DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 2 Kerja Sama Daerah dilakukan dengan prinsip : a. efisiensi; b. efektivitas; c. sinergi; d. saling menguntungkan; e. kesepakatan bersama; f. itikad baik; g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; h. persamaan kedudukan; i. transparansi; j. keadilan; dan k. kepastian hukum. Pasal 3 (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan asli Daerah. (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan; b. memaksimalkan pelaksanaan kewenangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi Daerah; c. meningkatkan kualitas pelayanan publik; d. mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; e. meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan f. meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah Kota Samarinda dengan Pihak Lain dalam Pengelolaan Potensi Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran SALINAN Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5.Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 125);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA dan WALIKOTA SAMARINDA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Samarinda.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
3.Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain adalah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain pada Pemerintah.
4.Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain adalah Menteri yang memimpin Kementerian atau Pimpinan pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
5.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda.
6.Walikota adalah Walikota Samarinda.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota Samarinda.
8.Pemerintah Daerah lain adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah daerah provinsi lain, dan pemerintah daerah kabupaten/kota lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pihak Luar Negeri adalah lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Pihak Ketiga yang dapat menjadi mitra dalam Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga terdiri atas :

a.perseorangan;
b.badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. 11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. 12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. 13.Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
4. 14.Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi Kesepakatan yang isinya bersifat umum.
5. 15.Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
6. 16.Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan adalah Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat.
7. 17.Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama adalah pemberian sebagian kewenangan dari Walikota kepada pejabat setingkat dibawahnya atau pejabat yang ditunjuk dan/atau diberikan kuasa untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama sekaligus sebagai penanggungjawab secara teknis pelaksanaan kerja sama.
8. 18.Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk membantu Walikota dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.

Pasal 2

Kerja Sama Daerah dilakukan dengan prinsip :

a.efisiensi;
b.efektivitas;
c.sinergi;
d.saling menguntungkan;
e.kesepakatan bersama;
f.itikad baik;
g.mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
h.persamaan kedudukan;
i.transparansi;
j.keadilan; dan
k.kepastian hukum.

Pasal 3

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan asli Daerah.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan;
2. b.memaksimalkan pelaksanaan kewenangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi Daerah;
3. c.meningkatkan kualitas pelayanan publik;
4. d.mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
6. f.meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB II

KERJA SAMA DAERAH

Pasal 4

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam Kerja Sama Daerah adalah :

a.kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota);
b.pimpinan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Republik Indonesia;
c.pimpinan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri; dan
d.Pihak Ketiga.

Pasal 5

(1)Objek Kerja Sama Daerah meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah otonom, meliputi :
1. a.aset Daerah;
2. b.potensi Daerah;
3. c.penyediaan pelayanan publik; dan
4. d.hal lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Prioritas Objek Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perencanaan pembangunan Daerah.
(3)Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kerja Sama Daerah yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
1. a.mengatasi kondisi darurat;
2. b.mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
3. c.melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
(4)Objek dan pelaksanaan Kerja Sama Daerah tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam hal Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri, objek Kerja Sama Daerah terdiri atas :

a.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b.pertukaran budaya;
c.peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
d.promosi potensi Daerah; dan
e.objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Bidang Kerja Sama Daerah meliputi :
1. a.penyediaan dan pengelolaan infrastruktur;
2. b.pengelolaan/manajemen;
3. c.asistensi/advis teknik (technical advisory);
4. d.pembiayaan dan pendanaan;
5. e.produksi;
6. f.perdagangan;
7. g.agrobisnis dan agroindustri;
8. h.kebudayaan dan pariwisata;
9. i.pelayanan pendidikan;
10. j.pelayanan kesehatan;
11. k.perumahan dan penyediaan lahan;
12. l.jasa;
13. m.bantuan kemanusiaan;
14. n.penataan ruang; dan
15. o.bidang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bidang Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

Kerja sama antar daerah dapat berbentuk :

a.kerja sama pelayanan bersama, yaitu kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerja sama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama;
b.kerja sama pelayanan antar daerah, yaitu kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerja sama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan;
c.kerja sama pengembangan sumber daya manusia, yaitu kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan;
d.kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi, yaitu kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan;
e.kerja sama perencanaan dan pengurusan, yaitu kerja sama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang terkait dengan yuridiksi masing-masing kerja sama tersebut membagi kepemilikian dan tanggung jawab atas program dan kontrol atas implementasinya;
f.kerja sama pembelian penyediaan pelayanan, yaitu kerja sama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian;
g.kerja sama pertukaran layanan, yaitu kerja sama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layanan);
h.kerja sama pemanfaatan peralatan, yaitu kerja sama antar daerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama; dan
i.kerja sama kebijakan dan pengaturan, yaitu kerja sama antar daerah untuk menyelaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

Pasal 9

Kerja sama dengan Kementerian/lembaga pemerintah/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, dapat berbentuk :

a.kerja sama kebijakan dan pengaturan, yaitu dalam merumuskan tujuan bersama terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menyelaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaan dan upaya implementasinya;
b.kerja sama pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, yaitu dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi dengan suatu kompensasi tertentu; dan/atau
c.kerja sama perencanaan dan pengurusan, yaitu dalam mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, para pihak menyepakati rencana dan programnya, dengan ketentuan melaksanakan sendiri-sendiri dan/atau rencana program yang terkait dengan kewenangannya masing- masing.

Pasal 10

Kerja sama dengan Pihak Ketiga, dapat berbentuk :

a.kerja sama kontrak pelayanan;
b.kerja sama kontrak bangun;
c.kerja sama kontrak rehabilitasi;
d.kerja sama kontrak usaha bersama; dan
e.kerja sama penyediaan infrastruktur.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KERJA SAMA DAERAH

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 27 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KERJA SAMA DAERAH

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 27 Tahun 2022