DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kegiatan Yang Akan Dibiayai Dari Dana Cadangan Kegiatan Yang Akan Dibiayai Dari Dana Cadangan Bab III Sumber, Besaran, Dan Rincian Dana Cadangan Bab IV Penempatan Dana Cadangan Penempatan Dana Cadangan Bab V Penganggaran Dan Penatausahaan Bab VI Ketentuan Lain-Lain Bab VII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjamin hak masyarakat dan mewujudkan penyelenggaraan pemilihan W ali Kota dan Wakil W ali Kota Serang Tahun 2029 yang demokratis, tertib, dan lancar, Pemerintah Kota Serang perlu menyiapkan pendanaan yang terencana sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah;
b.bahwa untuk menyiapkan pendanaan dalam penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Tahun 2029 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pemerintah Kota Serang perlu membentuk dana cadangan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang dan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibentuk dana cadangan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Tahun 2029 dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2029;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 3, Undang-Undang ... WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALi KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2029 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang Mengingat WALI KOTA SERANG,

a.bahwa untuk menjamin hak masyarakat dan mewujudkan penyelenggaraan pemilihan W ali Kota dan Wakil W ali Kota Serang Tahun 2029 yang demokratis, tertib, dan lancar, Pemerintah Kota Serang perlu menyiapkan pendanaan yang terencana sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah;
b.bahwa untuk menyiapkan pendanaan dalam penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Tahun 2029 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pemerintah Kota Serang perlu membentuk dana cadangan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang dan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibentuk dana cadangan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Tahun 2029 dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2029;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 3, Undang-Undang ... 3.Undang-UndangNomor32Tahun2007tentang PembentukanKotaSerangdi ProvinsiBanten(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2007Nomor98, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4748): 4.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2014Nomor244,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimanatelah beberapakalidiubah terakhirdenganUndang-Undang Nomorl6Tahun2023 tentang PenetapanPeraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2 Tahun2022 tentangCiptaKerjamenjadiUndang-Undang(Lembaran Negara!RepublikIndonesiaTahun2023Nomor41, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 6856);I 5.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019 tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2019Nomor42,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6322); 6.PeraturanMenteri DalamNegeriNomor54Tahun2019 tentangPendanaanKegiatanPemilihanGubemur,Bupati, danWaliKotayangbersumberdariAnggaranPendapatan danBelanjaDaerah(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor902)sebagaimanatelahdiubahdengan PeraturanMenteriDalamNegeriNomor41 Tahun2020 tentangPerubahan atasPeraturanMenteriDalamNegeri Nomor j 54Tahun2019ten tangPendanaanKegiatan PemililianGubernur,Bupati,danWaliKotayangBersumber dari� 1 ggaranPendapatandanBelanjaDaerah(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2020Nomor616); 7.PeratuanMenteriDalamNegeriNomor77Tahun2020 tentanPedomanTeknisPengelolaanKeuanganDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2020Nomor1781); I Dengan PersetujuanBersama DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTASERANG dan WALi KOTASERANG Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANGPEMBENTUKAN DANA CADANGANPEMILIHANWALIKOTADAN WAKILWALI KOTATAHUN 2029. BABI IKETENTUAN UMUM :Pasal 1 Dalam PeraturanDaerahihi yang dimaksud dengan: 1.Daerah adalahKotaSerang. 2.Pemerintah... I 3.Undang-UndangNomor32Tahun2007tentang PembentukanKotaSerang diProvinsiBanten(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2007Nomor98, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4748 4.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerilntahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun,2014Nomor244,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimanatelah beberapakalidiubah terakhirdenganUndang-Undang Nomor\6Tahun2023 tentang PenetapanPeraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2Tahun2022 tentangCiptaKerjamenjadiUndang-Undang(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2023Nomor41, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 6856);I
3. 5.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2019Nomor42,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6322);
4. 6.PeraturanMenteri DalamNegeriNomor54Tahun2019 tentangPendanaanKegiatanPemilihanGubernur,Bupati, danWaliKotayang bersumberdariAnggaranPendapatan danBelanjaDaerah(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun 20 19 Nomor902)sebagaimanatelahdiubahdengan PeraturanMenteriDalamNegeriNomor41Tahun2020 tentangPerubahanatasPeraturanMenteriDalamNegeri Nomor j 54Tahun2019ten tangPendanaanKegiatan PemilihanGubernur,Bupati,danWaliKotayangBersumber dari ijl ggaranPendapatandanBelanjaDaerah(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2020Nomor616); 7.PeratuanMenteriDalamNegeriNomor77Tahun2020 tentangPedomanTeknisPengelolaanKeuanganDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2020Nomor1781); I D\engan PersetujuanBersama DEWANPERWKILAN RAKYAT DAERAHKOTASERANG dan WALi KOTASERANG Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAH TENTANGPEMBENTUKAN DANA CADANGANPEMILIHANWALIKOTADAN WAKILWALI KOTA"AHUN 2029. BABI KETENTUAN UMUM 1Pasal1 Dalam PeraturanDaerahihi yang dimaksud dengan: 1.Daerah adalahKotaSerang. 2.Pemerintah... II 2.PemerintahDaerah adalahWaliKotasebagaiunsurpenyelenggara pemerintahanDaerahyangmemimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yangmenjadikewenangandaerahotonom. 3.WaliKotaadalahWaliKotaSerang. 4.WakilWaliKotaadalahWakilWaliKotaSerang.
5. 5.PengelolaanKeuanganDaerahadalahkeseluruhankegiatanyangmeliputi perencanaan,penganggaran,pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan, pertanggungjawaban,danpengawasankeuanganDaerah. 6.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahyangselanjutnyadisingkat APBDadalahrencanakeuangantahunanDaerahyangditetapkandengan peraturanDaerah. 7.PejabatPengelolaKeuanganDaerahyangselanjutnyadisingkatPPKD adalahkepalaSatuanKerjaPengeloaanKeuanganDaerahyangbertugas melaksanakanpengelolaanAPBDdanbertindaksebagaibendaharaumum Daerah.
6. 8.BendaharaUmumDaerahyang selanjutnyadisingkatBUDadalahPPKD yang bertindakdalamkapasitassebagaiBUD. 9.DanaCadanganadalahdanayang disisihkan untukmendanai kebutuhan pembangunanprasaranadansaranaDaerahyangtidakdapatdibebankan dalam1 (satu)tahunanggaran.
7. 10.PemilihanWaliKotaclanWakilWaliKotaadalahpelaksanaankedaulatan rakyatdiDaerah untukmemilihWaliKotadanWakilWaliKotasecara langsungdandemokratis. 11.RekeningKasUmumDaerahadalah rekeningtempatpenyimpananuang DaerahyangditentukanolehWaliKota untukmenampung seluruh penerimaanDaerahdanmembayarseluruhpengeluaranDaerahpadabank yang ditetapkan.

