DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini megantur tentang penjabarkan tentang; Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp3.978.553.123.000,- (tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), bertambah sebesar Rp864.377.571.000,- (delapan ratus enam puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.842.930.694.000, - (empat triliun delapan ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 11 bulan agustus tahun 2023;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong SALINAN dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA dan WALI KOTA SAMARINDA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Samarinda
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda;
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5.Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah Provinsi, Bupati bagi daerah Kabupaten atau Wali Kota bagi daerah Kota.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
7.Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD;

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp3.978.553.123.000,- (tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), bertambah sebesar Rp864.377.571.000,- (delapan ratus enam puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.842.930.694.000, - (empat triliun delapan ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah

a.Semula Rp. 3.378.553.123.000,-
b.Bertambah Rp. 465.780.363.000,- Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp. 3.844.333.486.000,-
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp. 3.978.553.123.000,-
b.Bertambah Rp. 854.377.571.000,- Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 4.832.930.694.000,-
1. 3.Pembiayaan Daerah
a.Semula Rp. 600.000.000.000,-
b.Bertambah Rp. 388.597.208.000,- Jumlah Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp. 988.597.208.000,-

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 600.865.299.000,- 2) Bertambah Rp. 152.556.714.000,- Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 753.422.013.000,-
b.Pendapatan Transfer 1) Semula Rp. 2.777.687.824.000,- 2) Bertambah Rp. 313.223.649.000,- Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp. 3.090.911.473.000,-

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :
1. a.Pajak Daerah 1) Semula Rp. 390.000.000.000,- 2) Bertambah Rp. 136.770.000.000,- Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 526.770.000.000,-
2. b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp. 56.117.791.000,- 2) Berkurang Rp. 12.992.732.000,- Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 43.125.059.000,-
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semula Rp. 7.612.508.000,- 2) Bertambah Rp. 6.031.063.000,- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 13.643.571.000,-
4. d.Lain-Lain PAD yang Sah 1) Semula Rp. 147.135.000.000,- 2) Bertambah Rp. 22.748.383.000,- Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah setelah perubahan Rp. 169.883.383.000,-
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1) Semula Rp. 1.872.637.272.000,- 2) Bertambah Rp. 171.274.592.000,- Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp. 2.043.911.864.000,-
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah 1) Semula Rp. 905.050.552.000,- 2) Bertambah Rp. 141.949.057.000,- Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp. 1.046.999.609.000,-

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Belanja Operasi 1) Semula Rp. 2.495.692.986.769,- 2) Bertambah Rp. 253.243.544.506,- Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp. 2.748.936.531.275,-
b.Belanja Modal 1) Semula Rp. 1.457.860.136.231,- 2) Bertambah Rp. 606.134.026.494,- Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 2.063.994.162.725,-
c.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 25.000.000.000,- 2) Berkurang Rp. 5.000.000.000,- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 20.000.000.000,-

Pasal 6

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 1.110.043.851.249,- 2) Berkurang Rp. 29.447.245.037,- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 1.080.596.606.212,-
2. b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp. 1.201.151.237.020,- 2) Bertambah Rp. 207.935.754.898,- Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 1.409.086.991.918,-
3. c.Belanja Hibah 1) Semula Rp. 184.087.898.500,- 2) Bertambah Rp. 74.702.534.645,- Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 258.790.433.145,-
4. d.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp. 410.000.000,- 2) Bertambah Rp. 52.500.000,- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 462.500.000,-
(2)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah 1) Semula Rp. 49.497.395.000,- 2) Bertambah Rp. 102.572.847.000,- Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp. 152.070.242.000,-
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1) Semula Rp. 122.190.826.129,- 2) Bertambah Rp. 105.050.036.908,- Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp. 227.240.863.037,-
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1) Semula Rp. 415.196.314.843,- 2) Bertambah Rp. 106.529.019.523,- Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp. 521.725.334.366,-
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1) Semula Rp. 858.960.650.259,- 2) Bertambah Rp. 300.782.655.063,- Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan Rp. 1.159.743.305.322,-
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1) Semula Rp. 3.514.950.000,- 2) Berkurang Rp. 450.532.000,- Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp. 3.064.418.000,-
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya 1) Semula Rp. 8.500.000.000,- 2) Berkurang Rp. 8.350.000.000,- Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp. 150.000.000,-
(3)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, huruf c, terdiri atas:
1. a.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 25.000.000.000,- 2) Berkurang Rp. 5.000.000.000,- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 20.000.000.000,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Penerimaan Pembiayaan 1) Semula Rp. 600.000.000.000,- 2) Bertambah Rp. 398.597.208.000,- Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 998.597.208.000,-
b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah Rp. 10.000.000.000,- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,-

Pasal 8

(1)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, huruf a, terdiri atas:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1) Semula Rp. 600.000.000.000,- 2) Bertambah Rp. 398.597.208.000,- Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan Rp. 998.597.208.000,-
(2)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, huruf b, terdiri atas:
1. a.Penyertaan Modal Daerah 1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah Rp. 10.000.000.000,- Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,-

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023;
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5.Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8.Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9.Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10.Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11.Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…