DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 219

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Serang meliputi fungsi dan klasifikasi bangunan gedung (hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, campuran), standar teknis (perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, pelestarian, pembongkaran, bangunan gedung hijau, bangunan gedung negara), pelaku penyelenggaraan (pemilik, penyedia jasa konstruksi, tim profesi ahli, tim penilai teknis, penilik, sekretariat, pengelola), proses penyelenggaraan (pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, pembongkaran), peran masyarakat, pembinaan, serta sanksi administratif, dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dalam setiap proses perizinan dan pendataan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, sesuai dengan fungsi, dan memenuhi persyaratan adrninistrasi dan teknis bangunan gedung agar terjamin keselarnatan pengguna dan lingkungannya;
b.bahwa penyelenggaraan bangunan gedung ill Kota Serang masih banyak yang belum sesuai dengan Iungsi dan teknis bangunan sehingga rentan mengancam keselamatan pengguna gedung bangunan dan lingkungan sekitarnya;
c.bahwa dalarn penyelenggaraan bangunan gedung perlu instrumen hukum yang akan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Serang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 182), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tam bah an Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pernbentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5.Undang-Undang ...
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pernerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubab terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLANRAKYATDAERAH KOTA SERANG dan WALl KOTA SERANG MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNANGEDUNO

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini rneliputi:

a.fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung;
b.Standar Teknis;
c.pelaku penyelenggaraan Bangunan Gedung;
d.proses penyelenggaraan Bangunan Gedung;
e.peran Masyarakat;
f.pernbinaan. Umum Pasal 3

