DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013, diubah sebagai berikut; Pasal 1; Pasal 2; Pasal 3; Pasal 4; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 13; Pasal 14; Pasal 16; Bagian Keenam tentang Perwalian; Bagian Ketujuh tentang Pengangkatan Anak; Pasal 33.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor. 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah tingkat. II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959) No 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor …); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA dan WALI KOTA SAMARINDA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor ...), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah Kota adalah Kota Samarinda.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
5.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
6.Perlindungan dan Pemenuhan Kebutuhan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin Perlindungan dan Pemenuhan Kebutuhan Anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7.Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
8.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9.Wali adalah orang yang menurut hukum (Agama adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa
10.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
11.Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Orang Tua, yang ditujukan untuk perlindungan termasuk perlindungan khusus.
12.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan /atau organisasi kemasyarakatan;
13.Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
14.Penelantaran adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya.
15.Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap Anak.
16.Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
17.Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
18.Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan Anak dan pengembangan KLA berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi :

a.non diskriminasi;
b.kepentingan terbaik bagi Anak;
c.hak untuk hidup, tumbuh dan perkembangan Anak;
d.penghargaan terhadap pandangan Anak; dan
e.tata pemerintahan yang baik.
1. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.
(2)Pengembangan KLA bertujuan untuk membangun inisiatif Pemerintah Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
(3)Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Hak Anak yang wajib dilindungi dan dipenuhi Daerah meliputi :
1. a.Hak sipil dan kebebasan;
2. b.Hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.Hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.Hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
5. e.Hak atas perlindungan khusus; dan
6. f.Hak atas fasilitas umum, sarana dan prasarana yang layak bagi Anak.
(2)Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.hak anak atas identitas;
2. b.hak perlindungan identitas;
3. c.hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
4. d.hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
5. e.hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
6. f.hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
7. g.hak akses informasi yang layak; dan
8. h.hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
(3)Hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
2. b.anak tidak terpisah dari orang tua;
3. c.reunifikasi keluarga;
4. d.anak tidak dipindahkan secara illegal;
5. e.mendapat dukungan kesejahteraan;
6. f.pengasuhan alternatif bagi anak yang terpisah dari lingkungan keluarga;
7. g.legalitas pengangkatan/adopsi anak;
8. h.perlindungan bagi anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/panti; dan
9. i.perlindungan dari kekerasan dan penelantaran.
(4)Hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.akses layanan publik bagi Anak Penyandang Disabilitas;
2. b.mendapatkan layanan kesehatan;
3. c.mendapatkan akses jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
4. d.mendapatkan standar hidup yang tinggi dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
(5)Hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi;
2. b.mendapat kesempatan memperoleh lembaga pendidikan yang berkualitas; dan/atau
(6)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi melakukan upaya pemenuhan hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dengan:
1. a.memfasilitasi anak untuk mengeluarkan pendapat;
2. b.memfasilitasi kehadiran Forum Anak dalam proses perencanaan pembangunan/Musrenbang, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, kota dan propinsi;
3. c.memperhatikan aspirasi yang disampaikan anak sesuai issue daerah dan kemampuan penganggaran untuk berkreasi; dan
4. d.memfasilitasi anak mengembangkan minat dan bakatnya melalui peran instansi terkait sesuai fungsinya dan/atau melalui peran Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, maupun Media baik media cetak, media elektronik dan media sosial.
  1. 5.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, individu, orang tua, keluarga dan Masyarakat berkewajiban memberi perlindungan bagi anak yang masih dalam kandungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Melakukan pendekatan layanan hingga ke tingat kelurahan maupun fasilitas layanan bagi ibu melahirkan (Puskesmas Rawat Inap/ Rumah Sakit/Klinik Bersalin) sesuai dengan kemampuan Daerah.

