DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan UPT, Staf Ahli, Jabatan Perangkat Daerah, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MenetapkanPERATURANDAERAH TENTANGPEMBENTUKANDAN SUSUNANPERANGKAT DAERAH. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturanDaerahini yangdimaksud dengan: 1.Daerah adalahKotaSingkawang. 2.PemerintahanDaerahadalahpenyelenggaraanUrusan PemerintahanolehPemerintahDaerahdanDewanPerwakilan RakyatDaerahmenurutasasotonomidanTugas Pembantuandenganprinsipotonomiseluas-luasnyadalam sistem danprinsipNegaraKesatuanRepublikIndonesia sebagaimanadimaksuddalamUndang-UndangDasar NegaraRepublikIndonesiaTahun1945. 3.PemerintahDaerahadalahkepaladaerahsebagaiunsur penyelenggaraPemerintahanDaerahyang memimpin pelaksanaan urusanpemerintahanyangmenjadikewenangan daerahotonom. 4.WalikotaadalahWalikotaSingkawang. 5.DewanPerwakilanRakyatDaerahKataSingkawangyang selanjutnyadisingkatDPRDadalahlembagaperwakilan rakyatdaerahyangberkedudukansebagai unsur penyelenggaraPemerintahanDaerah. 6.PerangkatDaerahKotaSingkawangyangselanjutnyadisebut perangkatdaerahadalah unsurpembantuWalikotadan DPRDdalampenyelenggaraan urusanpemerintahanyang menjadikewenanganDaerahKota. 7.SekretariatDaerahadalahperangkatdaerahyang merupakan unsurpembantukepaladaerahyang melaksanakanfungsi penyusunan kebijakandanpengkoordinasianpelaksanaan tugasdinasdaerahdanbadandaerah. 8.SekretariatDPRDadalahperangkatdaerahyang melaksanakanfungsipelayanan terhadapDPRD dansecara administratifdibinaolehsekretariatdaerah. 9.InspektoratDaerah adalahperangkatdaerahyang merupakan unsurpelaksanafungsi pengawasan. 10.DinasDaerah adalahperangkatdaerahyang merupakan unsurpelaksanaurusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah. 11.BadanDaerah adalahperangkatdaerahyang merupakan unsurpenunjang pelaksanaanfungsi-fungsiyang bersifat strategisyang diperlukan untukmendukung pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah. '4 12.UnitPelaksanaTeknisyang selanjutnyadisingkatUPTadalah unsurpelaksana teknisdinasdanbadanyang melaksanakan kegiatanteknisoperasionaldan/ataukegiatanteknis penunjangtertentu. 13.StafAhliadalahPegawaiNegeriSipilyang memenuhisyarat yangdiangkatolehdanbertanggungjawabkepadaWalikota yangbertugasmemberikan rekomendasiterhadapisu-isu strategiskepadaWalikotasesuaikeahliannya. 14.SatuanPolisi PamongPraja,yangselanjutnyadisingkat SatpolPPadalahbagianperangkatdaerahyang menyelenggarakanurusanketenteraman,ketertibanumum danperlindunganmasyarakat. 15.Kecamatan adalahbagianwilayahdariDaerahkotayang dipimpinolehcamat. 16.Satuanpendidikan adalahkelompoklayananpendidikan yangmenyelenggarakanpendidikanpadajalurformal, nonforrnal,daninformalpadasetiapjenjangdanjenis pendidikan. 17.RumahSakitDaerahyangselanjutnyadisingkatRSDadalah RSDyangberadadalamdaerahKotaSingkawang. 18.PusatKesehatanMasyarakatyangselanjutnyadisingkat Puskesmas adalahpuskesmasyang beradadalamwilayah daerahKotaSingkawang. BABII PEMBENTUKANDANSUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2 Pembentukanperangkatdaerahdilakukanberdasarkan asas: a.urusanpemerintahanyangmenjadikewenangandaerah;

b.intensitas urusanpemerintahandanpotensiDaerah; c.efisiensi; d.efektivitas; e.pembagianhabis tugas; f.rentangkendali; g.tatakerjayangjelas;dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