Pasal 2

PembentukanDanaCadanganbertujuanmendanai kegiatanPemilihanWali KotadanWakil Wa1i KotaTahun2029.

(1)
(2)
(3)BABII KEGIATANYANGAKAN DIBIAYAIDARIDANACADANGAN Pasal 3 PenggunaanDanaCadangansebagaimanadimaksud dalamPasal2 dialokasikanpadaprogram,kegiatan,dansubkegiatansesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan. Programyang dibiayai dengandanaCadangansebagaimanadimaksud padaayat(1),meliputiprogrampeningkatanperanpartaipolitikdan lembagapendidikanmelaluipendidikanpolitikdanpengembanganetika sertabudayapolitik. Kegiatanyang dibiayai denganDanaCadangansebagaimanadimaksud padaayat(1),meliputikegiatanperumusan kebijakanteknisdan pemantapanpelaksanaanbidang pendidikanpolitik,etikabudayapolitik, peningkatandemokrasi,fasilitasi kelembagaanpemerintahan,perwakilan danpartaipolitik,pemilihan umum/pemilihan umum kepaladaerah,serta pemantauansituasi politik.
(4)Subkegiatan... II 2.PemerintahDaerahadalahWaliKotasebagaiunsurpenyelenggara pemerintahanDaerahyang memimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yangmenjadikewenangandaerahotonom. 3.WaliKotaadalahWaliKotaSerang. 4.WakilWaliKotaadalahWakilWaliKotaSerang.

