Pemerintah Kota Serang
Pemerintah Kota Serang adalah lembaga pemerintahan daerah yang memiliki mandat konstitusional untuk menyelenggarakan otonomi daerah, memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, dan memberikan pelayanan publik optimal bagi masyarakatnya. Signifikansi lembaga ini terletak pada perannya sebagai pelaksana kebijakan nasional di tingkat lokal dan perumus kebijakan daerah yang relevan, guna mencapai pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan warga. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kota Serang mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di bidang infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Berbagai dinas dan badan di bawahnya secara aktif berkontribusi dalam implementasi program-program strategis tersebut.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kota Serang
Pemerintah Kota Serang memiliki mandat konstitusional untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakatnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan warga di wilayah tersebut.
Ruang lingkup Pemerintah Kota Serang mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Mereka berwenang menetapkan peraturan daerah, menyediakan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta merencanakan dan mengevaluasi program-program pembangunan di berbagai bidang.
Beberapa program strategis Pemerintah Kota Serang meliputi pembangunan infrastruktur dan tata ruang melalui Dinas Pekerjaan Umum, peningkatan kualitas sumber daya manusia oleh Dinas Pendidikan dan Kesehatan, serta pengembangan ekonomi lokal melalui Dinas Perindustrian dan Pariwisata. Intervensi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan mendesak dan mendorong kemajuan kota.
Pemerintah Kota Serang berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di tingkat lokal. Ini termasuk upaya penurunan angka kemiskinan dan stunting, peningkatan investasi, pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan, serta reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kota Serang untuk berbagai keperluan esensial, mulai dari administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP dan akta di Dinas Kependudukan, hingga perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal. Layanan kesehatan di Puskesmas atau rumah sakit daerah serta pengurusan pendidikan di Dinas Pendidikan juga menjadi bagian penting dari interaksi ini.
Sebagai pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lokal, Pemerintah Kota Serang berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui mandat yang luas dan berbagai layanan publik. Peran aktifnya dalam mengimplementasikan kebijakan nasional dan merumuskan kebijakan lokal menjadi kunci kontribusinya terhadap isu-isu strategis bangsa.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 7 Tahun 2025
Peraturan Daerah ini mengubah APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2025 dari semula Rp1.622.462.990.970,00 menjadi Rp1.693.865.469.567,00 dengan rincian Pendapatan Daerah menjadi Rp1.626.847.643.395,00, Belanja Daerah menjadi Rp1.683.865.469.567,00, Penerimaan Pembiayaan menjadi Rp67.017.826.172,00, dan Pengeluaran Pembiayaan menjadi Rp10.000.000.000,00, serta mengatur sumber-sumber pendapatan, jenis belanja (pegawai, barang/jasa, subsidi, hibah, bantuan sosial, modal, tidak terduga), pembiayaan, dan ketentuan pengeluaran dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 5 Tahun 2021
Ketentuan, Ruang Lingkup, Kewenangan, Perencanaan Pangan, Cadangan Pangan, Pemganekaragaman Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat, Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan Penanggulangan Pangan, Distribusi Pangan, Perdagangan Pangan dan Bantuan Pangan, Pengawasan, Sistem Informasi Pangan dan Gizi,Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Lain dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang No. 3 Tahun 2014
Mencabut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Sistem Parkir Tahunan Di Tepi Jalan Umum
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 6 Tahun 2022
Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembina, Penanggung jawab, Organisasi Penyelenggaraan Dan Pelaksana Bab III Hak, Kewajiban, dan Larangan Bab IV Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bab V Mal Pelayanan Publik Bab VI Inovasi Pelayanan Publik Bab VII Peran Serta Masyarakat Bab VIII Pengawasan dan Evaluasi Bab IX Ketentuan Sanksi Bab X Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 4 Tahun 2023
peraturan daerah ini mengatur tentang; pasal 1 urusan penyelenggara pemerintah daerah, keuangan daerah, pengelola keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya, RPJMD, RKPD, prioritas dan plafon anggaran sementara, surat perintah membayar (SPM), Pasal 2 APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rpl.504.410.709.863,00 bertarnbah sebesar Rpl26.495.507. 751,00 sehingga menjadi Rpl.630.906.217. Pasal 3 Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Pasal 4 Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Pasal 5 Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Pasal 6 ) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Pasal 7 Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, Pasal 8 Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a Pasal 9 Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Pasal 10 Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah, Pasal 11 Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 12 Wali Kata menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Pasal 13 diberlakukannya peraturan ini.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang No. 5 Tahun 2017
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 8