DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 119

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Jenis Sampah; 3. Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; 4. Perencanaan Pengelolaan Sampah; 5. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; 6. Kemitraan Dan Kerjasama; 7. Bank Sampah; 8. Pengembangan Dan Penerapan Teknologi; 9. Perizinan; 10. Pembiayaan Dan Kompensasi; 11. Sistem Informasi; 12. Peran Serta Masyarakat; 13. Pembinaan; 14. Pengawasan; 15. Larangan; 16. Insentif Dan Disinsentif; 17. Sanksi Administratif; 18. Ketentuan Penyidikan; 19. Ketentuan Pidana; 20. Ketentuan Peralihan; 21. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan meningkatnya jumlah danaktivitas penduduk serta perubahan gaya hidup, timbulan sampah menjadi sangat banyak baik jumlah maupun variasinya, sehingga menimbulkan masalah yang membahayakan bagi kelestarian dan kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat;
c.bahwa dengan adanya perkembangan kota dan perubahan beberapa ketentuan peraturan perundang- undangan tentang pengelolaan sampah serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengelolaan sampah dan kebersihan di Kota Serang, maka Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Serang, perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang .........
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
8.Peraturan .........
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
9.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/ MENLHK/SETJEN/PLB.0/ 4/ 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG dan WALIKOTA SERANG MEMUTUSKAN .......... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Serang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Serang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di bidang persampahan dan kebersihan.
7.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari- hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumennya memerlukan pengelolaan khusus.
11.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
12.Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
13.Kawasan ........
13.Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
14.Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15.Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
16.Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
17.Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
18.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19.Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
20.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
21.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22.Reduce, Reuse, dan Recycle yang selanjutnya disebut 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
23.Tempat Pengolahan sampah dengan prinsip 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
24.Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk daerah yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 KM yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
25.Kompensasi .........
25.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
26.Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang dan/atau badan hukum.
27.Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
28.Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah yang terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan :

a.asas tanggung jawab;
b.asas berkelanjutan;
c.asas manfaat;
d.asas keadilan;
e.asas kesadaran;
f.asas kebersamaan;
g.asas keselamatan;
h.asas keamanan; dan
i.asas nilai ekonomi.

BAB II

JENIS SAMPAH

Pasal 3

(1)Jenis sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini, terdiri atas :
1. a.sampah rumah tangga;
2. b.sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
3. c.sampah spesifik.
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3)Sampah ........
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan sampah yang berasal dari :
1. a.kawasan komersial;
2. b.kawasan industri;
3. c.kawasan khusus;
4. d.fasilitas sosial;
5. e.fasilitas umum; dan/atau
6. f.fasilitas lainnya.
(4)Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
6. f.sampah yang timbul secara tidak periodik.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah dan kebersihan yang baik serta berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b.melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
c.memfasilitasi .........
c.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penanganan dan pemanfaatan sampah;
d.melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
g.melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

(1)Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kota sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
6. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
(2)Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Ketentuan ...........
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan sampah.
(2)RT dan RW bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dilingkungannya.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

BAB IV

PERENCANAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 8

(1)Perencanaan pengelolaan sampah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Rencana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kebijakan dan strategi pengelolaan sampah; dan
2. b.rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah.

Pasal 9

(1)Penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dilaksanakan oleh DLH dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(2)Penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Kebijakan dan Strategi Daerah pengelolaan sampah.
(3)Penyusunan ..........
(3)Penyusunan Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
1. a.arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
2. b.program pengurangan dan penanganan sampah.
(4)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat :
1. a.target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap pada kurun waktu tertentu; dan
2. b.target penanganan sampah untuk kurun waktu tertentu.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)DLH menyusun rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah.
(2)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah;
3. c.pemanfaatan kembali sampah;
4. d.pemilahan sampah;
5. e.pengumpulan sampah;
6. f.pengangkutan sampah;
7. g.pengolahan sampah;
8. h.pemrosesan akhir sampah; dan
9. i.pendanaan.
(3)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Isi peraturan

Teks119PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2012