(1)Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan:
1. a.fungsi bangunan dan gedung; dan
2. b.klasifikasi bangunan gedung.
(2)Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketetapan pemenuhan Standar Teknis, balk ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya, rnaupun keandalan Bangunan Gedung.
(3)Fungsi Bangunan Gedung sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fungsi hunian;
2. b.fungsi keagamaan;
3. c.Iungsi usaha; atau
4. d.Iungsi sosial dan budaya.
(4)Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan berdasarkan fungsi utama dari aktivitas yang diprioritaskan pada bangunan gedung.
(5)Selain fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fungsi Bangunan Gedung dapat berupa fungsi campuran.
(6)Fungsi Campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri lebih dari 1 (satu) fungsi atau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dimiliki bangunan gedung, Pasal 4 Bangunan Gedung dengan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus diclirikan pada lokasi yang sesuai dengan ketentuan RDTR dan/ atau rencana tata ruang. Paragraf2 Bangunan Gedung dengan Fungsi Hunian PasalS
(1)Bangunan Gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan Bangunan Gedung dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal manusla.
(2)Bangunan Gedung rungs I hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipuLi:
1. a.rumah ti nggal tunggal;
2. b.rurnah tinggal deret; dan C. rumah susun. Paragraf3 8angunan Gedung dengan Fungsi Keagamaan Pasal 6
(1)8angunan Gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan Bangunan Gedung dengan fungsi utama sebagai tempat rnanusia melakukan ibadah.
(2)Bangunan Gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.bangunan masjid, musala, Ianggar, dan surau;
2. b.ban gun an gereja dan kapel;
3. c.banguoan pura;
4. d.bangunan wihara; atau
5. e.bangunan kelen teng.
(1)Bangunan Gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3)huruf c merupakan Bangunan Gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha.
(2)Bangunan Gedung Iungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bangunan Gedung yang dibangun dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
(3)8angunan Gedung fungsi usaha sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bangunan Gedung perkantoran;
2. b.Bangunan Gedung perdagangan;
3. c.8angunan Gedung perindustrian;
4. d.Bangunan Gedung petemakan;
5. e.Bangunan Gedung perhotelan;
6. f.bangunan wisata dan rekreasi;
7. g.Bangunan Gedung terminal; dan
8. h.Bangunan Gedung tempat penyimpanan.
(4)Bangunan Gedung perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu bangunan kantor nonpemerintah, termasuk kantor yang disewakan, atau sejenisnya.
(5)Bangunan Gedung perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) buruf b yaitu toko, kios, warung, pasar, pusat perbelanjaan, ruang pamer, atau sejenisnya,
(6)Bangunan Gedung perindustrian sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) huruf c yaitu pabrik, laboratorium, dan perbengkelan.
(7)Bangunan Gedung peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yaitu bangunan peternakan sapi, bangunan peternakan ayarn, bangunan sarang burung walet, atau sejenisnya;
(8)Bangunan Gedung perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan penginapan yang bersifat komersial yaitu wisma, losmen, hostel, motel, rumah kos, hotel, kondotel, atau sejenisnya.
(9)Bangunan wisata dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f yaitu restoran, kafe, arena berrnaln, gedung pertemuan, gedung olahraga, bioskop, gedung pertunjukan, atau sejenisnya
(10)Bangunan ...
(10)Bangunan Gedung terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g yaitu terminal angkutan daral, bandara, peJabuhan laut, stasiun kereta api, atau sejenisnya.
(11)Bangunan Gedung tempat penyirnpanan sebagaimana dimaksud pad a ayat
(3)huruf h yaitu gudang, gedung parkir, tempat pendinginan, atau . . sejerusnya.
(12)Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) rnerupakan laboratorium yang bukan fasilitas layanan kesehatan dan layanan pendidikan.
(1)Bangunan Gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud daJam Pasal 3 ayat (3) huruf d rnerupakan Bangunan Gedung dengan fungsi utama sebagai t.empat manusia rnelakukan kegiatan sosial dan budaya.
(2)Bangunan Gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bangunan Gedung pendidikan;
2. b.Bangunan Gedung kebudayaan;
3. c.Bangunan Gedung kesehatan; dan
4. d.Bangunan Gedung pelayanan umum lainnya.
(3)Bangunan Gedung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu pendidikan usia dim, taman. kanak-kanak, sekolah dasar, sekoJah menengah tingkat pertama, sekolah menengah tingkat atas, perguruan tinggi, sekolah terpadu, atau sejenisnya.
(4)Bangunan Gedung kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu museum, gedung pameran, gedung kesenian, atau sejenisnya.
(5)Bangunan Gedung kesehatan sebagaimana climaksud pada ayat (2) huruf c yaitu tempat praktik dokter, klinik, puskesmas, rumah sakit, laboratorium, atau sejenisnya.
(6)Bangunan Gedung pelayanan umum lainnya sebagaimana climaksud pada ayat (2) huruf d yaitu kantor pemerintahan, kantor polisi, kantor pos, bangunan stadion, gedung olah raga, atau sejenisnya. Paragraf6 Bangunan Gedung dengan Fungsi Campuran Pasal 9
(1)Bangunan Gedung fungsl campuran sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e merupakan Bangunan Gedung yang memiliki lebih dari 1 (satu) fungsi tanpa menyebabkan dampak negatif terhadap Pengguna dan lingkungan di sekitarnya.
(2)Bangunan Gedung fungsi carnpuran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) mengikuti seluruh Standar Teknis dari masing-masing fungsi yang digabung.
1. a.tingkat ...
2. a.tingkal kompleksitas;
3. b.tingkat permanensi;
4. c.tingkat risiko kebakaran;
5. d.lokasi;
6. e.ketinggian;
7. f.kcpemilikan; dan
8. g.klas bangunan. Paragraf2 Klasifikasi Bangunan Gedung Berdasarkan Tingkat Kompleksitas

BAB II

FUNGSI DAN KLASIFIKASTBANGUNAN GEDUNG

Pasal 11

(1)Klasifikasi Bangunan Gedung berdasarkan tingkat kornpleksitas sebagaimana dimaksud dalam PasallO huruf a meliputi:
1. a.Bangunan Gcdung sederhana;
2. b.Bangunan Gedung tidak sederhana; atau
3. c.Bangunan Gedung khusus.
(2)Bangunan Gedung sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Bangunan Gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana,
(3)Bangunan Gedung tidak sederhana sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Bangunan Gedung dengan karakter tidak sederhana serta rnerniliki kompleksitas dari/atau teknologi tidak sederhana.
(4)Bangunan Gedung khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Bangunan Gedung yang memiliki penggunaan dan pcrsyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian /teknologi khusus. ParagraI3 Klasifikasi Bangunan Gedung Berdasarkan Tingkat Permanensi

