DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Tugas, Tanggug Jawab dan Wewenang, Penemuan, Pendaftaran dan Inventarisasi, Kriteria dan Penggolongan Cagar Budaya, Penetapan dan Pemberian Tanda, Bangunan Cagar Budaya, Penguasaan, Pemilikan, Pengelolaan dan Pemanfaatan, Pelestarian, Hak dan Kewajiban Pemilik, Penghuni dan Pengelola. Pemulihan, Penghargaan, Hak dan Kewajiban Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa cagar budaya merupakan warisan budaya yang dapat berupa benda, bangunan, struktur, kawasan dan situs, yang perlu dilestarikan dan dipertahankan oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menyusun peraturan mengenai pengelolaan cagar budaya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3.Undang-Undang ………
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG DAN WALIKOTA SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Serang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pelestarian warisan budaya.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelestarian warisan budaya.
5.Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
6.Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
7.Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat adari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
8.Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
9.Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
10.Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
11.Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
12.Pengalihan ........
12.Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
13.Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan cagar budaya.
14.Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya.
15.Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah.
16.Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
17.Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat.
18.Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
19.Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran Cagar Budaya.
20.Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan.
21.Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
22.Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
23.Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan Struktıır Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
24.Pengembangan ..........
24.Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, Revitalisasi dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
25.Rekonstruksi adalah upaya untuk membangun kembali keseluruhan atau sebagian bangunan gedung cagar budaya yang hilang dengan menggunakan konstruksi baru agar menjadi seperti wujud sebelumnya pada suatu periode tertentu.
26.Konsolidasi adalah upaya penguatan bagian bangunan gedung cagar budaya yang rusak tanpa membongkar seluruh bangunan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
27.Restorasi adalah upaya untuk mengembalikan kondisi bangunan gedung cagar budaya secara akurat sesuai keasliannya dengan cara menghilangkan elemen/komponen dan material tambahan dan/atau mengganti elemen/komponen yang hilang agar menjadi seperti wujud sebelumnya pada suatu periode tertentu.
28.Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kondisi suatu bangunan gedung cagar budaya agar dapat dimanfaatkan secara efisien untuk fungsi kekinian dengan cara perbaikan atau perubahan tertentu.
29.Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai kebutuhan.
30.Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu.
31.Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan menyesuaikan fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
32.Preservasi adalah pengawetan, pemeliharaan, penjagaan dan perlindungan Cagar Budaya.
33.Adaptasi adalah upaya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
34.Demolisi ........
34.Demolisi adalah upaya pembongkaran atau perombakan suatu bangunan cagar budaya yang sudah dianggap rusak dan membahayakan dengan pertimbangan dari aspek keselamatan dan keamanan dengan melalui penelitian terlebih dahulu dengan dokumentasi yang lengkap.
35.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
36.Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

BAB II

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)Pelestarian benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan kawasan cagar budaya di Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Pelestarian benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama Dewan Kebudayaan Kota Serang dan Lembaga Swadaya Masyarakat Bidang Kebudayaan lainnya.

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan tu gas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
1. a.menetapkan prosedur dan tata cara serta melakukan inventarisasi bangunan, struktur dan kawasan yang diduga cagar budaya;
2. b.menetapkan prosedur dan tata cara pelaporan penemuan bangunan, struktur dan kawasan yang diduga sebagai cagar budaya;
3. c.menetapkan kriteria bangunan, struktur dan kawasan yang diduga sebagai cagar budaya;
4. d.melakukan ......
5. d.melakukan penelitian berdasarkan kriteria untuk penggolongan bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan kawasan cagar budaya;
6. e.melakukan pendaftaran terhadap bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan kawasan cagar budaya;
7. f.mengatur pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan kawasan kawasan cagar budaya;
8. g.memberikan izin kegiatan revitalisasi dan adaptasi terhadap bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan kawasan cagar budaya; dan
9. h.melakukan pengawasan terhadap pelindungan, pengembangan, pemanfaatan serta pelaksanaan revitalisasi dan adaptasi bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:

a.menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
b.mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
c.menghimpun data Cagar Budaya;
d.menetapkan peringkat Cagar Budaya;
e.menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
f.membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
g.menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
h.melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
i.mengelola Kawasan Cagar Budaya;
j.mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian dan museum;
k.mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
l.memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
m.memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
n.melakukan .........
n.melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat Provinsi dan peringkat kabupaten/kota;
o.menetapkan batas situs dan kawasan; dan
p.menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
(2)Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
(3)Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat hukum adat.
(4)Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III

PENEMUAN

Pasal 6

(1)Setiap Orang yang menemukan atau mengetahui ditemukannya bangunan, struktur dan/atau kawasan yang diduga Cagar Budaya dan tidak diketahui pemiliknya, wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukan atau mengetahui ditemukannya.
(2)Pemerintah Daerah segera melakukan pengkajian terhadap bangunan, struktur dan/atau kawasan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Terhadap bangunan, struktur dan/atau kawasan yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan perlindungan sebagai bangunan cagar budaya, struktur Cagar Budaya dan kawasan Cagar Budaya.
(4)Berdasarkan ...........
(4)Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menentukan benda, bangunan, struktur dan/atau kawasan sebagai cagar budaya atau bukan cagar budaya dengan mengeluarkan penetapan status cagar budaya.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN INVENTARISASI

Pasal 7

(1)Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib mendaftar kepada Walikota melalui dinas.
(2)Pendaftaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kepemilikan;
2. b.penguasaan;
3. c.pengalihan hak; dan
4. d.pemindahan tempat.
(3)Pendaftaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibebani biaya pendaftaran.
(4)Pendaftaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi:
1. a.identitas pemilik;
2. b.riwayat pemilikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya; dan
3. c.jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya

Pasal 8

(1)Pemilik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diberi surat bukti pendaftaran.
(2)Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya tersebut:
1. a.dialihkan kepemilikannya; atau
2. b.dipindahkan ke daerah lain.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pendaftaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Setiap Orang dapat melakukan inventarisasi terhadap bangunan, struktur, dan kawasan yang diduga sebagai Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya.
(2)Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin dari Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
(3)Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan secara berkala kepada Walikota setiap 1 (satu) bulan sekali sejak tanggal diberikan izin.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara memperoleh izin inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2010