DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan, Ruang Lingkup, Kewenangan, Perencanaan Pangan, Cadangan Pangan, Pemganekaragaman Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat, Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan Penanggulangan Pangan, Distribusi Pangan, Perdagangan Pangan dan Bantuan Pangan, Pengawasan, Sistem Informasi Pangan dan Gizi,Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Lain dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk juga berakibat meningkatnya kebutuhan permukiman, jasa dan perdagangan yang berdampak pada berkurangnya pada lahan pertanian sehingga perlu peran pemerintah daerah dalam mengantipasi terjadinya kerawanan pangan;
c.bahwa ketahanan Pangan merupakan hal yang sangat mendasar dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera, melalui perwujudan ketersediaan Pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat;
d.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketahanan Pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan bidang Pangan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah;
e.bahwa ..........
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
7.Peraturan .........
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Kabupaten/Kota
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG dan WALIKOTA SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Serang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Serang.
5.Perangkat .........
5.Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Dinas Pertanian adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
7.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8.Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
9.Pangan Lokal adalah makanan yang di konsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
10.Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
11.Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan cadangan pangan daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
12.Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
13.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
14.Cadangan ........
14.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15.Cadangan pangan masyarakat adalah persedian pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat, pedagang, komunitas dan rumah tangga.
16.Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
17.Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan, yang dilakukan di Daerah.
18.Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
19.Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan pangan, kelebihan pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
20.Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
21.Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
22.Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
23.Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

a.kewenangan;
b.perencanaan Pangan;
c.cadangan Pangan;
d.penganekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat;
e.krisis pangan dan penanggulangan pangan;
f.distribusi pangan, perdagangan pangan dan bantuan pangan;
g.pengawasan keamanan pangan;
h.sistem informasi pangan dan gizi; dan
i.peran serta masyarakat.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang:

a.menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan;
b.menyediakan dan menyalurkan Pangan pokok atau Pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Pangan;
c.mengelola cadangan Pangan daerah;
d.menentukan harga minimum daerah untuk Pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi;
e.melaksanakan pencapaian target konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
f.menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan;
g.melakukan penanganan kerawanan pangan;
h.melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan; dan
i.melaksanakan pengawasan pangan segar.

BAB III

PERENCANAAN PANGAN

Pasal 4

(1)Perencanaan Pangan daerah dilakukan untuk merancang penyelenggaraan Pangan ke arah kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan dan ketahanan Pangan.
(2)Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Nasional.
(3)Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Tahunan Daerah.
(4)Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 5

Dalam Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV

CADANGAN PANGAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan.
(2)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan dan pengembangan produksi pangan lokal di Daerah.
(3)Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.
(4)Dalam mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal, pemerintah daerah menetapkan jenis pangan lokalnya dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diwujudkan melalui produksi pangan daerah yang dilakukan dengan :

a.mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
b.mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
c.mengembangkan sarana, prasarana dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan dan penyimpanan Pangan;
d.membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan; dan
e.mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyediakan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.
(2)Penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
1. a.meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan cadangan pangan;
2. b.membuka kesempatan bagi pelaku usaha pangan dan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam upaya penyediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan
3. c.melibatkan Pelaku Usaha pangan dan masyarakat dalam penyediaan cadangan Pangan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah mengusulkan sentra produksi pangan lokal kepada Pemerintah untuk mewujudkan ketersediaan pangan.

Pasal 10

(1)Cadangan Pangan Daerah berupa pangan pokok tertentu yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan jenis dan jumlahnya.
(2)Penetapan .........
(2)Penetapan jenis dan jumlah Pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat dan potensi sumber daya yang dilakukan dengan mempertimbangkan :
1. a.produksi Pangan pokok tertentu;
2. b.kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
3. c.kerawanan Pangan.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…