DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 07 Tahun 2015

Nomor: 07
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Asas Dan Tujuan; 3. Kawasan Tanpa Rokok; 4. Peran Serta Masyarakat; 5. Pembentukan satuan Tugas Penegak KTR; 6. Larangan Dan Pengecualian; 7. Hak Dan Kewajiban; 8. Pembinaan Dan Pengawasan; 9. Pembiayaan; 10. Penghargaan; 11. Sanksi Administratif; 12. Penyidikan; 13. Ketentuan Pidana; 14. Ketentuan Peralihan; 15. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Serang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota ………………
4.Walikota adalah Walikota Serang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Tim Supervisi adalah tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerahdan anggota masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
8.Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nbotiana tabacutry nicotiarza rustiea, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
10.Asap Rokok Orang Lain (AROL) adalah asap yang keluar dari rokok yang dibakar dan yang dihembuskan oleh orang lain.
11.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
12.Anak dibawah umur adalah anak yang usianya belum mencapai 18 tahun.
13.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14.Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya, memimpin dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
15.Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
16.Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
17.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
18.Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
19.Tempat ……………….
19.Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
20.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
21.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat biasanya dengan kompensasi.
22.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
23.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
24.Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Serang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan :

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.perlindungan hukum;
c.keseimbangan antara hak dan kewajiban;
d.keterpaduan;
e.keadilan;
f.keterbukaan dan peran serta; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Pelaksanaan KTR bertujuan untuk:

a.memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan KTR;
b.memberikan pelindungan yang efektif dari bahaya asap rokok bagi masyarakat;
c.memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
d.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menetapkan tempat atau area tertentu sebagai KTR.
(2)Tempat atau areatertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum;
6. f.tempat kerja;
7. g.tempat umum; dan
8. h.tempat olahraga.
(3)Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menetapkan dan menerapkan KTR.

Pasal 5

(1)Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai pengobatan, pos pelayanan terpadu, tempat praktek kesehatan swasta dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
(2)Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus.
(3)Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak dan tempat anak bermain lainnya.
(4)Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d yang meliputi masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura.
(5)Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e merupakan kendaraan umum seperti bus umum, kereta api, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, bus angkutan karyawan dan angkutan umum lainnya.
(6)Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia(TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), perkantoran swasta, dan industri.
(7)Tempat …………………
(7)Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g seperti pasar moderen, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, hotel dan restoran, taman kota, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, dan stasiun kereta api.
(8)Tempat sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h meliputi sarana olah raga dan tempat olah raga.

Pasal 6

(1)Tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib dipasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
(2)Pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang memiliki pencahayaan yang terang, jelas serta mudah terlihat dan terbaca.
(3)Pemasangan pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat tersebut.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna dan persyaratan pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1)Pengendalian Penyelenggaraan KTR diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.
(2)Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui :
1. a.ketaatan setiap orang dan/atau badan terhadap ketentuan larangan di KTR; dan
2. b.ketaatan pimpinan atau penanggungjawab KTR terhadap ketentuan dan persyaratan penye lenggaraan KTR.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka penciptaan KTR untuk mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
(2)Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha, lembaga dan/atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
(3)Peran ………………
(3)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
1. a.pengaturan KTR di lingkungan masing-masing;
2. b.Penyampaian pemikiran dan masukan berkenaan dengan pelaksanaan KTR;
3. c.pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi terciptanya KTR;
4. d.keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi berkenaan dengan pelaksanaan KTR; dan
5. e.kegiatan pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka penciptaan KTR.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan baik dana maupun dalam bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya KTR.
(3)Pemberian bantuan dalam rangka fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan yang disampaikan tim supervisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

Pasal 10

(1)Walikota membentuk Tim Supervisisebagai satuan tugas penegak KTR yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas dariPerangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.
(2)Tim Supervisi terdiri dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan Anggota masyarakat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Tim Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

(1)Tim Supervisi memiliki susunan organisasi, tugas dan wewenang.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan wewenang tim supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…