DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Memuat antara lain: pemberian bantuan keuangan bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD berdasarkan jumlah perolehan suara sah. Dana tersebut diprioritaskan untuk kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat, serta dapat digunakan untuk operasional sekretariat partai politik. Selain itu, diatur pula mengenai tata cara penganggaran, mekanisme pengajuan, verifikasi administrasi, penyaluran, hingga kewajiban laporan pertanggungjawaban yang harus diperiksa oleh BPK.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung pelaksanaan fungsi kelembagaan partai politik dalam pendidikan politik, pembinaan kader, dan operasional partai, perlu adanya bantuan keuangan kepada partai politik;
b.bahwa dalam rangka pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik perlu diwujudkan dalam tata kelola partai politik yang baik, transparan, dan akuntabel;
c.bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang- undangan terkait dengan bantuan keuangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5.Undang-Undang ...
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 ten tang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Adiministrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTASERANG dan WALlKOTASERANG Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGANKEPADAPARTA!POLITIK.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Serang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 'urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota .,.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Penyelenggara Pemilu di Daerah.
6.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
8.Anggaran Dasar Partai Politik selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Partai Politik.
9.Anggaran Rumah Tangga Partai Politik selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
10.Sekretaris Partai Politik adalah Sekretaris pengurus Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Kota Serang.
11.Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
13.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BABII PEMBERIANBANTUANKEUANGAN Pasa12

(1)Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD.
(2)Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun yang bersumber dari APBD.
(3)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

(1)Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 ayat (1) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD periode tahun berkenaan.
(2)Jumlah ...
(2)Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah yang ditetapkan oleh KPUD.
(1)Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 ayat (3) per suara sah.
(2)Ketentuan mengenai besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGHITUNGANBANTUANKEUANGAN Pasal 4

Pasal 5

(1)Wali Kota dapat menaikkan nilai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
(2)Tata cara permohonan kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIV PENGANGGARANBANTUANKEUANGAN Pasal 6
(1)Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja hibah.
(2)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan obyek Bantuan Keuangan Partai Politik.
(3)Tata cara penganggaran hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. BABV PENGAJUANDAN PENYALURANBANTUAN KEUANGANPARTAIPOLITIK
(1)Pengurus Partai Politik tingkat kota mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
(2)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi sebanyak 2 (dua) rangkap berupa :
1. a.fotokopi ...
2. a.fotokopi surat keputusan DPP Partai Politik atau sebutan lainnya yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ ARTmasing-masing Partai Politik;
3. b.fotokopi surat keterangan terdaftar dan kartu nomor pokok wajib pajak atas nama DPC Partai Politik atau sebutan;
4. c.surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilu DPRDyang ditandatangani oleh ketua KPUatau dilegalisir oleh Sekretaris KPU Kota;
5. d.nomor rekening kas umum Partai Politik atas nama DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening atau referensi dari bank yang bersangkutan;
6. e.rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk kegiatan pendidikan politik;
7. f.laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebe1umnya yang telah diperiksa oleh BPK;
8. g.surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik; dan
9. h.surat keterangan status, kedudukan, dan alamat kantor atau sekretariat Partai Politik terkini yang ditandatangani Lurah atau serendah-rendahnya ditandatangani oleh sekretaris kelurahan.
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU Kota Serang. Pasa18 Dalam hal Partai Politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat Daerah, pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat Daerah yang disahkan oleh DPP Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum.

Pasal 9

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) pada tahun anggaran berjalan, Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
(3)Tim ...
(3)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
(4)Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
1. a.perangkat daerah yang membiangi urusan :
  1. 1.kesatuan bangsa dan politik;
  2. 2.hukum pada Sekretariat Daerah;
  3. 3.keuangan; dan
  4. 4.pengawasan.
2. b.KPUD.
(5)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari APBD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dibuat dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi.
(2)Tim verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan dari DPC Partai Politik atau sebutan lainnya kepada Wali Kota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
(3)Dalam hal kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak terpenuhi, maka pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik untuk tahun anggaran berjalan dapat ditolak sampai dengan kelengkapan tersebut terpenuhi.
(4)Format Berita Acara hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Wali Kota menyalurkan Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat daerah dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
(2)Ketua DPC Partai Politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan yang disalurkan sebagaimana pad a ayat
(1)kepada Wali Kota melalui pejabat pengelola keuangan daerah.
(3)Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima Bantuan Keuangan.

Pasal 13

(1)Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
(2)Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
1. a.semmar;
2. b.lokakarya;
3. c.dialog interaktif;
4. d.sarasehan;
5. e.workshop ...
6. e.workshop; dan
7. f.kegiatan pertemuan Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik.
(3)Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan Partai Politik juga digunakan untuk kegiatan operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 14

(1)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. b.meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. c.meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
(2)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
1. a.pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
3. c.pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
(3)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
(4)Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pembayaran honorarium;
2. b.pembayaran transport kegiatan;
3. c.akomodasi dan konsumsi; dan
4. d.pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 15

(1)Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) berkaitan dengan:
1. a.administrasi umum;
2. b.berlangganan daya dan jasa;
3. c.pemeliharaan data dan arsip; dan
4. d.pemeliharaan peralatan kantor.
(2)Administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkaitan dengan:
1. a.keperluan alat tulis kantor;
2. b.rapat internal sekretariat;
3. c.perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik;
4. d.transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
5. e.pengadaan barang inventaris berupa furniture, komputer, atau mesin fotokopi;
6. f.sewa kantor;
7. g.honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan
8. h.dukungan ...
9. h.dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik.
(3)Berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan:
1. a.telepon, internet dan listrik;
2. b.air minum sekretariat;
3. c.jasa pos dan giro;
4. d.surat menyurat; atau
5. e.media cetak dan elektronik.
(4)Pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf c, berkaitan dengan:
1. a.penyimpanan data elektronik; dan/ atau
2. b.penyimpanan data manual.
(5)Pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berkaitan dengan:
1. a.pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/ atau
2. b.pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat. BABVI LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAANBANTUANKEUANGANPARTAIPOLITIK Pasal 16
(1)Partai Politik penerima Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD bertanggung jawab secara formil dan materil atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterima.
(2)Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana Bantuan Keuangan.

Pasal 17

(1)Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
(2)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) terdiri dari:
1. a.rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik per kegiatan.
2. b.barang inventaria/rnodal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaanjasa.
(3)Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…