DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha di Kota Serang yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) dengan pendekatan berbasis risiko. Wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha (termasuk yang dilimpahkan Pemerintah Pusat melalui asas tugas pembantuan) dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mencakup persyaratan dasar (kesesuaian ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi) serta perizinan sektor (kelautan, pertanian, lingkungan hidup, energi, perindustrian, perdagangan, koperasi, pekerjaan umum, transportasi, kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan ketenagakerjaan). Pelayanan tidak dipungut biaya, kecuali perizinan tertentu yang dikenakan retribusi. Dinas wajib menyediakan sarana pengaduan, informasi, penyuluhan, konsultasi, pendampingan hukum, serta layanan khusus bagi kelompok rentan, lansia, dan disabilitas. Pengawasan dilakukan secara terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa Pemerintah Daerah harus meningkatkan kualitas pelayanan, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan berusaha melalui instrumen perizinan yang tertuang dalam bentuk kebijakan daerah;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perizinan berusaha di daerah, maka diperlukan pengatuan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5.Undang-Undang ...
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terin tegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 ten tang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
9.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTASERANG dan WALlKOTASERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINANBERUSAHADI DAERAH.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 4

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2)huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

Pasal 5

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
b.persetujuan lingkungan; dan
c.persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pasal 6

Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas sektor:

a.kelautan dan perikanan;
b.pertanian;
c.lingkungan hidup dan kehutanan;
d.energi dan sumber daya mineral;
e.perindustrian;
f.perdagangan;
g.koperasi;
h.pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
1. 1.transportasi; J. kesehatan, obat dan makanan;
k.pendidikan dan kebudayaan;
1. 1.pariwisata; dan
m.ketenagakerjaan.

Pasal 7

(1)Dinas dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
(2)Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelaksanaan pelayanan;
2. b.pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. c.pengelolaan informasi;
4. d.penyuluhan kepada masyarakat;
5. e.pelayanan konsultasi; dan
6. f.pendampingan hukum.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(2)Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Sistem OSS secara mandiri oleh pelaku usaha.
(3)Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSPmelakukan:
1. a.pelayanan ...
2. a.pelayanan berbantuan; dan/ atau
3. b.pelayanan bergerak.
(4)Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara Dinas dan Pe1aku Usaha.
(5)Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.
(6)Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
(7)Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Pasa19
(1)Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
(2)Perizinan Berusaha tertentu pada Dinas dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjadi target penerimaan bagi Dinas. Pasall0
(1)Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
(2)Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
1. a.menerima dan memberikan tanda terima;
2. b.memeriksa kelengkapan dokumen;
3. c.mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
4. d.menelaah dan menanggapi;
5. e.menatausahakan;
6. f.melaporkan hasil; dan
7. g.meman tau dan mengevaluasi
(3)Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementeriau/Iembaga dan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS. Pasalll
(1)Dinas wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
(2)Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pasa112
(1)Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
(2)Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
1. a.menerima permintaan layanan informasi; dan
2. b.menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.
(3)Penyediaan ...
(3)Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya paling sedikit memuat:
1. a.profil kelembagaan Perangkat Daerah;
2. b.standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
3. c.penilaian kinerja PTSP.
(2)Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
(3)Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1)Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)huruf d, meliputi:
1. a.hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
2. b.manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
3. c.persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
4. d.waktu dan tempat pelayanan; dan
5. e.tingkat risiko kegiatan usaha.
(2)Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
1. a.media elektronik;
2. b.media cetak; dan/ atau
3. c.pertemuan.
(3)Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Pasal 15

(1)Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
1. a.konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
2. b.konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
3. c.pendampingan teknis.
(2)Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan darr/atau daring.
(3)Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Pasal 16

(1)Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan Perizinan yang melibatkan Dinas.
(2)Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
(3)Pendampingan hukum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Dinas dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
(2)Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
1. a.kantor depan
2. b.kantor belakang;
3. c.ruang pendukung; dan
4. d.alat/ fasilitas pendukung.
(3)Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan PSE, paling sedikit:
1. a.koneksi intemet;
2. b.pusat data dan server aplikasi;
3. c.telepon pintar; dan
4. d.sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja Dinas.
(2)Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, Dinas dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan atau kelurahan atau nama lain atau perangkat kelurahan atau nama lain.

Pasal 19

(1)Aparatur sipil negara yang ditugaskan pad a Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…