DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah. Pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender. Ruang lingkup PUG meliputi: a. perencanaan,; b. pelaksanaan; c. pemantauan; dan d. evaluasi terhadap seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah. Pemerintah Daerah bertugas untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan PUG. Walikota melalui Ketua Pokja PUG bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Unsur Non Pemerintah/Swasta dan Masyarakat melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, SALINAN Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA dan WALIKOTA SAMARINDA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Samarinda.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Samarinda.
3.Walikota adalah Walikota Samarinda.
4.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah.
7.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8.Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9.Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10.Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki- laki dan perempuan.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Walikota.
12.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
13.Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan
14.Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disebut GAP adalah suatu alat Analisi Gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan PUG dalam perencanaan kebijakan/ program/kegiatan pembangunan yang dapat mengidentifikasi kesenjangan Gender (gender gap) dan permasalahan Gender (gender isues) serta sekaligus menyusun rencana kebijakan /program/kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan Gender tersebut.
15.Gender Budget Statement yang selanjutnya disebut GBS adalah pernyataan anggaran gender yang merupakan dokumen akuntabilitas spesifik Gender.
16.Kerangka Acuan Kerja atau Term of Referencey yang selanjutnya disebut KAK/TOR adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, dimana, bagaimana, dan berapa perkiraan biaya suatu kegiatan.
17.Indeks Pemberdayaan Gender yang selanjutnya disebut IDG adalah ukuran yang menunjukan seberapa besar partisipasi aktif perempuan dan laki-laki dalam kegiatan Ekonomin, Politik dan Pengambilan Keputusan.
18.Indeks Pembangunan Gender yang selanjutnya disebut IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender yang dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan cukup dan standar hidup layak.
19.Focal Point PUG adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di Unit Kerjanya.
20.Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah Wadah Konsultasi bagi Pelaksana dan Penggerak pengarusutamaan dari berbagai instansi/ lembaga di Daerah.
21.Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disebut PPRG adalah Instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
22.Unsur Non Pemerintah/Swasta dan Masyarakat adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai yang diharapkan.
23.Data Terpilah adalah data yang menggambarkan peran, kondisi umum dari perempuan dan laki-laki.
24.PD Drivers adalah perangkat Daerah penggerak kelompok kerja Pengarusutamaan Gender.

Pasal 2

PUG berasaskan:

a.nondiskriminasi di segala bidang;
b.pemberdayaan;
c.akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat;
d.kesetaraan dan keadilan; dan
e.ketertiban dan kepastian hukum. dalam rangka penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia

Pasal 3

Pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender.

Pasal 4

Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan di Daerah bertujuan untuk:

a.menjamin terwujudnya kesetaraan dan Keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara melalui peningkatan peran, kedudukan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai sumber daya pembangunan;
b.memberikan acuan bagi semua pihak baik di pemerintah Kota Samarinda, Unsur Non Pemerintah/Swasta dan Masyarakat dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
c.mewujudkan perencanaan dan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif gender melalui PPRG, dengan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan; dan
d.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas dan kemandirian hidup perempuan serta menjamin perlindungan terhadap hak perempuan dan anak.

Pasal 5

Ruang lingkup PUG meliputi:

a.perencanaan,;
b.pelaksanaan;
c.pemantauan; dan
d.evaluasi terhadap seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan diDaerah.

BAB II

TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan PUG.

Pasal 7

(1)pemerintah Daerah :
1. a.melaksankan pendidikan / pelatihan PUG di Daerah; b .merumuskan kebijakan strategi pelaksanaan PUG, c .membentuk Focal Point PUG di masing-masing PD;
(2)untuk merumuskan kebijakan strategis pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap memiliki Data Terpilah sesuai bidang tugasnya PD

Pasal 8

(1)Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah meliputi:
1. a.koordinasi, fasilitasi dan advokasi pelaksanaan kebijakan PUG sesuai karakteristik Daerah;
2. b.fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G), lembaga penelitan dan pengembangan serta dan lembaga non pemerintah;
3. c.koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
5. e.pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, agama, sosial, budaya, ekonomi, infrastruktur, politik, hukum dan HAM;
6. f.pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (Analisis Gender) PPRG dan dapat melakukan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG skala Daerah;dan
7. g.fasilitasi penyediaan Data Terpilah Gender dan penyusunan PPRG.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dan fasilitasi penyediaan Data Terpilah dan penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang Responsif Gender dan dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis PD dan Rencana Kerja PD.
(2)Penyusunan perencanaan kebijakan, program dan Kegiatan pembangunan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
(3)Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Rencana Strategis PD, Rencana Kerja dan Anggaran PD Responsif Gender dan ditindaklanjuti setiap tahun dengan Instruksi Walikota.

Pasal 10

(1)Walikota adalah penanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
(2)Pelaksanaan tanggung jawab Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Walikota.
(3)Dalam rangka percepatan pelembagaan PUG di seluruh PD Daerah, dibentuk Pokja PUG, Focal Point, dan PD Drivers.
(4)Untuk mengoptimalkan PUG Walikota menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Pemerintah Daerah dan Kepala PD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Sekretariat Pokja PUG Daerah.
(5)Susunan keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan PD Daerah dengan mangikutsertakan unsur masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.
(6)Pembentukan Pokja PUG dan PD Drivers sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk tingkat Kota, sedangkan Focal Point ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD masing-masing.

Pasal 11

(1)Analisis Gender terhadap program/kegiatan dari anggaran PD dilaksanakan oleh masing-masing PD.
(2)Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Rencana Strategis PD, Rencana Kerja dan Anggaran PD dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, atau lembaga yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
(3)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menggunakan alur kerja Analisis Gender yaitu GAP, GBS dan KAK/TOR.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…