DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa mengingat dinamika perkembangan masyarakat dan lingkungan yang terus berubah, pemerintah daerah harus dapat merespons dan beradaptasi dengan kebutuhan aktual dalam penanggulangan bencana;
b.bahwa wilayah Kota Serang memiliki potensi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang berpotensi terjadinya bencana, sehingga diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, dan terencana;
c.bahwa kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan perangkat daerah, sehingga perlu ditingkatkan susunan organisasinya agar mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana secara berdaya guna dan berhasil guna;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
3.Undang-Undang..... i - 2
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG DAN WALi KOTA SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH. Pasal I . . . . . I - 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2010 ten tang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 12) diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan angka 8 Pasal 1 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kota Serang.

2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Serang.
4.Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5.Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Serang.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8.Dihapus.
9.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
10.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang. 1 1 . Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
12.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah.
13.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah Kota Serang yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
14.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia , sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2.Ketentuan . . . . . - 4 I
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah klasifikasi A.

3.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Pasal 1 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Anggota unsur pengarah terdiri atas:
1. a.5 (lima) pimpinan Perangkat Daerah terkait; dan
2. b.4 (empat) anggota masyarakat profesional di Daerah.
(2)Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, mewakili:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
4. d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan; dan
5. e.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kete'ntraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bidang ketentraman dan ketertiban umum serta sub bidang kebakaran.
(3)Unsur pengarah dari anggota masyarakat profesional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari para pakar dan/ atau tokoh masyarakat.
(4)Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih melalui uji kelayakan dan uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(5)Mekanisme penetapan anggota unsur pengarah BPBD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. a.penetapan : anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (+); dan
3. c.prosedur pemilihan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional, terdiri atas: 1 . persyaratan calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional, meliputi: a) warga Negara Indonesia; b) sehat jasmani dan rohani; c) berkelakuan baik; d) berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; e) memiliki wawasan kebangsaan; f) memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana; g) memiliki . . . . . I - 5 i g) memiliki integritas tinggi; h) non-partisan partai politik; i) tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan j) berdomisili di Daerah.
  1. 2.pendaftaran dan seleksi, meliputi: a) pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media; dan b) pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh lembaga independen, yang ditunjuk/ ditetapkan oleh Kepala BPBD.
  2. 3.penyampaian hasil seleksi, meliputi: a) lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD; dan b) Kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan, kepada Wali Kota atau 2 (dua) kali lipat secara proporsional dari jumlah anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional untuk dilakukan uji kelayakan dan uji kepatutan oleh DPRD.
  3. 4.calon anggota unsur pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan disampaikan oleh DPRD kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai anggota unsur pengarah penanggulangan bencana secara definitf;
  4. 5.BPBD mengumumkan kepada masyarakat luas hasil uji kelayakan dan uji kepatutan melalui media; dan
  5. 6.masa jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun dan masa jabatan anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga pemerintah daerah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
(6)Pergantian antar waktu anggota unsur pengarah dilakukan karena alasan sebagai berikut:
1. a.meninggal dunia;
2. b.tidak lagi menduduki jabatan di instansi bagi pegawai negeri sipil;
3. c.tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari organisasi yang diwakili bagi anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan;
4. d.mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
5. e.tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/ atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
(7)Anggota pengganti:
1. a.calon pengganti anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga pemerintah daerah harus berasal dari instansi/lembaga yang diwakilinya; dan
2. b.calon pengganti unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan dan mendapat persetujuan dari DPRD.
  1. 4.Ketentuan . . . . . I L
  2. 4.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Susunan organisasi unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:
1. a.kepala pelaksana;
2. b.sekretariat, terdiri atas: 1 . subbagian umum dan kepegawaian; dan
  1. 2.kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
3. c.bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, membawahkan kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
4. d.bidang kedaruratan dan logistik, membawahkan kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
5. e.bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, membawahkan kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
6. f.kelompok ja:batan fungsional lainnya.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
(4)Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur pelaksana diatur dengan Peraturan Wali Kota.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Kepala Pelaksana, Sekretaris Pelaksana, Kepala Bi dang, Kepala Subbagian dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
(2)Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II/b).
(3)Sekretaris Pelaksana dan Kepala Bidang pada BPBD merupakan jabatan administrator (eselon III/b).
(4)Kepala Subbagian pada BPBD merupakan jabatan pengawas (eselon IV/a).

6.Ketentuan ayat (4) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok . . . . . - 7
(2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
(3)Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan unit organisasi di lingkungan BPBD.

7.Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II 1 . Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini disusun paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
2.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang. Ditetapkan di Serang pada tan al 2 Se tember 2024 Pj. W Diundangkan di Serang pada tanggal 2 September 2024 SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG, LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2024 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINS! BANTEN ( NOMOR URUT PERDA 2,30)/(TAHUN 2024) I STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SERANG KLASIFIKASI A - 8 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2 0 1 0 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SERANG KEPALA I I I UNSUR PENGARAH UNSUR PELAKSANA - INSTANSI KEPALA PELAKSANA BPBD - PROFESIONAL/ AHLI I I SEKRETARIAT I . -· -- . . . ·- -···· ·-· · - · - - . ... ·- .. ---·--· . · · - - -- -·- ·-·-- .. . . 1... -···· . - - · · · · ··-----. --- ---- -------. --- -- - . - --·--·-------·-··-· . --- . . . . . - - - - - · - · · · · .. . .. - - · · · · · · · · .. ··-···- I SUBBAGIAN UMUM DAN I I KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL I KEPEGAWAIAN DAN JABATAN PELAKSANA I I I BIDANG PENCEGAHAN BIDANG KEDARURATAN BIDANG REHABILITASI DAN KESIAPSIAGAAN DAN LOGISTIK DAN REKONSTRUKSI I I I KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN FUNGSIONAL DAN FUNGSIONAL LAINNYA FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA JABATAN PELAKSANA JABATAN PELAKSANA Pj. WALI KOTA SERANS . 0

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…