DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 memuat tentang kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan terminal penumpang tipe C

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya penyelenggaraan terminal yang dilengkapi sarana, prasarana dan fasilitas yang mendukung kelancaran, ketertiban, keselamatan dan keamanan;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Terminal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3.Undang-Undang ..........
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Angkutan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);
10.Peraturan ..........
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG dan WALIKOTA SERANG MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Serang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Serang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menyelenggarakan terminal.
7.Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
8.Terminal ...........
8.Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda trasportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
9.Terminal tipe C adalah terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan Perkotaan.
10.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
12.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
13.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
14.Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
15.Mobil Penumpang Umum yang selanjutnya disebut mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang.
16.Jalur Keberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang.
17.Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.
18.Tempat Tunggu Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur pemberangkatan.
19.Tempat Istirahat Kendaraan adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi mobil bus dan mobil penumpang untuk istirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan.
20.Tempat .........
20.Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu didalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan terminal penumpang tipe C merupakan kewenangan pemerintah daerah.
(2)Penyelenggaraan terminal penumpang tipe C dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perhubungan.
(3)Penyelenggaraan terminal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RILLAJ) Daerah.

Pasal 3

(1)Dalam penetapan lokasi terminal penumpang harus memperhatikan rencana kebutuhan simpul terminal.
(2)Simpul terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
(3)Lokasi terminal penumpang harus terletak pada Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperuntukan bagi pergantian antar moda dan/atau intermodal pada suatu wilayah tertentu.

Pasal 4

Lokasi Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 5

Penetapan lokasi terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan memperhatikan:

a.tingkat aksesbilitas pengguna jasa angkutan;
b.kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
c.kesesuaian .........
c.kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan dan jaringan trayek;
d.kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
e.keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
f.permintaan angkutan;
g.kelayakan teknis, finansial dan ekonomi;
h.keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
i.kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 6

(1)Terminal penumpang menurut peran pelayanannya termasuk dalam kelompok terminal penumpang tipe C.
(2)Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksd pada ayat (1) merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan.

Pasal 7

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Wali Kota dengan memperhatikan usulan/masukan dari perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 8

(1)Penetapan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan perubahan.
(2)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota berdasarkan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
(3)Dalam hal terjadi perubahan jaringan jalan dan perubahan perkembangan wilayah, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.
(4)Evaluasi ......
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Walikota.

Pasal 9

(1)Pembangunan terminal penumpang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kemudahan perpindahan atau pergerakan orang dan tidak memberikan tambahan beban kepada pengguna, baik penumpang maupun operator angkutan, seperti pembangunan atau penyelenggaraan terminal di perbatasan Daerah.
(3)Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pembangunan Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus dilengkapi dengan:

a.dokumen studi kelayakan;
b.rancang bangun;
c.buku kerja rancang bangun;
d.rencana induk terminal;
e.analisis dampak lalu lintas; dan
f.analisis mengenai dampak lingkungan.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…