DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : a. penataan dan pemberdayaan PKL; b. hak dan kewajiban; c. pembentukan Tim Koordinasi; d. pembinaan dan pengawasan; e. pendanaan; f. larangan; g. sanksi administrasi; h. penyidikan; i. ketentuan pidana. Peraturan Daerah bertujuan : a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan lokasi sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL

(2)Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana detail Tata Ruang.
(3)Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi binaan yang dilengkapi dengan papan nama atau rambu yang menerangkan :
1. a.nama Lokasi;
2. b.klasifikasi dan jenis usaha PKL, dan
3. c.batasan jumlah PKL.

Pasal 12

(1)Lokasi PKL binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), terdiri atas :
1. a.lokasi permanen; dan
2. b.lokasi sementara.
(2)Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
(3)Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi Lokasi atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
(4)Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

(1)Penghapusan Lokasi PKL yang tidak sesuai dengan peruntukkannya dilakukan penertiban dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
(2)penghapusan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

Tata cara penetapan dan pengahpusan lokasi PKL diatur lebih lanjut dengan Pertaturan Walikota .

Pasal 16

(1)Pemerintah Daerah melakukan peremajaan Lokasi PKL binaan.
(2)Peremajaan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

Pasal 17

(1)Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan melalui :
1. a.penetapan ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
2. b.penetapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan PKL.
(2)Walikota dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan / CSR (Corporate Sosial Responsibility).
(3)Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pemberdayaan PKL dan fasilitasi kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
1. a.penataan peremajaan tempat usaha PKL;
2. b.peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
3. c.promosi usaha dan event pada lokasi binaan ; dan
4. d.berperan aktif dalam penataan PKL di Lokasi perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PKL

Pasal 18

PKL mempunyai hak :

a.mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
b.melakukan kegiatan usaha di Lokasi yang ditetapkan;
c.mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di Lokasi PKL;
d.mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
e.mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 19

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

a.memiliki TDU;
b.melaksanakan kegaiatan usaha PKL di TKU sesuai dengan TDU;
c.mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
d.memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan Lokasi PKL dan/atau TKU;
e.menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
f.tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum; dan
g.menyerahkan TKU tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila tidak dilaksanakan kegiatan usaha selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu Lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah Kota.

BAB V

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

Pasal 20

(1)Walikota membentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dengan keputusan walikota.
(2)Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL terdiri atas :
1. a.Ketua : Sekretaris Daerah
2. b.Sekretaris : SKPD yang membidangi Perdagangan
3. c.Anggota : - SKPD terkait - Satpol PP - Camat - Pelaku Dunia Usaha dan/atau kelembagaan PKL yang berkomitmen membantu pemberdayaan PKL.
(3)Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL di daerah.
(4)Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 21

(1)Walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur Provinsi Banten.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam negeri.
(3)Laporan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terkait dengan pendanaan yang diberikan oleh Provinsi banten dan/atau Pemerintah.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

(1)tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di daerah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten;
2. b.pendataan PKL;
3. c.sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
4. d.perencanaan dan penetapan Lokasi binaan PKL;
5. e.koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
6. f.bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
7. g.mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan BAB VII ……………….

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…