Pasal 12

(1)Klasifikasi Bangunan Gedung berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
1. a.Bangunan Gedung permanen; atau
2. b.Bangunan Oedung nonpermanen.
(2)Bangunan Oedung permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Ban gun an Gedung yang rencana penggunaannya lebih dari 5 (lima) tahun.
(3)Bangunan Gedung nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Bangunan Gedung yang rencana penggunaannya sampai dengan 5 (lima) tahun.
(1)Klasifikasi Bangunan Gedung berdasarkan tingkat risiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam PasallO huruf c meliputi Bangunan Gedung dengan tingkat risiko kebakaran:
1. a.tinggi;
2. b.sedang; atau
3. c.rendah.
(2)Tingkat ... ·10 .
(2)Tingkat risiko kebakaran tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Bangunan Gedung yang karcna fungsinya, dan desain penggunaan bahan dan komponen unsur pernbentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sangat tinggi dari/atau tinggi.
(3)Tingkat risiko kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Bangunan Gedung yang karena fungsinya, desain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudab terbakarnya sedang.
(4)Tingkat risiko kebakaran rendah sebagairnana dimaksud pada ayal (1) huruf c merupakan Bangunan Gedung yang karena fungsinya, desain penggunaan bahan dan komponen unsur pernbentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakamya rendah.
(1)Klasifikasi Bangunan Gedung berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud dalam PasallO huruf d rneliputi Bangunan Cedung di lokasi:
1. a.padat;
2. b.sedang; atau
3. c.renggang.
(2)Lokasi padat sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada umumnya lokasi yang terletak di Daerah perdagangan atau pusat kola dan/atau kawasan dengan KDB lebih dari 600/0 (enam puluh persen).
(3)Lokasi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada umumnya terletak di daerah permukiman dari/atau kawasan dengan KDB antara 400/0 (empat puluh persen] hingga 600/0 (enam puluh persen].
(4)Lokasi renggang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c pada umumnya terletak pada daerah pinggiran luar kota atau Daerah yang berfungsi sebagai resapan dan/atau kawasan dengan KDB 400/0 (ernpat puluh persen) atau di bawahnya. Paragraf6 Klasifikasi Bangunan Gedung Berdasarkan Kctinggian

Pasal 15

(1)Klasifikasi Ban gun an Gedung berdasarkan ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meLiputi Bangunan Gedung:
1. a.super tinggi;
2. b.pencakar Iangit;
3. c.bertingkat tinggi;
4. d.bertingkatsedang;dan
5. c.bertingkat rcndah.
(2)Bangunan Gedung super tinggi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Bangunan Gcdung dengan jumJah lantai bangunan di alas 100 (seratus) lantai.
(3)Bangunan Gedung pencakar langit sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b merupakan Bangunan Gedung dengan jurnlah lantai 40 (empat puluh) sampai 100 (seratus) lantai.
(4)Bangunan Gedung bertingkat tinggi sebagaimana dunaksud pada ayat (1) huruf c dengan jumlah lantai bangunan lebih dari 8 (delapan) lantai.
(5)Bangunan ...
(5)Bangunan Gedung bertingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d merupakan dengan jumlah lantai bangunan 5 (lima) sampai 8 (delapan) lantai.
(6)Bangunan Gedung bertingkat rendah sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf e merupakan Bangunan Gedung dengan lantai bangunan sampai dengan 4 (empat) lantai. Paragraf7 Klasifikasi Bangunan Gedung Berdasarkan Kepemilikan Pasa116 Klasifikasi Bangunan Gedung berdasarkan kepernilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f meliputi Bangunan Gedung:
1. a.milik negara;
2. b.badan usaha; dan
3. c.milik perorangan.
4. a.klas 1;
5. b.klas 2;
6. c.klas 3;
7. d.klas 4;
8. e.kJas 5;
9. f.klas 6;
10. g.klas 7;
11. h.klas 8;
12. i.klas 9; dan
13. j.klas 10.

Pasal 18

(1)Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) serta klasifikasi 8angunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dicantumkan dalam PBG, SLF, dan SBKBG.
(2)Peru bah an fungsi danl atau klasifikasi Bangunan Gedung wajib dilakukan oleh Pemilik dengan mengajukan PBG perubahan. BABIJI STAN DAR TEKNIS

Pasal 19

Standar Teknis meliputi:

a.standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung;
b.standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi Bangunan Gedung;
c.standar Pcrnanfaatan Bangunan Gedung;
d.standar Pelestarian Bangunan Gedung;
c.standar Pembongkaran Bangunan Gedung;
f.standar BGH ... -u-
f.standar BGH;
g.standar BGN; dan
h.ketentuan dokumen.

