DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

APBD Kota Samarinda terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 2.591.827.044.000,- (dua trilyun lima ratus sembilan puluh satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp.2.251.827.044.000,- b. Belanja Daerah Rp.2.591.827.044.000,- Defisit/Surplus (Rp.340.000.000.000,-) c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Rp. 340.000.000.000, Pembiayaan Netto Rp.340.000.000.000,- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,-

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati SALINAN Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 30 bulan September tahun 2020;
c.bahwa berdasarka pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kaliamatan Timur;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24.Keputusan Gubernur Kalimatan Timur Nomor : 903/7832/2563.III/BPKAD Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Samarinda Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
25.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA Dan WALIKOTA SAMARINDA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3.Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 2.591.827.044.000,- (dua trilyun lima ratus sembilan puluh satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp.2.251.827.044.000,-
b.Belanja Daerah Rp.2.591.827.044.000,- Defisit/Surplus (Rp.340.000.000.000,- )
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp. 340.000.000.000, Pembiayaan Netto Rp.340.000.000.000,- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,-

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 2.251.827.044.000,- (dua trilyun dua ratus lima puluh satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.534.086.248.000,- (lima ratus tiga puluh empat milyar delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.351.900.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu milyar sembilan ratus juta rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.57.153.030.000,- (lima puluh tujuh milyar seratus lima puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.998.868.000,- (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.116.034.350.000,- (seratus enam belas milyar tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.628.897.996.000,- (satu trilyun enam ratus dua puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan b. Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.292.547.760.000,- (satu trilyun dua ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.336.350.236.000,- (tiga ratus tiga puluh enam milyar tiga ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.88.842.800.000,- (delapan puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan hibah;
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.88.842.800.000,- (delapan puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah),

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.2.591.827.044.000,- (dua trilyun lima ratus sembilan puluh satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasional;
b.Belanja modal; dan
c.Belanja tidak terduga.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.772.073.935.839,- (satu trilyun tujuh ratus tujuh puluh dua milyar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja hibah; dan
4. d.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.017.050.647.032,- (satu trilyun tujuh belas milyar lima puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh dua rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.704.734.073.722,- (tujuh ratus empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.49.731.016.085,- (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam belas ribu delapan puluh lima rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.558.199.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta seratus sembian puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.511.666.018.470,-(lima ratus sebelas milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah.
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin.
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan.
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya; dan
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.653.138.000,- (enam belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.82.274.212.283,- (delapan puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.101.661.292.984,-(seratus satu milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.279.915.071.754,- (dua ratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus lima belas juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.31.162.303.449,- (tiga puluh satu milyar seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 10

(1)Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.308.087.089.691,- (tiga ratus delapan milyar delapan puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja tidak terduga.
(2)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.308.087.089.691,- (tiga ratus delapan milyar delapan puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah)

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…