DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Solok No. 01 Tahun 2014

Nomor: 01
Tahun: 2014
Ditetapkan: 13 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan Bank Nagari dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nagari Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19 ) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesa Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor:165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16.Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 01);
17.Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);
18.Peraturan Daerah kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9);
19.Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 02). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK dan WALIKOTA SOLOK

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Solok.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebgaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. 4
4.Walikota adalah Walikota Solok.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Rakyat Daerah Kota Solok sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Penyertaan Modal Daerah Adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
8.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Bank Nagari adalah instansi atau badan usaha dan atau perseorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional, dan atau Swasta Asing yang tunduk pada ketentuan Hukum Indonesia.
9.Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan terbatas yang berwujud selembar kertas yang menerangkan siapa pemiliknya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal daerah adalah untuk meningkatkan produktifitas kinerja Bank Nagari yang efektif, efisien dan sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bagian laba yang diperolehnya guna menunjang kesejahteraan perekonomian masyarakat.

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah pada Bank Nagari dengan menyetorkan uang dan diakui dalam bentuk saham.
(2)Penyertaan modal dalam bentuk saham sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)oleh Bank Nagari diterbitkan surat saham dan disampaikan ke Pemerintah Daerah. 5

BAB IV

BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

(1)Penyertaan modal daerah pada Bank Nagari sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 50.988.000.000,- (Lima Puluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah).
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 10.989.000.000,- (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 2.215.247.001,- (Dua Milar Dua Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Satu Rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1.139.000.000,- (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 2.268.752.999,- (Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
5. e.Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 4.887.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah);
6. f.Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 8.106.000.000,- (Delapan Milyar Seratus Enam Juta Rupiah);
7. g.Tahun Anggaran 2014 akan dilakukan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 9.450.000.000,- (Sembilan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); dan
8. h.Tahun Anggaran 2015 akan dilakukan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 11.933.000.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah).

BAB V

DEVIDEN

Pasal 6

(1)Deviden atas penyertaan modal daerah dan penambahan penyertaan modal daerah merupakan pendapatan asli daerah.
(2)Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung oleh Bank Nagari ke Kas Daerah yang besarannya sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
(3)Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk belanja publik. 6
(4)Selain dari dana deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) guna menunjang kesejahteraan perekonomian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibicarakan antara pemerintah daerah dengan DPRD dan perseroan terbatas lainnya.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Walikota melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah pada Bank Nagari.

Pasal 8

(1)Perkembangan usaha dilaporkan oleh direksi Bank Nagari kepada Walikota 1 (satu) kali setahun.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota harus menyampaikan kepada DPRD paling lambat 30 hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 9

Apabila terjadi perubahan bentuk badan hukum Bank Nagari, penyertaan modal daerah dan penambahan penyertaan modal daerah tetap berlaku dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 7

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970