DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sawah Lunto No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Indonesia, Kota Sawahlunto

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan Depot Air Minum Isi Ulang semakin meningkat jumlahnya di Kota Sawahlunto sehingga perlu adanya perlindungan kepada konsumen dalam penggunaan air minum dari Usaha Depot Air Minum serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Penyelenggaraan Dan Pengawasan Depot Air Minum. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19 ) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423 );

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Nomor 3274);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5.Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
7.Undang –Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3447):
12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
17.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan dan tata Cara Pengawasan barang dan/atau Jasa;
18.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/Per/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih;
19.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
20.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
21.Peraturan Menteri Industri Republik Indonesia Nomor 41/M- IND/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Usaha Industri;
22.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
23.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Syarat Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya;
24.Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor 860/MENKES/SE/VII/2002 tentang Pembinaan Pengawasan Hygiene dan Sanitasi pada Depot Air Minum. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO Dan WALIKOTA SAWAHLUNTO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN DEPOT AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Unsur Pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan perizinan dan kesehatan.
6.Usaha adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian dalam bidang ekonomi.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
8.Izin Usaha Depot Air Minum yang selanjutnya disebut izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
9.Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
10.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha disektor Industri yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan keuntungan dan atau laba;
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait selanjutnya disebut SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menurut peraturan perundang-undangan.
12.Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
13.Air baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai ketentuan perundang-undangan untuk diolah menjadi produk air baku.
14.Sampel air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium yang dapat terdiri dari air minum dan atau air baku.
15.Bahan Tara Pangan (food grade) adalah bahan yang aman digunakan untuk mewadahi pangan
16.Wadah adalah tempat untuk mewadahi air minum dari bahan tara pangan (food grade), tahan suhu minimal 60˚C (enam puluh derajat celcius) dan tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan.
17.Wadah bermerek adalah wadah yang mereknya telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
18.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi pengawasan kualitas air minum di Kota sawahlunto.
19.Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
20.Proses pengolahan adalah perlakuan terhadap air baku dengan beberapa tahapan proses sampai dengan menjadi air minum.
21.Mesin dan peralatan pengolahan air minum adalah semua mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan.
22.Persyaratan kualitas air minum adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang dituangkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010.
23.Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan yang menerangkan bahwa DAM telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Higiene Sanitasi.
24.Penjamah adalah orang yang secara langsung menangani proses pengolahan air minum pada DAM untuk melayani konsumen.
25.Tim Pemeriksa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan yang bertugas untuk melakukan penilaian pemenuhan persyaratan teknis usaha DAM sebagaimna diatur dalam Peraturan daerah ini.
26.Inspeksi Sanitasi adalah pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap fisik sarana dan kualitas air minum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mengatur keberadaan usaha depot air minum sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan daerah ini bertujuan:

a.terdapatnya pengaturan penyelenggaraan depot air minum untuk pemenuhan akses terhadap air minum yang sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat;
b.memberikan perlindungan kepada masyarakat selaku konsumen pengguna depot air minum;
c.memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan usaha depot air minum; dan
d.memberikan kepastian hukum kepada aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan/ atau pengawasan setiap kegiatan usaha depot air minum.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini ini meliputi :

a.persyaratan kualitas air;
b.Sertifikat laik Higienis Sanitasi;
c.izin usaha depot air minum;
d.kewajiban dan larangan;
e.peran serta masyarakat;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.sanksi.

BAB IV

PERSYARATAN KUALITAS AIR

Pasal 5

(1)Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, dan kimiawi yang dimuat dalam parameter kualitas air.
(2)Parameter kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh usaha depot air minum.
(3)Parameter kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

BAB V

SERTIFIKAT LAIK HIGIENIS SANITASI

Pasal 6

(1)Setiap DAM wajib memiliki Izin Usaha Yang dikeluarkan oleh SKPD terkait.
(2)Untuk menerbitkan izin usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)DAM harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Pasal 7

(1)Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi Sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat
(2)dikeluarkan oleh Kepala SKPD terkait.
(2)Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat usaha DAM.
(3)Sertifikat Laik Higiene Sanitasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan, dengan kewajiban DAM melakukan regitrasi ulang setiap tahunnya.

Pasal 8

(1)Air minum yang dihasilkan oleh Depot Air Minum wajib memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
(2)Pengujian mutu produk sesuai persyaratan kualitas air minum secara lengkap wajib dilakukan oleh Depot Air Minum di Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air Daerah yang ditunjuk sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
(3)Hasil pengujian mengenai standar mutu air minum disampaikan kepada instansi penerbit Tanda Daftar Industri.
(4)Biaya pengambilan contoh produk dan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan pada Depot Air Minum yang bersangkutan.

BAB VI

WADAH

Pasal 9

(1)Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi Depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan Depot.
(2)Depot Air Minum dilarang memiliki “Stock” produk air minum dalam wadah yang siap jual.
(3)Depot Air Minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerk atau wadah polos.
(4)Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.
(5)Depot Air Minum harus melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar.
(6)Tutup wadah yang disediakan oleh Depot Air Minum harus polos/tidak bermerk.
(7)Depot Air Minum tidak diperbolehkan memasang segel/ “shrink wrap” pada wadah.