(1)Standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal L9 huruf a meliputi ketentuan:
1. a.tata bangunan;
2. b.keandalan Bangunan Gedung;
3. c.Bangunan Gcdung di atas dan/atau di dalam tanah, permukaan air, dan/ atau prasarana dan sarana umum; dan
4. d.desain purwarupa.
(2)Standar perencanaan dan perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat mempertimbangkan penerapan unsur tradisional dengan memperhatikan keserasian dan keselarasan pada lingkup lingkungan, kawasan dan wilayah di Daerah
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota. Umum Pasa! 21 Standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 buruI b meliputi:
1. a.pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung;
2. b.kegiatan pengawasan konstruksi; dan
3. c.SMKK. ParagraI2 Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung Pasal 22
(1)Pelaksanaan konstruksi 8angunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan tahap perwujudan dokumen perencanaan menjadi Bangunan Gedung yang siap dirnanfaatkan.
(2)Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahap:
1. a.persiapan pekerjaan;
2. b.pelaksanaan pekerjaan;
3. c.pengujian; dan
4. d.penyerahan.
(3)Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi berdasarkan kontrak kerja konstruksi.
(4)Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (3) menyusun dokumen pelaksanaan konstruksi sebagai dokumentasi seluruh tahapan pelaksanaan konstruksi.

Pasal 23

(1)Tahap peJaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 22 ayat
(2)huruf b dilakukan setelah seluruh dokumen dalam tahap persiapan pekerjaan disetujui oleh penycdia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi.
(2)Tahap pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pekerjaan:
1. a.struktur bawah;
2. b.basemen;
3. c.struktur atas;
4. d.arsitektur; dan
5. e.mekanikal, elektrikaJ, dan perpipaan.
(3)Penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi scbagairnana dimaksud pada ayat (1) melakukan pegawasan pada setiap tahap polaksanaan konstruksi.
(4)Penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemberitahuan peJaksanaan setiap tahapan pekerjaan kepada Pemerintab Daerah melalui SIMBG.
(5)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di awal dan di a.khir peJaksanaan setiap tahapan pekerjaan.
(6)Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi tidak dapat melanjutkan pekerjaan pad a tahap selanjutnya sebelum Pemerintah Daerah melakukan inspeksi dan menyatakan dapat dilanjutkan.

Pasal 24

(1)Tahap pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan setelah pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan perpipaan dinyatakan selesai dikerjakan.
(2)Pernyataan selesai dikerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi.
(3)Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pada tahap pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia jasa pelaksanaan konstruksi bertanggungjawab melakukan penyesuaian hingga dinyatakan sesuai oleh Pemerintah Daerab.

Pasal 25

Tahap penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dilakukan setelah penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi mengeluarkan surat pemyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung. ParagraI 3 Kegiatan Pengawasan Konstruksi

