DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Diatur tentang izin tempat usaha dan izin gangguan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Izin Tempat Usaha; 3. Izin Gaungan; 4. Ketentuan Penyidikan; 5. Sanksi Pidana; 6. Sanksi Administrasi; 7. Ketentuan Peraliham; 8. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Tempat Usaha dan Gangguan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3.Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5.Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang ……………..
8.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
15.Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 44;
16.Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 49); dengan …………….. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG dan WALIKOTA SERANG Memutuskan : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN TEMPAT USAHA DAN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Serang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Serang.
5.Badan adalah Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang atau disingkat BPTPM Kota Serang.
6.Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
7.Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan- kegiatan perdagangan, jasa, industri, produksi, serta penyimpanan dokumen dan Barang.
8.Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah surat izin yang diberikan kepada orang pribadi dan/atau badan hukum dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan, jasa, industri, produksi, serta penyimpanan dokumen dan barang.
9.Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan dan/atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
10.Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
11.Lokasi adalah suatu tempat kegiatan usaha perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
12.pembinaan ………………..
12.Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
13.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14.Dokumen Lingkungan adalah dokumen yang dibuat oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dinilai atau ditanggapi oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan dijadikan pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan Lingkungan (AMDAL,RKLRPL, UKL-UPL,SPPL atau DELH/DPLH) yang Dipersyaratkan dalam izin usaha dan/atau kegiatan oleh instansi yang bertanggung jawab.
15.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah.

BAB II

IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 2

Pemberian atas izin tempat usaha diberikan kepada perseorangan atau badan hukum.

Pasal 3

Obyek merupakan semua tempat usaha yang ada di Daerah termasuk tempat-tempat usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek merupakan perseorangan atau badan hukum yang memperoleh surat izin tempat usaha.

Pasal 5

(1)Izin tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada BPTPM.
(2)Tata Cara dan Persyaratan pemberian Izin Tempat Usaha, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Izin Tempat Usaha berlaku untuk 1 (satu) jenis usaha.

Pasal 7

dalam hal akan dilakukan perluasan, perubahan, penggabungan usaha, pemindahan kepemilikan, pemindahan lokasi dan/atau tidak melakukan kegiatan usahanya paling lama 1 (satu) tahun, pemegang izin mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 8

Izin Tempat Usaha berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha dan wajib melaksanakan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 9

Izin Tempat Usaha dapat dicabut dalam hal :

a.setiap orang perseorangan atau badan hukum yang telah mendapat Izin tempat usaha melakukan perluasan, perubahan, penggabungan usaha dan pemindahan kepemilikan, hak dan/atau pemindahan lokasi tanpa ijin dari Kepala BPTPM;
b.setiap Perusahaan dan/atau tempat usaha, baik perseorangan atau badan hukum yang telah mendapat izin tempat usaha yang tidak sesuai dengan lokasi usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

IZIN GANGGUAN

Pasal 10

(1)Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman dalam rangka penertiban perseorangan atau badan hukum yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha di Daerah yang kegiatan usahanya dapat menimbulkan gangguan diwajibkan memiliki Izin Gangguan.
(2)Pemberian Izin Gangguan bertujuan :
1. a.untuk memberikan legalitas terhadap suatu tempat usaha atas gangguan yang dapat ditimbulkan.
2. b.pembinaan, pengendalian dan pengawasan bagi tempat usaha.
3. c.memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di lingkungan tempat usaha dilaksanakan.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…