DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Nomor: 8
Tahun: 1999
Ditetapkan: 20 April 1999
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 100

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
c.bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
d.bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
e.bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
g.bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen; Mengingat : Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33

Mengingat

Undang-Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2.Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3.Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5.Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6.Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7.Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8.Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9.Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10.Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11.Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12.Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13.Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan:

a.meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b.mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c.meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d.menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e.menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
f.meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak konsumen adalah:

a.hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b.hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c.hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d.hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e.hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f.hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g.hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h.hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i.hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah:

a.membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b.beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c.membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d.mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah:

a.hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b.hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c.hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d.hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e.hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

a.beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b.memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c.memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d.menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e.memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f.memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g.memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB IV

PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

(1)Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
1. a.tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. c.tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. d.tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
5. e.tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
6. f.tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
7. g.tisak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
8. h.tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
9. i.tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
10. j.tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
(3)Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
(4)Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat
(2)dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

(1)Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
1. a.barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
2. b.barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
3. c.barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
4. d.barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
5. e.barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
6. f.barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
7. g.barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
8. h.barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
9. i.secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
10. j.menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
11. k.menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
(2)Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
(3)Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Isi peraturan

Teks100PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (109)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2000

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/7/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/OT.140/5/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/PD.410/5/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/PD.410/1/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/HK.140/4/2015 Tahun 2015

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 05 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 16 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat No. 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sawah Lunto No. 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2020