DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang pengelolaan zakat dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Azas, maksud dan jenis zakat; 3. Pembentukan BAZNAS Kota Serang; 4. Keanggotaan BAZNAS; 5. UPZ; 6. Lingkup Kewenangan pengumpulan zakat; 7. Persyaratan organisasi, mekanisme perizinan dan pembentukan perwakilan LAZ; 8. Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan; 9. Pembiayaan BAZNAS Kota Serang dan penggunaan Hak amil; 10. PElaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS Kota Serang dan LAZ; 11. Peran serta masyarakat; 12. Sanksi administratif; 13. Larangan; 14. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Peralihan; 16. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) pasal 29, dan pasal 34;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-undang …………………
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508)
8.Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG dan WALIKOTA SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Serang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Walikota adalah Walikota Serang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalahDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.
6.Kantor Kementerian Provinsi Banten adalah Kantor Kementerian Provinsi Banten.
7.Kantor …………………..
7.Kantor Kementerian Agama Kota Serang adalah Kantor Kementerian Agama Kota Serang.
8.Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
10.Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11.Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
12.Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
13.Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
14.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
15.Badan Amil Zakat Nasional Daerah yang selanjutnya disebut BAZNAS Daerah adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di Daerah.
16.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
17.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Daerah untuk membantu pengumpulan zakat.
18.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
19.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN JENIS ZAKAT

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

a.syariat Islam;
b.amanah;
c.kemanfaatan;
d.keadilan;
e.kepastian hukum;
f.terintegrasi; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

a.meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
b.meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

…………………….

Pasal 4

(1)Zakat meliputi Zakat Mal dan Zakat Fitrah.
(2)Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.emas, perak, dan logam mulia lainnya;
2. b.uang dan surat berharga lainnya;
3. c.perniagaan;
4. d.pertanian, perkebunan dan kehutanan;
5. e.peternakan dan perikanan;
6. f.pertambangan;
7. g.perindustrian;
8. h.pendapatan dan jasa; dan
9. i.rikaz.
(3)Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
(4)Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PEMBENTUKAN BAZNAS KOTA SERANG

Pasal 5

(1)BAZNAS Kota Serang merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat di daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kota Serangmenyelenggarakan fungsi:
1. a.perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. b.pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. c.pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. d.pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Pasal 6

BAZNAS Kota Serang dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 7

(1)BAZNAS Kota Serang bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah.
(2)BAZNAS Kota Serang sebagaimana melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

BAB IV

KEANGGOTAAN BAZNAS

Pasal 8

(1)BAZNAS Kota Serang terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
(2)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
(3)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
(4)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan,pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
(5)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
(6)Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Pasal 9

(1)Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di pilih oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Walikota.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan terdiri dari ulama, tenaga profesional, tokoh masyarakat Islam dan SKPD terkait.
(3)Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipilih menjadi calon anggota BAZNAS Kota Serang.
(4)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih calon Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kota Serang sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan untuk disampaikan kepada Walikota.
(5)Masa kerja anggota BAZNAS Kota Serang dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…