DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 15 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum BAB II Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Manajemen Proteksi Bab III Objek dan Potensi Bab IV Pencegahan Kebakaran Bab V Penanggulangan Kebakaran Bab VI Pemeriksaan dan Pengujian Bab VII Pengendalian Keselamatan Kebakaran Bab VIII Peran Serta Masyarakat Bab IX Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan Bab X Sistem Informasi Manajemen Kebakaran BAB XI Pembinaan dan Pengawasan Bab XII Sanksi Administratif Bab XIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat pada umumnya, sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam menangani pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
c.bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Serang, diperlukan pengaturan yang berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara berkesinambungan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang .....
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9.Peraturan .....
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan;
13.Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 111); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG DAN WALI KOTA SERANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Serang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4.Perangkat .....
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Pencegahan Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.
6.Penanggulangan Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka.
7.Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktivitas.
8.Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
9.Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
10.Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
11.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
12.Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung, lingkungan dan kota.
13.Manajemen Proteksi Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat MPKL adalah bagian dari manajemen estat untuk mengupayakan kesiapan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan estat.
14.Sistem ......
14.Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL, adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebuah komunitas/lingkungan.
15.Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
16.Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
17.Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu Bangunan Gedung dan lingkungan.
18.Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada Bangunan Gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam Bangunan Gedung.
19.Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada Bangunan Gedung.
20.Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni Bangunan Gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi Proteksi Kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
21.Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kolompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik Bangunan Gedung.
22.Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik Bangunan Gedung dan/atau bukan pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

BAB II

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DAN MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 2

(1)Wali Kota menyusun RISPK.
(2)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
1. a.rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebakaran;
2. b.rencana tata ruang wilayah daerah pada bidang pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran serta bencana lain;
3. c.analisis risiko kebakaran yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan Daerah, serta rencana prasarana dan sarana Daerah lainnya;
4. d.arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 10 (sepuluh) tahun kedepan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai keperluan; dan
5. e.keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana Daerah, sehingga dapat meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 3

(1)RISPK meliputi ketentuan mengenai:
1. a.RSCK; dan
2. b.RSPK.
(2)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan, yang meliputi layanan:
1. a.Pencegahan Kebakaran;
2. b.pemberdayaan peran masyarakat;
3. c.pemadaman kebakaran; dan
4. d.penyelamatan jiwa dan harta benda.
(3)Penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.kriteria penyusunan RISPK;
2. b.penetapan sasaran;
3. c.identifikasi masalah;
4. d.kedudukan .....
5. d.kedudukan dokumen RISPK; dan
6. e.keluaran dokumen RISPK.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 4

(1)Manajemen Proteksi Kebakaran meliputi :
1. a.Proteksi Kebakaran di perkotaan;
2. b.Proteksi Kebakaran di lingkungan; dan
3. c.Proteksi Kebakaran di Bangunan Gedung.
(2)Ketentuan manajemen Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

OBJEK DAN POTENSI

Pasal 5

Objek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi:

a.Bangunan Gedung;
b.Bangunan Perumahan; dan
c.Bahan Berbahaya.

Pasal 6

(1)Potensi Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung didasarkan pada :
1. a.ketinggian;
2. b.fungsi;
3. c.luas Bangunan Gedung; dan
4. d.isi Bangunan Gedung;
(2)Klasifikasi Potensi Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.bahaya .....
2. a.bahaya kebakaran ringan
3. b.bahaya kebakaran sedang; dan
4. c.bahaya kebakaran berat.

Pasal 7

Bangunan Perumahan di lingkungan permukiman yang tertata mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran ringan dan Bangunan Perumahan di lingkungan permukiman yang tidak tertata mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran sedang.

Pasal 8

(1)Bahan Berbahaya terdiri dari :
1. a.Bahan Berbahaya mudah meledak (explosives);
2. b.bahan gas bertekanan (compressed gasses);
3. c.bahan cair mudah menyala (flammable liquids);
4. d.bahan padat mudah menyala (flammable solids) dan/atau mudah terbakar jika basah (dangerous when wet);
5. e.bahan oksidator, peroksida organik (oxidijing substances);
6. f.bahan beracun (poison);
7. g.bahan radio aktif (radio actives);
8. h.bahan perusak (corrosives); dan
9. i.Bahan Berbahaya lain (miscellaneous).
(2)Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran berat.

BAB IV

PENCEGAHAN KEBAKARAN

Pasal 9

(1)Setiap Bangunan Gedung harus dilindungi dengan sistem proteksi bahaya kebakaran.
(2)Sistem .....
(2)Sistem proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi pengguna dan harta benda dari bahaya serta kerusakan fisik pada saat terjadi kebakaran.
(3)Sistem proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat memberikan waktu kepada pengguna dan/atau pengunjung untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi kebakaran.
(4)Sistem proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bangunan Gedung harus mempertimbangkan efisiensi waktu, mutu, dan biaya pada tahap perawatan dan pemulihan setelah terjadi kebakaran.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…