DenganPeraturanDaerahinidibentukPerangkatDaerahdengan susunansebagai berikut: a.SekretariatDaerahmerupakanSekretariatDaerahTipeB; b.SekretariatDPRD merupakanSekretariatDPRD TipeB; c.InspektoratDaerah merupakanInspektoratDaerahTipeB;

d.DinasDaerah,terdiridari: 1.DinasPendidikan danKebudayaanTipeA menyelenggarakan urusan pemerintahanbidang pendidikandan urusan pemerintahanbidang kebudayaan; 2.DinasKesehatan danKeluargaBerencanaTipeA menyelenggarakan urusan pemerintahanbidang ' 4 kesehatan dan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
1. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bi dang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. 4.Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bi dang perumahan dan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
3. 5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pernerintahan bidang Sosial, urusan pemerintahan bi dang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. 6.Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bi dang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
5. 7.Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bi dang pertanian, urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
6. 8.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
7. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bi dang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. 10.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhu bungan;
9. 11.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bi dang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
10. 12.Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
11. 13.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bi dang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
12. 14.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
13. 15.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman, ketertiban urnum dan kebakaran.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; Tipe B bidang 2.BadanKeuanganDaerahTipeAmelaksanakanfungsi penunjangkeuangan;dan 3.BadanKepegawaiandanPengembanganSumberDaya ManusiaTipeCmelaksanakanfungsipenunjang kepegawaian,pendidikandanpelatihan. Pasa14

(1)SelainperangkatdaerahsebagaimanadimaksuddalamPasal 3,Kecamatanditetapkansebagai perangkatdaerah.
(2)Kecarnatansebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiridari: a.KecamatanSingkawangTengahdenganTipeA; b.KecamatanSingkawangBaratdenganTipeA; c.KecamatanSingkawangSelatandenganTipeA; d.KecamatanSingkawangUtaradenganTipeA;dan e.KecamatanSingkawangTimurdenganTipeA.

Pasal 5

Kelurahanmerupakanperangkatkecamatanyang dibentuk untukmembantuataumelaksanakansebagiantugascam.at.

Pasal 6

(1)KecarnatanSingkawangTengahsebagaimanadimaksud Pasal4ayat(2)hurufa,membawahikelurahan: a.KelurahanRoban;
1. b.KelurahanCondong; c.KelurahanSekipLama; d.KelurahanJawa; e.KelurahanBukitBatu;dan f.KelurahanSeiWie.
(2)KecarnatanSingkawangBaratsebagaimanadimaksudPasal 4ayat(2)hurufb,membawahikelurahan: a.KelurahanPasiran; b.KelurahanMelayu; c.KelurahanTengah;dan
1. d.KelurahanKuala;
(3)KecamatanSingkawangSelatansebagaimanadimaksud Pasal4ayat(2)hurufc, membawahi kelurahan: a.KelurahanSedau;
1. b.KelurahanSijangkung;
2. c.KelurahanPangmilang;dan d.KelurahanSagatani;
(4)KecamatanSingkawangUtarasebagaimanadimaksudPasal 4ayat(2)hurufd,mem bawahi kelurahan:
1. a.KelurahanSungaiGaramHilir;
2. b.KelurahanNaram; c.KelurahanSungaiBulan;
3. d.KelurahanSungaiRasau;
4. e.KelurahanSetapukKecil;
5. f.Kelurahan Setapuk Besar; dan
6. g.Kelurahan Semelagi Kecil
(5)Kecamatan Singkawang Timur sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf e, membawahi kelurahan :
1. a.Kelurahan Pajintan;
2. b.Kelurahan Nyarumkop;
3. c.Kelurahan Maya Sopa;
4. d.Kelurahan Bagak Sahwa; dan
5. e.Kelurahan Sanggau Kulor.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 7

( 1) Pada dinas daerah dan badan daerah dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubemur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 8

( 1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat UPT di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.

(2)Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berbentuk satuan pendidikan formal dan pendidikan non formal.

Pasal 9

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat UPT di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah.
(3)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(4)Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Puskesmas.
(5)Pusmesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikelola menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 10

( 1) Selain UPT dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat unit pelayanan yang melekat pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 7.

(2)Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa unit pelayanan perizinan terpadu sebagai unit organisasi yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 11

(1)Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli.
(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli. BABV JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 12

( 1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon Ila atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(2)Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satpol PP dan Staf Ahli merupakan jabatan eselon llb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian serta Camat merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan administrator.
(4)Kepala Bidang pada dinas dan badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
(5)Lurah, Kepala Subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan, kepala UPT kelas A serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
(6)Kepala UPT kelas B, Kepala Subbagian pada UPT kelas A, Kepala Subbagian pada kecamatan, Sekretaris kelurahan dan Kepala Seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

Pasal 13

( 1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

Pasal 18

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…