5.PengelolaanKeuanganDaerahadalahkeseluruhankegiatanyangmeliputi perencanaan,penganggaran,pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan, pertanggungjawaban,danpengawasankeuanganDaerah. 6.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahyangselanjutnyadisingkat APBDadalah rencanakeuangantahunanDaerahyangditetapkandengan peraturanDaerah.. 7.PejabatPengelolaKeuanganDaerahyangselanjutnyadisingkatPPKD adalahkepalaSatuanKerjaPengeloaanKeuanganDaerahyangbertugas melaksanakanpengelolaanAPBDdanbertindaksebagai bendaharaumum Daerah. 8.BendaharaUmumDaerahyangselanjutnyadisingkatBUDadalahPPKD yang bertindakdalam kapasitassebagaiBUD. 9.DanaCadanganadalahdanayang disisihkan untukmendanai kebutuhan pembangunanprasaranadansaranaDaerahyangtidakdapatdibebankan dalam1(satu)tahunanggaran.
10.PemilihanWaliKotadanWakilWaliKotaadalahpelaksanaankedaulatan rakyatdiDaerahuntukmemilihWaliKotadanWakilWaliKotasecara langsungdandemokratis. 11.RekeningKasUmumDaerah adalah rekeningtempatpenyimpanan uang DaerahyangditentukanolehWaliKota untukmenampungseluruh penerimaanDaerahdanmembayarseluruhpengeluaranDaerahpadabank yang ditetapkan.

Pasal 2

PembentukanDanaCadanganbertujuanmendanaikegiatanPemilihanWali KotadanWakil WaliKotaTahun2029.

(1)
(2)
(3)BABII KEGIATANYANGAKANDIBIAYAIDARIDANACADANGAN Pasal 3 PenggunaanDanaCadangansebagaimanadimaksud dalamPasal2 dialokasikanpadaprogram,kegiatan,dansubkegiatan sesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan. Programyang dibiayai dengandanaCadangansebagaimanadimaksud padaayat(1),meliputiprogram peningkatanperanpartaipolitikdan lembagapendidikanmelaluipendidikanpolitikdanpengembanganetika sertabudayapolitik. Kegiatanyang dibiayaidenganDanaCadangansebagaimanadimaksud padaayat(1),meliputikegiatanperumusan kebijakanteknisdan pemantapanpelaksanaanbidang pendidikanpolitik,etikabudayapolitik, peningkatandemokrasi,fasilitasi kelembagaanpemerintahan,perwakilan danpartaipolitik,pemilihan umum/pemilihan umum kepaladaerah,serta pemantauansituasipolitik.
(4)Subkegiatan... I
(4)SubkegiatanyangdibiayaidenganDanaCadangansebagaimanadimaksud padaayat(1),meliputisubkegiatanpelaksanaankoordinasi di bidang pendidikanpolitik,etikabudayapolitik,peningkatandemokrasi,fasilitasi kelembagaanpemerintahan,perwakilandanpartai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepaladaerah,sertapemantauansituasipolitik di daerah.

Pasal 4

DanaCadangansebagaimanadimaksuddalamPasal2tidakdapatdigunakan untukmembiayaiprogram,kegiatan,dansubkegiatanselainsebagaimana dimaksuddalamPasal3. BABIII SUMBER,BESARAN,DANRINCIAN DANACADANGAN Pasal 5

