DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan

Mengingat

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

c.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 201 7 ten tang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjamg · Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2 0 1 9 tentang Klasifi.kasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta untuk mengoptimalkan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan, Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 perlu ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 1 1 9 ) ;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 5 1 ) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan WALi KOTA SINGKAWANG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 Menetapkan TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 5 1 ) diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan angka 2 huruf e Pasal 3 diubah dan disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 2a sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.lnspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe B;
d.Dinas Daerah, terdiri d ari : 1 . Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
1. 2.Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. 4.Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
4. 5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. 6.Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
6. 7.Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertarrian, urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
7. 8.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
8. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. 10.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 1 1 . Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
10. 12.Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
11. 13.Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
12. 14.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
13. 15.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan kebakaran.
e.Badan Daerah terdiri dari: 1 . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
1. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; 2a. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
2. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
3. 2.Ketentuan Pasal 9 ayat ( 1 ) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

( 1 ) Selain UJYf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat UJYf di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.

(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah.
(3)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(4)Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dipimpin oleh Kepala Puskesmas.
(5)Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

3.Di antara Pasal 20 dan Pasal 2 1 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

( 1 ) Perangkat Daerah yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setelah ditetapkannya kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah, dilantiknya pejabat yang baru, dan ditempatkannya aparatur sipil negara berdasarkan nomenklatur perangkat daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

4.Pasal 2 1 dihapus.
5.Pasal 23 dihapus. Pasal II ( 1) Badan Keuangan Daerah tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah.

(2)Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang. Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 20 Oktober 2022 WALi KOTA SINGKAWANG, ttd TJHAI CHUI MIE Diundangkan di Singkawang pada tanggal 31 Oktober 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd SUMASTRO LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (5/2022) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, �- NIP. 19740716 200502 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal inijuga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Sejak diundangkan nya Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang terdapat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang mempengaruhi keberadaan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah terse but. Ketentuan Pasal 90 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa "Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat dhvadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A". Berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dalam hal berdasarkan perhitungan variabel intensitas fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan memenuhi syarat dibentuk dua badan. Berdasarkan hal tersebut dan guna menyikapi ditetapkannya Peraturan Perundang-Undangan serta menyesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kota Singkawang, maka dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 82

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…