DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi PTKA; 3. Golongan Retribusi PTKA; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip, Sasaran Penetapan Dan Struktur Besaran Tarif; 6. Pemungutan Retribusi PTKA; 7. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 8. Kedaluwarsa Penagihan; 9. Pemeriksaan; 10. Insentif Pemungutan; 11. Penyidikan; 12. Ketentuan Pidana; 13. Ketentuan Peralihan; 14. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646). SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA dan WALI KOTA SAMARINDA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Samarinda.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kota Samarinda.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usahadan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8.Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin tertentu.
9.Wajib Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.
10.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
11.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja diwilayah Daerah.
12.Retribusi Penggunaan TKA, yang selanjutnya disingkat Retribusi PTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA atas setiap pengesahan Rencana Penggunaan TKA perpanjangan oleh Pemerintah Daerah sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
13.Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14.Rencana Penggunaan TKA, yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
15.Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19.Insentif Pemungut Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi.
20.Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi PTKA sebagai Pendapatan Daerah adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pembayaran PTKA sebagai pendapatan daerah. Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi PTKA sebagai Pendapatan Daerah ini dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI PTKA

Pasal 2

(1)Dengan nama Retribusi PTKA dipungut retribusi yang berasal dari pembayaran Dana Kompensasi PTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Objek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian pengesahan RPTKA perpanjangan kepada Pemberi Kerja TKA yang telah memiliki pengesahan RPTKA dari menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional;
2. b.kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
3. c.perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
4. d.badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
5. e.lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan;
6. f.usaha jasa impresariat; dan
7. g.badan usaha sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang untuk menggunakan TKA.
(4)Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dikecualikan untuk perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum perorangan.
(5)Kewajiban membayar Retribusi PTKA tidak berlaku bagi:
1. a.instansi Pemerintah;
2. b.perwakilan negara asing;
3. c.badan internasional;
4. d.lembaga sosial;
5. e.lembaga keagamaan; dan
6. f.jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 3

Subjek Retribusi PTKA yaitu Pemberi Kerja TKA dan merupakan Wajib Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI PTKA

Pasal 4

Retribusi PTKA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa oleh Pemberi Kerja diukur berdasarkan jangka waktu atau masa berlakunya PTKA bagi TKA dan jumlah pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diberikan.

BAB V

PRINSIP, SASARAN PENETAPAN DAN STRUKTUR BESARAN TARIF

Pasal 6

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi PTKA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pengesahan RPTKA perpanjangan.
(2)Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penerbitan dokumen pengesahan perpanjangan;
2. b.pengawasan di lapangan;
3. c.penegakan hukum;
4. d.penatausahaan;
5. e.biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan dan kegiatan pengembangan keahlian; dan
6. f.keterampilan tenaga kerja lokal.

Pasal 7

(1)Struktur besaran tarif Retribusi PTKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
(2)Besaran tarif Retribusi PTKA dipungut setiap tahun sekali yang besarnya diperhitungkan dengan bentuk rupiah setara dengan US$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per orang/bulan dan dibayarkan di muka.
(3)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke Kas Daerah dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penetapan Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi PTKA.
(4)Perpanjangan PTKA kurang dari 1 (satu) bulan, wajib membayar Retribusi PTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.
(5)Pembayaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah.

Pasal 8

Tarif Retribusi RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan perubahan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PTKA

Pasal 9

Retribusi PTKA yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA.

Pasal 10

(1)Masa Retribusi PTKA adalah jangka waktu yang ditetapkan dalam pengesahan RPTKA perpanjangan yang diberikan.
(2)Saat Retribusi PTKA terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi PTKA sebagai pendapatan Daerah.
(3)Surat Pemberitahuan Pembayaran PTKA sebagai pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersamakan dengan SKRD.

Pasal 11

(1)Penetapan besarnya Retribusi PTKA dihitung berdasarkan atas perkalian antara tarif dengan tingkat penggunaan jasa.
(2)Penetapan Retribusi PTKA didasarkan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
(3)Atas penetapan Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan notifikasi pembayaran melalui aplikasi TKA online.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…