BAB VII

IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM

Pasal 10

(1)Setiap orang atau badan yang melakukan usaha depot air minum wajib memiliki izin usaha depot air minum.
(2)Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan Depot Air Minum Isi Ulang semakin meningkat jumlahnya di Kota Sawahlunto sehingga perlu adanya perlindungan kepada konsumen dalam penggunaan air minum dari Usaha Depot Air Minum serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Nomor 3274);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5.Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
7.Undang –Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3447):
12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
17.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan dan tata Cara Pengawasan barang dan/atau Jasa;
18.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/Per/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih;
19.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
20.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
21.Peraturan Menteri Industri Republik Indonesia Nomor 41/M- IND/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Usaha Industri;
22.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
23.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Syarat Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya;
24.Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor 860/MENKES/SE/VII/2002 tentang Pembinaan Pengawasan Hygiene dan Sanitasi pada Depot Air Minum. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO Dan WALIKOTA SAWAHLUNTO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN DEPOT AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Unsur Pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan perizinan dan kesehatan.
6.Usaha adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian dalam bidang ekonomi.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
8.Izin Usaha Depot Air Minum yang selanjutnya disebut izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
9.Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
10.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha disektor Industri yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan keuntungan dan atau laba;
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait selanjutnya disebut SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menurut peraturan perundang-undangan.
12.Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
13.Air baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai ketentuan perundang-undangan untuk diolah menjadi produk air baku.
14.Sampel air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium yang dapat terdiri dari air minum dan atau air baku.
15.Bahan Tara Pangan (food grade) adalah bahan yang aman digunakan untuk mewadahi pangan
16.Wadah adalah tempat untuk mewadahi air minum dari bahan tara pangan (food grade), tahan suhu minimal 60˚C (enam puluh derajat celcius) dan tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan.
17.Wadah bermerek adalah wadah yang mereknya telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
18.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi pengawasan kualitas air minum di Kota sawahlunto.
19.Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
20.Proses pengolahan adalah perlakuan terhadap air baku dengan beberapa tahapan proses sampai dengan menjadi air minum.
21.Mesin dan peralatan pengolahan air minum adalah semua mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan.
22.Persyaratan kualitas air minum adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang dituangkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010.
23.Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan yang menerangkan bahwa DAM telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Higiene Sanitasi.
24.Penjamah adalah orang yang secara langsung menangani proses pengolahan air minum pada DAM untuk melayani konsumen.
25.Tim Pemeriksa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan yang bertugas untuk melakukan penilaian pemenuhan persyaratan teknis usaha DAM sebagaimna diatur dalam Peraturan daerah ini.
26.Inspeksi Sanitasi adalah pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap fisik sarana dan kualitas air minum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mengatur keberadaan usaha depot air minum sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan daerah ini bertujuan:

a.terdapatnya pengaturan penyelenggaraan depot air minum untuk pemenuhan akses terhadap air minum yang sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat;
b.memberikan perlindungan kepada masyarakat selaku konsumen pengguna depot air minum;
c.memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan usaha depot air minum; dan
d.memberikan kepastian hukum kepada aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan/ atau pengawasan setiap kegiatan usaha depot air minum.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini ini meliputi :

a.persyaratan kualitas air;
b.Sertifikat laik Higienis Sanitasi;
c.izin usaha depot air minum;
d.kewajiban dan larangan;
e.peran serta masyarakat;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.sanksi.

BAB IV

PERSYARATAN KUALITAS AIR

Pasal 5

(1)Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, dan kimiawi yang dimuat dalam parameter kualitas air.
(2)Parameter kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh usaha depot air minum.
(3)Parameter kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

BAB V

SERTIFIKAT LAIK HIGIENIS SANITASI

Pasal 6

(1)Setiap DAM wajib memiliki Izin Usaha Yang dikeluarkan oleh SKPD terkait.
(2)Untuk menerbitkan izin usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)DAM harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Pasal 7

(1)Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi Sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat
(2)dikeluarkan oleh Kepala SKPD terkait.
(2)Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat usaha DAM.
(3)Sertifikat Laik Higiene Sanitasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan, dengan kewajiban DAM melakukan regitrasi ulang setiap tahunnya.

Pasal 8

(1)Air minum yang dihasilkan oleh Depot Air Minum wajib memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
(2)Pengujian mutu produk sesuai persyaratan kualitas air minum secara lengkap wajib dilakukan oleh Depot Air Minum di Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air Daerah yang ditunjuk sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
(3)Hasil pengujian mengenai standar mutu air minum disampaikan kepada instansi penerbit Tanda Daftar Industri.
(4)Biaya pengambilan contoh produk dan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan pada Depot Air Minum yang bersangkutan.

BAB VI

WADAH

Pasal 9

(1)Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi Depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan Depot.
(2)Depot Air Minum dilarang memiliki “Stock” produk air minum dalam wadah yang siap jual.
(3)Depot Air Minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerk atau wadah polos.
(4)Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.
(5)Depot Air Minum harus melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar.
(6)Tutup wadah yang disediakan oleh Depot Air Minum harus polos/tidak bermerk.
(7)Depot Air Minum tidak diperbolehkan memasang segel/ “shrink wrap” pada wadah.

BAB VII

IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM

Pasal 10

(1)Setiap orang atau badan yang melakukan usaha depot air minum wajib memiliki izin usaha depot air minum.
(2)Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999