Tarif PBB P2 ditetapkan:
a.untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) per tahun;
b.untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun; dan
c.untuk ………..
c.untuk NJOP diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang. Ditetapkan di Serang pada tanggal 13 Mei 2019 WALIKOTA SERANG, Ttd SYAFRUDIN Diundangkan di Serang pada tanggal 14 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG, Ttd Tb. URIP HENUS LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd YUDI SURYADI, S.Sos, M.Si NIP. 19671010 198701 1 002 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN ( NOMOR URUT PERDA 1,10 ) / ( TAHUN 2019 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN I. UMUM Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib bagi Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Daerah berwenang memungut Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor perkotaan dalam Peraturan Daerah ini. Landasan hukum dalam pengenaan Pajak Daerah sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan, dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya Daerah. II. PENJELASAN …… II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL