DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut: a. Pendapatan Rp 3.671.108.194.049,82 b. Belanja Rp 2.987.848.106.437,12 c . Transfer Rp 0,00 Surplus Rp 683.260.087.612,70 d. Pembiayaan - Penerimaan Rp 330.337.121.366,63 - Pengeluaran Rp 15.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 315.337.121.366,63 e. Sisa Lebih Rp 998.597.208.979,33

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja SALINAN N (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor: 30);
8.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 31) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 36); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA dan WALI KOTA SAMARINDA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Laporan Operasional;
d.Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Neraca;
f.Laporan Arus Kas dan;
g.Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp 3.671.108.194.049,82
b.Belanja Rp 2.987.848.106.437,12
c.Transfer Rp 0,00 Surplus Rp 683.260.087.612,70
d.Pembiayaan - Penerimaan Rp 330.337.121.366,63 - Pengeluaran Rp 15.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 315.337.121.366,63
e.Sisa Lebih Rp 998.597.208.979,33

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan rincian sebagai berikut:

a.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp648.134.985.452,82 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pendapatan Rp 3.022.973.208.597,00
2. 2.Realisasi Pendapatan Rp 3.671.108.194.049,82 Selisih Lebih Rp 648.134.985.452,82
b.Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp350.462.223.526,88 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Belanja Rp 3.338.310.329.964,00
2. 2.Realisasi Belanja Rp 2.987.848.106.437,12 Selisih Kurang Rp 350.462.223.526,88
c.Tidak ada selisih Anggaran dengan Realisasi untuk Transfer dapat dilihat rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Transfer Rp 0,00
2. 2.Realisasi Transfer Rp 0,00 Selisih Rp 0,00
d.Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp998.597.208.979,70 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Surplus/Defisit Rp (315.337.121.367,00)
2. 2.Realisasi Surplus/Defisit Rp 683.260.087.612,70 Selisih Lebih Rp 998.597.208.979,70
e.Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp0,37 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp 330.337.121.367,00
2. 2.Realisasi Penerimaan Pembiayaan Rp 330.337.121.366,63 Selisih Kurang Rp 0,37
f.Tidak ada selisih Anggaran dengan Realisasi untuk Pengeluaran Pembiayaan dapat dilihat rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp 15.000.000.000,00
2. 2.Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Rp 15.000.000.000,00 Selisih Lebih/(Kurang) Rp 0,00
g.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp0,37 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pembiayaan Netto Rp 315.337.121.367,00
2. 2.Realisasi Pembiayaan Netto Rp 315.337.121.366,63 Selisih Kurang Rp 0,37

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 330.337.121.366,63 b. Pengguna SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp 330.337.121.366,63 Sub Total Rp 0,00
c.Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran Rp 998.597.208.979,33 Sub Total Rp 998.597.208.979,33 d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp 0,00
e.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 998.597.208.979,33

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp 4.134.987.369.433,24
b.Beban Rp 3.039.164.149.234,95
c.Surplus dari Operasi Rp 1.095.823.220.198,29
d.Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp 2.529.377.739,99
e.Surplus Sebelum Pos Luar Biasa Rp 1.098.352.597.938,28
g.Pos Luar Biasa Rp (10.009.549.161,00)
h.Surplus Rp 1.088.343.048.777,28

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp 19.746.624.861.037,50
b.Surplus Rp 1.088.343.048.777,28
c.Dampak Kumulasi Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: - Koreksi Nilai Persediaan Rp 0,00 - Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp 0,00 - Koreksi Ekuitas Lainnya Rp 273.145.836.807,62
d.Ekuitas Akhir Rp 21.108.113.746.622,40

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp 21.312.914.075.773,30
b.Jumlah Kewajiban Rp 204.800.329.150,88
c.Jumlah Ekuitas Rp 21.108.113.746.622,40

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

a.Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2022 Rp 330.359.169.775,63
b.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp 1.542.945.480.126,44
c.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Rp (859.685.392.513,74)
d.Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp (15.000.000.000,00)
e.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Rp 29.265.967,30
f.Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2022 Rp 998.648.523.355,63

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Akun laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas: Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Laporan Operasional;
d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Lampiran V : Neraca;
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g.Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
h.Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
l.Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
n.Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
o.Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
q.Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
r.Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
s.Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t.Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah terdiri atas:
u.Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
v.Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
w.Lampiran Lainnya : Informasi lainnya yang terdiri dari:
a.Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
b.Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (Mandatory Spending);
c.Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
d.Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
e.Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri;
f.Realiasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
g.Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan Stunting; dan
h.Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…