENARA

Pasal 4

(1)Pembangunan Menara Telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh :
1. a.Penyelenggara Telekomunikasi;
2. b.Penyedia Menara; dan/atau
3. c.Kontraktor Menara.
(2)Pembangunan Menara dilaksanakan dengan memperhatikan:
1. a.rencana tata ruang Daerah;
2. b.ketersediaan lahan;
3. c.keamanan keselamatan;
4. d.kenyamanan warga;
5. e.kesinambungan; dan
6. f.lingkungan.
(3)Menara dapat dibangun di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung.
(4)Permohonan pembangunan Menara baru di zona cell plan eksisting akan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, setelah seluruh Menara Eksisting dipergunakan untuk menara bersama sepanjang secara teknis memungkinkan.
(5)Penyelenggara Telekomunikasi di kawasan bandara dapat menempatkan:
1. a.Menara di atas bangunan gedung dengan ketinggian sesuai dengan rekomendasi KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) dari instansi terkait;
2. b.Menara yang melekat pada bangunan lainnya sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban Menara dengan ketinggian sesuai dengan rekomendasi KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) dari instansi terkait;
3. c.Penempatan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b harus memperoleh izin.
(6)Pembangunan Menara dilakukan oleh pemohon dan bertanggung jawab penuh terhadap material konstruksi yang digunakan sesuai spesifikasi yang diajukan pada Pemerintah Daerah.
(7)Kegagalan konstruksi akibat kelalaian pemohon yang berdampak pada lingkungan sekitar pada tahap pembangunan maupun selama masa operasionalisasi menjadi tanggung jawab pemohon sepenuhnya.
(8)Pemohon/pemilik berkewajiban untuk:
1. a.memberikan jaminan pasca operasionalisasi kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah Republik Indonesia, untuk digunakan sebagai jaminan atas pembongkaran fisik menara setelah masa operasionalisasi berakhir dan pengembalian peruntukkan lahan sebagaimana sebelum adanya Menara;
2. b.memberikan kompensasi pertahun terhadap masyarakat yang terkena dampak radius Menara telekomunikasi; dan
3. c.memberikan dana tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan.

Pasal 5

Penyelenggara Telekomunikasi melaporkan kepada Walikota melalui DPUPR terkait dengan Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki.

Pasal 6

(1)Pembangunan Menara pada kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kawasan tersebut.
(2)Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kawasan lindung;
2. b.kawasan sekitar bandar udara;
3. c.kawasan pariwisata;
4. d.kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
5. e.kawasan yang memerlukan pengendalian ketat lainnya.

Pasal 7

Pembangunan Menara pada zona kawasan tertentu harus menggunakan konsep menara kamuflase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Dalam rangka pengaturan dan penataan titik Menara di Daerah, rencana penempatan dan persebaran Menara harus berpedoman pada rencana tata ruang Daerah serta memperhatikan lingkungan sekitar;
(2)kepadatan pemakai jasa Telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang Daerah, yang meliputi:
1. a.potensi ruang kota yang tersedia;
2. b.estetika;
3. c.Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
4. d.keamanan, ketertiban dan keserasian lingkungan; dan
5. e.kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
(3)aspek teknis dalam penyelenggaraan Telekomunikasi dan prinsip penggunaan Menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri Telekomunikasi.

Pasal 9

(1)Menara disediakan oleh Penyedia Menara.
(2)Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
1. a.Penyelenggara Telekomunikasi; atau
2. b.bukan Penyelenggara Telekomunikasi.
(3)Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.

Pasal 10

Pembangunan Menara wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dan/atau standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan sekitar dengan memperhitungkan faktor penentu kestabilan konstruksi Menara dan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan Menara yang meliputi:

a.tempat penempatan perangkat;
b.ketinggian Menara;
c.struktur Menara;
d.rangka struktur Menara;
e.pondasi Menara; dan
f.kekuatan angin.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…