DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Serang

regulasi_utama

Ringkasan

Didalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 11 Agustus 2022;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang ...........
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 123); Dengan ….. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG dan WALI KOTA SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Serang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
11.Surat .....
11.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah.

Pasal 2

(1)APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:
1. a.pendapatan daerah;
2. b.belanja daerah; dan
3. c.pembiayaan daerah.
(2)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp1.504.410.709.863,00 (satu triliun lima ratus empat miliar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.pendapatan daerah Rp1.358.058.922.073,00
2. b.belanja daerah Rp1.488.160.709.863,00
3. c.surplus/(defisit) (Rp130.101.787.790,00)
4. d.pembiayaan daerah
  1. 1.penerimaan Rp 146.351.787.790,00
  2. 2.pengeluaran Rp16.250.000.000,00
  3. 3.pembiayaan netto Rp130.101.787.790,00 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.358.058.922.073,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah; dan
b.pendapatan transfer.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp335.800.200.124,00 (tiga ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus juta dua ratus ribu seratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi ……
3. b.retribusi daerah; dan
4. c.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp231.846.110.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.462.141.500,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.491.948.624,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.022.258.721.949,00 (satu triliun dua puluh dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp877.118.585.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.140.136.949,00 (seratus empat puluh lima miliar seratus empat puluh juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.504.410.709.863,00 (satu triliun lima ratus empat miliar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal; dan
c.belanja tidak terduga.

Pasal 7

…..

Pasal 7

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.312.366.539.777,00 (satu triliun tiga ratus dua belas miliar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp695.432.227.365,00 (enam ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp561.505.488.912,00 (lima ratus enam puluh satu miliar lima ratus lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.309.278.500,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.119.545.000,00 (empat miliar seratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 8

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp168.794.170.086,00 (seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.785.683.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
(3)Belanja …..
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.716.300.196,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.473.588.732,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp77.413.342.047,00 (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.872.556.111,00 (sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus sebelas rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp532.700.000,00 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…