DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 6 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah; 3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga; 4. Pembinaan Olahragawan; 5. Pengelolaan Keolahragaan; 6. Penyelenggaraan Kejuaraan, Pekan dan Festival Olahraga; 7. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana Olahraga; 8. Pengembangan IPTEK Keolahragaan; 9. Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga; 10. Pengembangan Kerja Sama dan Informasi Keolahragaan; 11. Penerapan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan; 12. Pemberian Penghargaan; 13. Pengawasan Pengelolaan Keolahragaan dan Pencegahan Terhadapan Dopping; 14. Peran Serta Masyarakat; 15. Pendanaan; 16. Ketentuan Peralihan; 16. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Kota Samarinda merupakan salah satu misi pembangunan Kota Samarinda untuk menjadi maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis maka keolahragaan dilakukan secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yakni pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta jaminan terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah SALINAN Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor. 6782)
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 212) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA dan WALI KOTA SAMARINDA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Samarinda.
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
5.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
6.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan dan evaluasi.
7.Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek Keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
8.Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematik, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
9.Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
10.Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga dan tenaga Keolahragaan.
11.Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
12.Komite Olahraga adalah Komite Olahraga Kota Samarinda.
13.Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan untuk mencapai Prestasi.
14.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
15.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pedidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
16.Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya Masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
17.Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
18.Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
19.Olahraga Professional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
20.Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
21.Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
22.Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
23.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau Penyelenggaraan Keolahragaan.
24.Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
25.Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang Olahraga.
26.Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-Doping.
27.Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28.Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga Internasional.
29.Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga.
30.Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan Olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang Olahraga
31.Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan Olahraga Rekreasi yang betujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi, dan persahabatan.
32.Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
33.Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar Daerah Keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.
34.Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar Nasional Keolahragaan.
35.Sistem jaminan sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan soaial.
36.Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut Pengembangan IPTEK Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan teknologi yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan Keolahragaan.
37.Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan Penyelenggaraan Keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.
38.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Penyelenggaraan Keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Keolahragaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan Keolahragaan, mewujudkan Masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar serta berprestasi dalam Olahraga.

Pasal 3

Penyelenggaraan Keolahragaan bertujuan untuk:

a.memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
b.menambahkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
c.meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
d.menanamkan nilai moral dan akhlak mulia;
e.menumbuhkan jiwa sportif;
f.meningkatkan disiplin;
g.mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
h.memperkukuh ketahanan nasional;
i.mengangkat harkat, martabat, kehormatan Daerah dan bangsa;
j.menanamkan dan meningkatkan cinta daerah dan tanah air;
k.memelihara dan melestarikan nilai budaya Daerah;
l.meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja; dan
m.memacu pertumbuhan Industri Olahraga.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip:
1. a.demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa;
2. b.keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
3. c.sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
4. d.pembudayaan dan keterbukaan;
5. e.pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi Masyarakat;
6. f.pemberdayaan peran serta Masyarakat;
7. g.keselamatan dan keamanan; dan
8. h.keutuhan jasmani dan rohani.
(2)Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu, serasi dan seimbang serta berkelanjutan mulai dari tahap penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, Pengawasan dan evaluasi.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah;
b.pembinaan dan pengembangan Olahraga;
c.pembinaan dan pengembangan Olahragawan;
d.pengelolaan Keolahragaan;

BAB II

TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan:
1. a.kebijakan nasional Keolahragaan di Daerah dan
2. b.standardisasi Keolahragaan nasional di Daerah
(2)Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kebijakan nasional Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1)huruf a meliputi:
1. a.penyelengaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi dan Olahraga Penyandang Disabilitas;
2. b.pembiayaan dan pengembangan Olahraga;
3. c.penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;
4. d.pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
5. e.pembinaan, pengembangan dan Pengawasan Olahraga Professional;
6. f.peningkatan kualitas dan kualitas Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
7. g.pendanaan keolahragaan;
8. h.Pengembangan Iptek Keolahragaan;
9. i.peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
10. j.pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
11. k.penyelenggaraan Akreditasi dan Sertifikasi;
12. l.pencegahan dan Pengawasan terhadap Doping;
13. m.pemberian Penghargaan Olahraga;
14. n.pelaksanaan Pengawasan; dan
15. o.evaluasi terhadap pencapaian standar nasional Keolahragaan, terutama tentang standar pelayanan minimal Keolahragaan.

Pasal 8

(1)Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan mengkoordinasikan pelaksana tugas Penyelenggaraan Keolahragaan secara terpadu dan berkesinambungan.
(2)Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3)Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimna dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.rapat koordinasi;
2. b.rapat kerja dan
3. c.rapat konsultasi
(4)Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan secara;
1. a.hierarki intra sektoral.
2. b.fungsional lintas sektoral; dan
3. c.instansional multi sektoral.
(5)Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diseleggarakan baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi dan Olahraga Penyandang Disabilitas;
2. b.pembinaan dan pengembangan Olahraga;
3. c.pengelolaan Keolahragaan;
4. d.penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;
5. e.pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
6. f.peningkatan kualitas dan kuantitas Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
7. g.pendanaan Keolahragaan;
8. h.Pengembangan IPTEK Keolahragaan;
9. i.peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
10. j.pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
11. k.pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
12. l.penerapan standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan;
13. m.pencegahan dan Pengawasan terhadap Doping;
14. n.pemberian Penghargaan Olahraga;
15. o.pelaksanaan Pengawasan; dan
16. p.evaluasi terhadap pencapaian Standar Nasional Keolahragaan.
(3)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah dibantu oleh Komite Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, induk organisasi Olahraga fungsional, Masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Pasal 10

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga meliputi:

a.Olahraga Pendidikan;
b.Olahraga Masyarakat;
c.Olahraga Prestasi;
d.Olahraga Profesional; dan
e.Olahraga Penyandang Disabilitas.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…