(1)DanaCadangansebagaimanadimaksuddalamPasal2berasaldariAPBD yang bersumberdaripenyisihan ataspenerimaanDaerahkecualidari: a.danaalokasikhusus; b.pinjamanDaerah;dan c.penerimaanlainyang penggunaannyadibatasiuntukpengeluaran tertentuberdasarkanketentuanperaturanperundang-undangan.
(2)BesaranDanaCadangansebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditetapkan sebesarRp35.000.000.000,00(tigapuluhlimamiliarrupiah)dengan r1nc1an: a.APBDTahunAnggaran2025senilaiRp5.000.000.000,00(limamiliar rupiah); b.APBDTahunAnggaran2026senilaiRp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah); c.APBDTahunAnggaran2027senilaiRpl0.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah); dan
1. d.APBD TahunAnggaran2028senilaiRpl0.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah).
(3)Dalam halDanaCadangansebagaimanadimaksudpadaayat(2)tidak mencukupiuntukmendanai kegiatanpemilihanWaliKotadanWakilWali Kota,kekuranganpembiayaandidanaidariAPBDtahunberkenaan.
(4)KekuranganpembiayaanyangdidanaidariAPBDtahunberkenaan sebagaimanadimaksud padaayat(3)sesuaidengan ketentuanperaturan perundang-undangan. BABIV PENEMPATAN DANACADANGAN Pasal 6
(1)DanaCadangansebagaimanadimaksuddalamPasal5ditempatkandalam rekeningtersendiri atasnamaDanaCadanganyang dikelolaolehPPKD selakuBUD.
(2)Penerimaan basilJasagirorekeningDanaCadangansebagaimana dimaksud padaayat(1)dicantumkansebagailain-lainpendapatan asli Daerahyang sah. BABV... I
(4)SubkegiatanyangdibiayaidenganDanaCadangansebagaimanadimaksud padaayat(1),meliputisubkegiatanpelaksanaankoordinasi di bidang pendidikanpolitik, etikabudayapolitik,peningkatandemokrasi,fasilitasi kelembagaanpemerintahan,perwakilandanpartai politik,pemilihan umum/pemilihan umumkepaladaerah,sertapemantauansituasipolitik di daerah.

Pasal 4

DanaCadangansebagaimanadimaksuddalamPasal2tidakdapatdigunakan untukmembiayaiprogram,kegiatan,dansubkegiatanselainsebagaimana dimaksuddalamPasal3.

(1)
(2)
(3)
(4)BABIII SUMBER,BESARAN,DANRINCIAN DANACADANGAN Pasal 5 DanaCadangansebagaimanadimaksuddalamPasal2berasaldariAPBD yang bersumberdaripenyisihan ataspenerimaanDaerahkecualidari: a.danaalokasikhusus; b.pinjamanDaerah;dan c.penerimaanlainyang penggunaannyadibatasiuntukpengeluaran tertentuberdasarkanketentuanperaturanperundang-undangan. BesaranDanaCadangansebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditetapkan sebesarRp35.000.000.000,00(tigapuluhlimamiliarrupiah)dengan rincian: a.APBD TahunAnggaran2025senilaiRp5.000.000.000,00(limamiliar rupiah); b.APBD TahunAnggaran2026senilaiRpl0.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah); c.APBDTahunAnggaran2027senilaiRpl0.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah); dan
1. d.APBD TahunAnggaran2028senilaiRpl0.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah). Dalam halDanaCadangansebagaimanadimaksudpadaayat(2)tidak mencukupiuntukmendanai kegiatanpemilihanWaliKotadanWakilWali Kota,kekuranganpembiayaandidanaidariAPBDtahunberkenaan. KekuranganpembiayaanyangdidanaidariAPBDtahunberkenaan sebagaimanadimaksud padaayat(3)sesuaidengan ketentuanperaturan perundang-undangan. BABIV PENEMPATAN DANA CADANGAN Pasal 6
(1)DanaCadangansebagaimanadimaksuddalamPasal5ditempatkandalam rekeningtersendiri atasnamaDanaCadanganyang dikelolaolehPPKD selakuBUD.
(2)Penerimaan hasilJasagirorekeningDanaCadangansebagaimana dimaksud padaayat (1) dicantumkansebagailain-lainpendapatan asli Daerahyang sah. BABV... II BABV PENGANGGARANDANPENATAUSAHAAN BagianKesatu Penganggaran Pasal 7
(1)PembentukanDanaCadangansebagaimanadimaksud dalamPasal5 dianggarkanpadapengeluaranpembiayaandalamtahunanggaranyang berkenaan.
(2)PencairanDanaCadangansebagaimanadimaksuddalamPasal5 dianggarkanpadapenerimaanpembiayaanAPBDdalamtahun anggaran berkenaan. BagianKedua PenatausahaandanPertanggungjawaban Pasal 8
(1)PengalokasiananggaranuntukpembentukanDanaCadangandalamtahun anggaranberkenaansesuaidenganjumlahyangditetapkansebagaimana dimaksuddalamPasal4ayat(2).
(2)Alokasianggaransebagaimanadimaksudpadaayat(1)dipindahbukukan dariRekeningKasUmumDaerahkerekeningDanaCadangan.
(3)Pemindahbukuansebagaimanadimaksudpadaayat(2)dilakukandengan suratperintahKuasaBUDataspersetujuanPPKD.