Pasal 26

(1)Kegiatan pengawasan konstruksi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
1. a.pengendaJian waktu;
2. b.pengendaJian biaya;
3. c.pengendalian pencapaian sa saran Iisik; dan
4. d.tertib administrasi Bangunan Gedung.
(2)Pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi meliputi:
1. a.pengawasan persiapan konstruksi;
2. b.pengawasan ...
3. b.pengawasan tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama pekerjaan konstruksi; dan
4. c.pengawasan tahap Pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir pckerjaan konstruksi.
(3)Pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa manajemen konstruksi meliputi:
1. a.pengawasan pada tahap perencanaan;
2. b.pengawasan persiapan konstruksi;
3. c.pengawasan tahap peJaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama pekerjaan konstruksi; dan
4. d.pengawasan tahap Pcmeliharaan pe.kerjaan konstruksi sarnpai dengan serab terima akhir pekerjaan konstruksi.
(4)Penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi membuat laporan pengawasan konstruksi pada setiap tahapan pelaksanaan konstruksi.
(5)Penyediajasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi memillki tanggungjawab mengeluarkan surat pemyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang diawasi sesuai dengan dokumen PBG.
(6)Dalam hal Bangunan Gedung terbangun atau pelaksanaannya menggunakan lebih dan 1 (satu) penyedia jasa pengawasan konstruksi maka surat pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan oleh Pengkaji Teknis berdasarkan hasil pcmyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung dan setiap penyedia jasa pengawasan konstruksi sesuai dengan lingkup pekeIjaannya.
(1)Setiap Pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi hams menerapkan SMKK.
(2)Penyedia jasa yang hams mcnerapkan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan penyedia jasa yang memberikan layanan:
1. a.konsultasi manajemen penyelenggaraan konstruksi;
2. b.konsultasi pengawasan konstruksi; dan
3. c.pekerjaan konstruksi.
(3)SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hams memenuhi standar keamanan, keseJamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
(4)Standar kearnanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayal (3) hams memperhatikan:
1. a.keselamatan keteknikan konstruksi;
2. b.kcselarnatan dan kesehatan kerja;
3. c.keselamatan publik; dan
4. d.keseLamatan lingkungan.
(5)Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hams melakukan:
1. a.identifikasi bahaya;
2. b.penilaian fisiko dan pengendalian fisiko/ peluang pekerjaan konstruksi; dan
3. c.sasaran dan program keselamatan konstruksi, yang dibual berdasarkan tahapan pekerjaan.
(6)Ketentuan mengenai SMKK mengacu pad a ketentuan peraturan perundang-undangan. Umum Pasal 28
(1)Standar Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 19 huruf c meliputi:
1. a.Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; dan
2. b.Pemeriksaan Berkala.
(2)Pernanfaatan Bangunan Gedung dilakukan oleh Pemilik atau Pengelola Bangunan Gedung melalui:
1. a.unit internal yang bertanggung jawab atas Pemcliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung, serta Pemeriksaan Bcrkala; atau
2. b.penyediajasa yang kompeten eli bidangnya.
(3)Pemanfaatan Bangunan Gedung dilakukan melalui kegiatan Pemeliharaan dan Perawalan Bangunan Gedung, serta Pemeriksaan Berkala agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi meliputi:
1. a.penyusunan rencana Pemeliharaan dan Perawat.a.n Bangunan Gedung, serta Pemeriksaan Berkala;
2. b.pelaksanaan sosialisasi, promosi, dan edukasi kepada Pengguna dan/atau pengunjung Bangunan Gedung;
3. c.pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung, serta Perneriksaan Berkala;
4. d.pengclolaan rangkaian kcgiatan Pcmanfaatan, termasuk pengawasan dan evaluasi; dan
5. e.penyusunan laporan kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung, serta Pemeriksaan Berkala.
(4)Keluaran pada tahap Pemanfaatan Bangunan Gedung terdiri atas:
1. a.dokumen rencana Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung, serta Pemeriksaan Berkala beserta laporannya secara periodik;
2. b.panduan praktis penggunaan bagi Pemilik dan Pengguna; dan
3. c.dokumentasi seluruh tahap Pemanfaatan. Paragraf2 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Pasal 29 (II Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (I) huruf a bertujuan agar Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya tetap laik fungsi.
(2)Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan oleh Pemilik atau Pengelola Bangunan Gedung.
(3)Pemilik atau Pengelola Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk Penyedia Jasa Konstruksi untuk melaksanakan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung.
(4)Tala cara dan metodc Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung meliputi:
1. a.prosedurdan metode Pemeliharaan danPerawatan Bangunan Gedung;
2. b.program kerja Pemeliharaan dan Perawatan 8angunan Gedung;
3. c.perlengkapan dan peraJatan untuk pekerjaan Perneliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; dan
4. d.standar dan kinerja Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung.
(5)Lingkup Perneliharaan dan Perawatan meliputi komponen:
1. a.arsitektural;
2. b.strukturaJ ...
3. b.struktural;
4. c.mekanikal;
5. d.elektrikal; .
6. e.perpipaan;
7. f.lata ruang luar; dan
8. g.tata graha.
(6)Pemeliharaan dari/atau Perawatan 8angunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertirobangkan:
1. a.umur bangunan;
2. b.penyusutan;
3. c.kerusakan bangunan; dan/atau
4. d.peningkatan komponen bangunan.

Isi peraturan

Teks219PDFHirarki

Memuat teks peraturan…