DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023 yang berjumlah Rp.3.978.553.123.000,- (tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; SALINAN N 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 903/12289/3413-III/BPKAD tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Samarinda Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA DAN WALI KOTA SAMARINDA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah Provinsi, Bupati bagi daerah Kabupaten atau Wali Kota bagi daerah Kota.
5.Daerah adalah Kota Samarinda.
6.Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda. 3

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas:
1. a.pendapatan daerah;
2. b.belanja daerah; dan
3. c.pembiayaan daerah.
(2)APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.3.978.553.123.000,- (tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp. 3.378.553.123.000,-
2. b.Belanja Daerah Rp. 3.978.553.123.000,- Defisit Rp. (600.000.000.000,-)
3. c.Pembiayaan Rp. 600.000.000.000,- Pembiayaan Netto Rp. 600.000.000.000,- Sisa Lebih Pembayaran Tahun Berkenaan Rp. 0,-

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.3.378.553.123.000,- (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.600.865.299.000,- (enam ratus miliar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.390.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh miliar rupiah);
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.56.117.791.000,- (lima puluh enam miliar seratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); 4
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.612.508.000,- (tujuh miliar enam ratus dua belas juta lima ratus delapan ribu rupiah);
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.147.135.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.777.687.824.000,- (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.872.637.272.000,- (satu triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.905.050.552.000,- (sembilan ratus lima miliar lima puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.3.978..553.123.000,- (tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal; dan
c.Belanja tidak terduga.

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.495.692.986.769,- (dua triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja hibah; dan
4. d.Belanja bantuan sosial. 5
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.110.043.851.249,- (satu triliun seratus sepuluh miliar empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.201.151.237.020,- (satu triliun dua ratus satu miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh rupiah);
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.184.087.898.500,- (seratus delapan puluh empat miliar delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.457.860.136.231,- (satu triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.Belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.49.497.395.000,- (empat puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.122.190.826.129,- (seratus dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.415.196.314.843,- (empat ratus lima belas miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp.858.960.650.259,- (delapan ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah); 6
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.514.950.000,- (tiga miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah)

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

Anggaran Pembiayaan Daeerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…