6.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, Masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak usia dini sesuai dengan k e t e n t u a n peraturan perundang- undangan.
(2)Perlindungan Anak bagi anak usia dini meliputi:
1. a.bagi setiap ibu wajib memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan;
2. b.pemerintah, swasta dan masyarakat menyediakan fasilitas untuk pemberian ASI ASI ditempat umum;
3. c.pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;
4. d.program stimulasi, deteksi dini, intervensi dini tumbuh kembang anak, Program PAUD;
5. e.Penyediaan tempat bermain dan penitipan anak;
6. f.program anak asuh;
7. g.perlindungan anak usia dini yang orang tuanya atau keluarganya tidak dapat mengasuh; dan
8. h.pemberian akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak secara gratis.
(3)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah (PD) yang membidangi Pemenuhan Hak Anak atas akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak melakukan upaya pemenuhan hak atas identitas dan hak perlindungan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (h).
(4)Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perwujudan seluruh anak memiliki akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak.
(5)Pemenuhan hak anak bagi anak usia dini dapat dilaksanakan melalui model Taman Penitipan Anak (TPA) dan kelompok Bermain, dan Bina Anak Pra-Sekolah (Anaprasa).
(6)TPA dan/atau Kelompok Bermain dan Bina AnAprasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.telah mendapat rekomendasi atau terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. b.memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola PSTPA dan/atau Kelompok Bermain; dan/atau Bina Anaprasa; dan
3. c.memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Pedoman Pelayanan di TPA dan/atau Kelompok Bermain dan/atau Anaprasa.
  1. 7.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
(2)Pemenuhan hak Anak berdasarkan kelompok perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala upaya yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, masyarakat, lembaga sosial/ masyarakat, dunia usaha dan industri serta unsur pengeloa media massa/media elektronik lokal.
(3)Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dengan sasaran:
1. a.Anak dalam situasi darurat;
2. b.Anak yang Berhadapan Dengan Hukum;
3. c.Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. d.Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. e.Anak yang menjadi korban pornografi;
6. f.Anak dengan HIV/AIDS;
7. g.Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
8. h.Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
9. i.Anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental;
10. j.Anak Penyandang Disabilitas;
11. k.Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
12. l.Anak korban jaringan terorisme;
13. m.Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
14. n.Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya; dan
15. o.Anak korban kejahatan seksual.
  1. 8.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Perlindungan khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
(2)Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dan instansi teknis sesuai kewenangannya.
(3)Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan pencegahan terjadinya perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, masyarakat, LSM, dan organisasi sosial lainnya mengambil langkah- langkah berupa:
1. a.pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak;
2. b.melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek- praktek perdagangan anak;
3. c.melaksanakan kerjasama antar Daerah maupun dengan negara lain yang bersifat regional maupun internasional melalui forum bilateral maupun multilateral, yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan kegiatan perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dapat mendorong peran serta lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang berbasis masyarakat.

9.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak korban tindak kekerasan.
(2)Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Kepolisian, Masyarakat, LSM dan Orsos yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Wali Kota.
(3)Bimbingan dan tanggung jawab serta penguatan kapasitas dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak serta perlindungan bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menyediakan fasilitas, informasi dan pelatihan berupa:
1. a.Bina Keluarga Balita;
2. b.Bina Keluarga Remaja;
3. c.Posyandu;
4. d.Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga);
5. e.Forum Anak;
6. f.Media curahan hati pengasuhan anak dan remaja;
7. g.Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
8. h.Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak (LPKSA); dan
9. i.Lembaga konsultasi keluarga lainnya.
(4)Dalam hal kondisi tertentu anak tidak mendapatkan hak pengasuhan dan hak perlindungan dari orang tua, maka pemenuhan hak anak dapat dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
(5)Dalam hal kondisi tertentu anak merasa tidak aman dan tidak nyaman, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menempatkan Anak sementara waktu dalam Rumah Perlindungan.

10.Bagian Keenam tentang Perwalian dirubah, sehingga Bagian Keenam berbunyi sebagai berikut:
11.Bagian Ketujuh tentang Pengangkatan Anak dirubah, sehingga Bagian Ketujuh berbunyi sebagai berikut:
12.Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…