Pasal 9

(1)Pemindahbukuandari rekeningDanaCadangan keRekeningKasUmum Daerahdilakukanberdasarkan rencanapenggunaanDanaCadangan sesuaiperuntukannya.
(2)PemindahbukuandarirekeningDanaCadangan keRekeningKasUmum Daerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukansetelahjumlah DanaCadanganyangditetapkanmencukupi.
(3)Pemindahbukuansebagaimanadimaksudpadaayat(2)paling tinggi sejumlahpaguDanaCadanganyangakandigunakansesuai peruntukannyapadatahun anggaranberkenaansesuai denganyang ditetapkan.
(4)Pemindahbukuandari rekeningDanaCadangankeRekeningKasUmum Daerahsebagaimanadimaksud padaayat(1)dilakukandengansurat perintahpemindahbukuanolehKuasaBUDataspersetujuanPPKD.

Pasal 10

PertanggungjawabanpenggunaanDanaCadangandilaksanakanberdasarkan ketentuanperaturanperundang-undanganmengenaipengelolaan keuangan daerah. BABVI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 Dalam halDanaCadangantidakdigunakandalam penyelenggaraanPemilihan Wali KotadanWakil WaliKotaTahun2029sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3,DanaCadanganharusdisetorkan kembalike RekeningKasUmum Daerah. I BABV PENGANGGARANDANPENATAUSAHAAN BagianKesatu Penganggaran Pasal 7

(1)PembentukanDanaCadangansebagaimanadimaksuddalamPasal5 dianggarkanpadapengeluaranpembiayaandalamtahunanggaranyang berkenaan.
(2)PencairanDanaCadangansebagaimanadimaksuddalamPasal5 dianggarkanpadapenerimaanpembiayaanAPBD dalamtahunanggaran berkenaan. BagianKedua PenatausahaandanPertanggungjawaban Pasal 8
(1)Pengalokasian anggaranuntukpembentukanDanaCadangandalamtahun anggaranberkenaansesuai dengan jumlahyang ditetapkansebagaimana dimaksuddalamPasal4ayat(2).
(2)Alokasianggaransebagaimanadimaksudpadaayat(1)dipindahbukukan dariRekeningKasUmumDaerah kerekeningDanaCadangan.
(3)Pemindahbukuansebagaimanadimaksudpadaayat(2)dilakukandengan suratperintahKuasaBUDataspersetujuanPPKD.

Pasal 9

(1)PemindahbukuandarirekeningDanaCadangan keRekeningKasUmum Daerahdilakukanberdasarkan rencanapenggunaanDanaCadangan sesuaiperuntukannya.
(2)PemindahbukuandarirekeningDanaCadangan keRekeningKasUmum Daerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukansetelahjumlah DanaCadanganyangditetapkanmencukupi.
(3)Pemindahbukuansebagaimanadimaksudpadaayat(2)paling tinggi sejumlahpaguDanaCadanganyangakandigunakansesuai peruntukannyapadatahunanggaranberkenaansesuaidenganyang ditetapkan.
(4)Pemindahbukuandari rekeningDanaCadangankeRekeningKasUmum Daerahsebagaimanadimaksud padaayat(1)dilakukandengansurat perintahpemindahbukuanolehKuasaBUDataspersetujuanPPKD.

