DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan dan Tempat kedudukan; Sifat, Fungsi dan Tujuan; Bentuk Kegiatan; Organisasi; Kepegawaian; Kekayaan dan Pembiayaan; Rencana Kerja dan Anggaran; Pertanggungjawaban; Penyelenggaraan Penyiaran; Pembubaran; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal diharapkan berfungsi untuk memberikan keseimbangan kepada masyarakat di daerah dalam memperoleh informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan hiburan yang sehat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan De-wan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat, JDIH Kota Singkawang
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, clan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Singkawang, Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaran Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); JDIH Kota Singkawang Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan WALIKOTA SINGKAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA SINGKAWANG.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Radio Swara Singkawang.

Pasal 3

Radio Swara Singkawang berkedudukan di Kota Singkawang.

BAB III

SIFAT, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 4

Radio Swara Singkawang merupakan lembaga penyiaran publik yang bersifat:

a.mdependen,
b.netral, dan
c.tidak komersil.

Pasal 5

Radio Swara Singkawang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pasal Radio Swara Singkawang didirikan dengan tujuan:

a.memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi,
b.meningkatkan partisipasi aktif dalam pembangunan;
c.menjadi media komunikasi timbal balik antar Pemerintah Daerah dan masyarakat;
d.sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat bagi masyarakat, dan
e.melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.

BAB IV

BENTUK KEGIATAN

Pasal 7

(1)Radio Swara Singkawang menyelenggarakan kegiatan Penyiaran. Radio.
(2)Untuk menyelenggarakan Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Radio Swara Singkawang wajib mendapat izin penyiaran dani Menteri yang membidangi urusan telekomunikasi melalui KPI. JDIH Kota Singkawang

BAB V

ORGANISASI

Pasal 8

Organisasi Radio Swara Singkawang terdiri atas:

a.dewan pengawas, dan
b.dewan direksi.

(1)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Walikota atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(2)Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan, serta penyanwaian visi dan misi dani para calon Dewan Pengawas.
(3)Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, satu diantaranya ditetapkan menjadi ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
(4)Dewan Pengawas terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, unsur masyarakat dan unsur profesional bidang penyiaran.
(5)Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 10

Persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Pengawas:

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
c.sehat jasmani dan rohani,
d.berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
e.berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual setara, JDIH Kota Singkawang
f.mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara,
g.memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
h.tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya, dan
i.non partisan atau tidal( menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Paragraf Tugas, Fungsi, Wewenang dan Hak

Pasal 11

(1)Dewan Pengawas mempunyai tugas:
1. a.menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
2. b.mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas Siaran,
3. c.melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
4. d.mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi,
5. e.menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai direktur utama,
6. f.menetapkan pembagian tugas setiap direktur; dan
7. g.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dan kepada DPRD Kota Singkawang.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 12

Dewan Pengawas berfungsi mewakili masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan atas kebijaksanaan Dewan Direksi dalam menjalankan dan mengelola manajemen Radio Swara Singkawang. JDIH Kota Singkawang

Pasal 13

Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas berwenang:

a.menetapkan program umum 5 (lima) tahun Radio Swara Singkawang.
b.mengangkat clan memberhentikan Dewan Direksi dani jabatannya dalam Radio Swara Singkawang.
c.memberikan saran, masukan dan nasehat serta teguran secara lisan maupun tertulis kepada Dewan Direksi. cl. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Radio Swara Singkawang,
e.memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
f.memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran yang dilakukan oleh manajemen Radio Swara Singkawang,
g.memeriksa pembukuan dan perlengkapan siaran lainya,
h.mengesahkan rencana kerja dan anggaran Radio Swara Singkawang;
i.menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan program kerja Dewan Direksi dalam tahun berjalan. j• meminta keterangan dan data-data yang diperlukan kepada Dewan Direksi dan/atau pegawai Radio Swara Singkawang; dan
k.menetapkan keputusan-keputusan dan perbuatan hukum lain untuk meningkatkan kinerja Radio Swara Singkawang.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2005