DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 15 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembina, Penanggung jawab, Organisasi Penyelenggaraan Dan Pelaksana Bab III Hak, Kewajiban, dan Larangan Bab IV Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bab V Mal Pelayanan Publik Bab VI Inovasi Pelayanan Publik Bab VII Peran Serta Masyarakat Bab VIII Pengawasan dan Evaluasi Bab IX Ketentuan Sanksi Bab X Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai upaya untuk pemenuhan kualitas, fasilitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang baik serta untuk memberikan perlindungan dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pengaturan hukum untuk mendukungnya;
c.bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik perlu diberikan landasan hukum untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3.Undang-Undang .....
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10.Peraturan ....
10.Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG dan WALI KOTA SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Serang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7.Penyelenggara .....
7.Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap Perangkat Daerah dan badan usaha milik daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah untuk menyelenggarakan Pelayanan Publik.
8.Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang- undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
9.Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja pada Perangkat Daerah dan badan usaha milik daerah yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
10.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berdudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
11.Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada Masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
12.Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
13.Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada Masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik.
14.Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola Pengaduan Pelayanan Publik atas pelayanan Pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh Penyelenggara.
15.Pengelolaan Pengaduan adalah kegiatan penanganan Pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara Pengelolaan Pengaduan.
16.Survei .....
16.Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Penyelenggara Pelayanan Publik.
17.Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi Masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
18.Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Perangkat Daerah dan badan usaha milik daerah sebagai penjabaran dari visi, misi serta strategi Perangkat Daerah dan badan usaha milik daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
19.Pihak Terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan.
20.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
21.Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, BUMD, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan Pelayanan Publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
23.Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, BUMD, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
24.Forum Konsultasi Publik adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara Penyelenggara Pelayanan Publik dengan publik.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara Masyarakat dan Penyelenggara Pelayanan Publik.
(2)Penyelenggaraan Pelayanan Publik bertujuan untuk:
1. a.terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah;
2. b.terwujudnya sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik di Daerah;
3. c.terpenuhinya penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi Masyarakat dan Penyelenggara dalam penyelengaraan Pelayanan Publik.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Publik berasaskan:

a.kepentingan umum;
b.kepastian hukum;
c.kesamaan hak;
d.keseimbangan hak dan kewajiban;
e.keprofesionalan;
f.partisipatif;
g.persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h.transparansi;
i.akuntabilitas;
j.fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan dan disabilitas;
k.ketepatan waktu; dan
l.kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

BAB II

PEMBINA, PENANGGUNG JAWAB, ORGANISASI PENYELENGGARA DAN PELAKSANA

Pasal 4

(1)Wali Kota sebagai pembina penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah.
(2)Pembina .....
(2)Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan:
1. a.pembinaan;
2. b.pengawasan; dan
3. c.evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab.
(3)Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil perkembangan Kinerja Pelayanan Publik kepada DPRD dan Gubernur.
(4)Laporan perkembangan Kinerja Pelayanan Publik disampaikan secara berkala paling singkat 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 5

(1)Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah.
(2)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan Standar Pelayanan pada setiap Perangkat Daerah;
2. b.melakukan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
3. c.melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah kepada pembina.

Pasal 6

(1)Organisasi Penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan Pelayanan Publik sesuai dengan tujuan pembentukan.
(2)Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
1. a.pelaksanaan pelayanan;
2. b.Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
3. c.pengelolaan informasi;
4. d.pengawasan internal;
5. e.penyuluhan kepada Masyarakat; dan
6. f.pelayanan konsultasi.
(3)Penyelenggara dan seluruh bagian Organisasi Penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.
(4)Penyelenggara .....
(4)Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan kepada penanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pasal 7

(1)BUMD berkewajiban menyelenggarakan Pelayanan Publik.
(2)Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
1. a.pelaksanaan pelayanan;
2. b.Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
3. c.pengelolaan informasi;
4. d.pengawasan internal;
5. e.penyuluhan kepada Masyarakat; dan
6. f.pelayanan konsultasi.
(3)BUMD bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.
(4)BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada Wali Kota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik Pelaksana bertugas sesuai dengan Standar Pelayanan.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 9

Penyelenggara memiliki hak:

a.memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;
b.melakukan kerja sama;
c.mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan Pelayanan Publik;
d.melakukan pembelaan terhadap Pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
e.menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penyelenggara wajib:

a.menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan;
b.menyusun, menetapkan dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan;
c.menempatkan pelaksana yang kompeten;
d.menyediakan prasarana, sarana, dan/atau fasilitas Pelayanan Publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
e.memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan Pelayanan Publik;
f.melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
g.berpartisipasi aktif dan mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Publik;
h.memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
i.membantu Masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
j.bertanggungjawab dalam pengelolaan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik;
k.memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan
l.memenuhi panggilan atau mewakili Perangkat Daerah untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…