Pasal 10

PertanggungjawabanpenggunaanDanaCadangandilaksanakanberdasarkan ketentuanperaturanperundang-undanganmengenaipengelolaan keuangan daerah. BABVII... II Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturan DaerahinidenganpenempatannyadalamLembaranDaerahKotaSerang. DitetapkandiSerang padatanggal29November2024 Pj.WALIKOTASERANG, DiundangkandiSerang padatanggal29November2024 Pj.SEKRETARISDAERAHKOTASERANG, /: LEMBARANDAEIHOTASERANGTAHUN 2024NOMOR4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTASERANGPROVINS!BANTEN (NOMORURUT PERDA4,55)/(TAHUN 2024) II BABVII KETENTUANPENUTUP Pasal 12 PeraturanDaerahini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturan DaerahinidenganpenempatannyadalamLembaranDaerahKotaSerang. DitetapkandiSerang padatanggal29November2024 Pj.WALIKOTASERANG, DiundangkandiSerang padatanggal29November2024 Pj.SEKRETARISDAERAHKOTASERANG, IMAM LEMBARANDAEHOTASERANGTAHUN 2024NOMOR4 NOREG PERATURAN DAERAHKOTASERANGPROVINS!BANTEN (NOMORURUT PERDA4,55)/(TAHUN 2024) l PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAHKOTASERANG NOMOR4TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKANDANACADANGANPEMILIHAN WALIKOTADAN WAKILWALIKOTATAHUN 2029 I.UMUM PembentukanDanaCadanganPemilihanWaliKotadanWakilWaliKota merupakanpelaksanadariketentuanPasal80ayat(5)PeraturanPemerintah Nomor12Tahun2019tentangPengelolaanKeuanganDaerahdanuntuk membiayaiPemilihanWaliKotadanWakilWaliKotaTahun2029yangdananya tidakdapatdipenuhidalamsatutahun anggaran,makaPemerintahDaerah perlumembentukDanaCadangan. PembentukanDanaCadangantersebutdenganmendasarkanpada Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentangPemerintahanDaerah sebagaimana telahdiubahbeberapakaliterakhirdenganUndang-Undang Nomor6Tahun2023tentangPenetapanPeraturanPemerintahPengganti Undang-UndangNomor2Tahun2022tentangCiptaKerjamenjadiUndang- Undang,Undang-UndangNomor33Tahun2022tentangHubunganKeuangan antaraPemerintahPusatdanPemerintahanDaerah,PeraturanPemerintah Nomor12Tahun2019tentangPengelolaanKeuanganDaerah,Peraturan MenteriDalamNegeriNomor54Tahun2019tentangPendanaanKegiatan PemilihanGubernur, BupatidanWaliKotayangBersumberdariAnggaran PendapatandanBelanjabaerahsebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan MenteriDalamNegeriNomor41Tahun2020 tentangPerubahan atas PeraturanMenteri DalamNegeriNomor54Tahun2019tentangPendanaan KegiatanPemilihanGubernur,BupatidanWali KotayangBersumberdari I AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah,danPeraturanMenteriDalam NegeriNomor77Tahun2020tentangPedomanTeknisPengelolaanKeuangan Daerah,makaPemerintahDaerahmembentukDanaCadanganguna membiayai penyelenggaraanPemilihanWaliKotadanWakilWaliKotaTahun 2029yang tidakdapatdipenuhidalamsatu tahunanggaran. Bahwaberdasarkanpertimbangantersebutdiatas, perlumenetapkan PeraturanDaerah tentang PembentukanDanaCadanganPemilihanWaliKota danWakilWaliKotaTahun2029. II.PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukupjelas.

BAB VII

KETENTUANPENUTUP Pasal 12 PeraturanDaerahini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Pasal 2

Cukupjelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…