DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum. Maksud dan Tujuan, Bentuk dan BesaraN Modal, Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Dividen atas Penyertaan Modal, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Serang Ke Dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
5.Peraturan ..........
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG dan WALIKOTA SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG KE DALAM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Serang.
2.Walikota adalah Walikota Serang.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah ............
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan Saham.
7.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
8.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang selanjutnya disebut PT Bank BJB adalah badan hukum yang bergerak di bidang perbankan.
9.Dividen adalah sebagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham dalam jangka waktu 1 (satu) tahun keuntungan PT Bank BJB, yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proposional.
10.Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
(2)Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
2. b.peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. c.peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
4. d.peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
5. e.peningkatan ..........
6. e.peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

Pasal 3

Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
b.meningkatkan pendapatan daerah; dan
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN MODAL

Pasal 4

(1)Investasi pemerintah daerah kepada PT Bank BJB dalam bentuk investasi langsung berupa penyertaan modal.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam PT Bank BJB ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dimulai dari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
(4)Tahapan selanjutnya untuk pemenuhan penyertaan modal sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan Program Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam PT Bank BJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan pada APBD tahun berkenaan.

Pasal 6

Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dianggarkan dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 8

PT Bank BJB menyampaikan laporan keuangan kepada Walikota setiap tahun, bulanan, semesteran dan/atau pada saat memerlukan data.

BAB VI

DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

Dividen yang diperoleh atas penyertaan modal ke dalam PT Bank BJB merupakan pendapatan daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang. Ditetapkan di Serang pada tanggal 19 November 2021 WALIKOTA SERANG, Ttd. SYAFRUDIN Diundangkan di Serang pada tanggal 19 November 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG, Ttd. NANANG SAEFUDIN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN ( NOMOR URUT PERDA 10,64) / (TAHUN 2021) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd. Drs. SUBAGYO, M.Si NIP. 19740910 199303 1 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG KE DALAM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk I. UMUM Seiring dengan pelaksanaan otonomi Daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari pendapatan asli Daerah. Oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan Daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank BJB. Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah tersebut disesuaikan dengan kemampuan Daerah dan Program Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau Right Issue sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan oleh PT. Bank BJB yang selanjutnya disampaikan kepada Kabupaten/Kota sebagai pemilik saham atau calon pemilik saham, serta berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Sebagai bentuk upaya memenuhi ketentuan yang ada, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…