DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 2), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 4, angka 8, dan angka 9 Pasal 1 diubah. 2. Ketentuan Pasal 3 diubah. 3. Ketentuan huruf c Pasal 4 diubah. 4. Ketentuan Pasal 5 diubah, 5. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, 6. Ketentuan Pasal 8 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA dan WALIKOTA SAMARINDA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2016-2021. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 2), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 4, angka 8, dan angka 9 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Samarinda.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3.Walikota adalah Walikota Samarinda.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah Kota Samarinda.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintah kota samarinda yang melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan pelaksanaan pembangunan daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung Sejak Tahun 2005-2025.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Samarinda untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 4
10.Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk perencanaan 1 (satu) tahun.
11.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen rencana pembangunan daerah.
13.Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
14.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17.Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
18.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

RPJMD bertujuan untuk:

a.memberikan panduan bagi penyelenggara Pembangunan Daerah jangka menengah;
b.mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan Provinsi serta dengan Kabupaten yang berbatasan; 5
c.sebagai pedoman dalam:
1. 1.penyusunan Renstra PD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
2. 2.penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
3. 3.penyusunan Renja PD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
4. 3.Ketentuan huruf c Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup RPJMD meliputi:

a.gambaran umum kondisi Daerah;
b.gambaran keuangan Daerah;
c.Visi, Misi, tujuan dan sasaran;
d.strategi Pembangunan Daerah;
e.Arah Kebijakan dan kebijakan umum;
f.Program Pembangunan Daerah; dan
g.indikasi Program dan kerangka pendanaan.
1. 4.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)RPJMD disusun dengan sistematika terdiri atas:
(2)Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB IX : PENUTUP 6

Pasal 7

(1)Indikator makro Pembangunan Daerah merupakan ukuran keberhasilan pembangunan paling utama dari sasaran RPJMD yang harus dicapai pada akhir periode 5 (lima) tahun.
(2)Indikator makro Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pertumbuhan ekonomi 2-4 (dua sampai dengan empat) persen;
2. b.indeks gini 0,25 (nol koma dua lima);
3. c.pertumbuhan penduduk 1,51 persen (satu koma lima satu);
4. d.indeks pembangunan manusia sebesar 80,34 (delapan puluh koma tiga empat);
5. e.tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,0-4,5 (empat koma nol sampai dengan empat koma lima) persen;
6. f.tingkat kemiskinan sebesar 4,5 (empat koma lima) persen;
7. g.tingkat inflasi sebesar 2-3 (dua sampai dengan tiga) persen; dan
8. h.pendapatan perkapita sebesar 75,6 (tujuh puluh lima koma enam) juta/tahun.
(3)Indikator makro Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam menyusun dokumen rencana pembangunan.

6.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Walikota melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan Visi pembangunan 7 jangka panjang Daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.
(3)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 14 November 2018 WALIKOTA SAMARINDA, ttd SYAHARIE JA’ANG Diundangkan di Samarinda pada tanggal 14 November 2018 Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, ttd ENDANG LIANSYAH LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR 7. NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 73/7/2018 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kota Samarinda Kepala Bagian Hukum, H. MASRIL N, SH. MH. NIP. 196303121986031008 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2016-2021

1.Penjelasan Umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, serta memuat prioritas pembangunan Daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip meliputi: merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-maisng, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing- masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional. Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 dilakukan disebabkan oleh adanya perubahan sistematika dokumen yang tercantum dalam Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta adanya penambahan program baru terkait dengan program yang menaungi kegiatan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga, serta program-program yang merupakan program yang mendukung prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pusat, perubahan nomenklatur strategi, perubahan indikator sasaran, penyesuaian indikator sasaran, serta adanya penambahan indikator tujuan.
2.Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1) Perubahan sistematika disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…