DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2. penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota;3. belanja penunjang kegiatan DPRD ;4. pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD ;5. ketentuan lain lain;6.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG dan WALIKOTA SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan :…… Menetapkan : P E R AT U R A N D A E R A H T E N TA N G H A K K E U A N G A N DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kota Serang.
2.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Serang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah K o t a S e r a n g yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Pimpinan DPRD Kota Serang yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Serang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
7.Anggota DPRD Kota Serang yang selanjutnya disebut Anggota adalah Pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kota Serang dan berjumlah 41 (empat puluh satu) orang.
8.Alat kelengkapan DPRD yang selanjutnya disebut alat kelengkapan adalah alat kelengkapan DPRD Kota Serang yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan yang ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
9.Alat kelengkapan lain DPRD yang selanjutnya disebut alat kelengkapan lainnya adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap, dibentuk untuk hal khusus dapat berupa Panitia Khusus, Panitia Kerja atau sebutan lainnya yang ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
10.Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Kota Serang.
11.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kota Serang.
12.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perwal adalah Peraturan Wali kota Serang.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Serang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
14.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. 15.Uang …
15.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat- rapat dinas.
16.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
17.Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris dan Anggota Alat Kelengkapan dan/atau Alat Kelengkapan Lainnya.
18.Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada pimpinan dan anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi anggota DPRD dan perlengkapannya.
19.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
20.Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap kali melaksanakan reses dalam rangka mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
21.Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari hari.
22.Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
23.Pengawasan adalah fungsi pengawasan DPRD yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
24.Masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan di luar gedung DPRD.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota terdiri atas:
1. a.uang representasi;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan beras;
4. d.uang paket;
5. e.tunjangan jabatan;
6. f.tunjangan alat kelengkapan;
7. g.tunjangan alat kelengkapan lain; h.tunjangan…
8. h.tunjangan komunikasi intensif; dan
9. i.tunjangan reses.
(2)Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g pajaknya dibebankan pada APBD.
(3)Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i pajaknya dibebankan pada yang bersangkutan.
(4)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota.
(2)Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota.
(3)Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 8O% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
(4)Uang representasi Anggota sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.
(5)Pemberian uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

Pasal 4

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

Pasal 5

(1)Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
(2)Pemberian uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1(satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.

Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf f diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota yang duduk dalam Alat Kelengkapan. ( 2 ) T u n j a n g a n …
(2)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) h u r u f g diberikan kepada setiap Pimpinan dan Anggota yang duduk dalam A l a t K e l e n g k a p a n lain selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
(3)Tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD Kota Serang.
(4)Pemberian tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.masa bakti (kurang) dari 1 (satu) bulan sampai dengan 1 (satu) bulan dan 1 (satu) bulan sampai dengan ½ (setengah) bulan berikutnya diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) bulan tunjangan alat kelengkapan;
2. b.masa bakti lebih dari 1 ½ (satu setengan) bulan sampai dengan dengan 2 (dua) bulan diberikan tunjangan sebesar 2 (dua) bulan tunjangan alat kelengkapan.

Pasal 8

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t ( 1 ) d a n a y a t ( 2 ) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
(5)Pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(6)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (Iima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 9

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota terdiri atas: a.jaminan…
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan;dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.

Pasal 10

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.
(5)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…