Pemerintah Kota Solok
Pemerintah Kota Solok adalah lembaga penyelenggara pemerintahan daerah yang esensial, bertanggung jawab mewujudkan visi "Kota Beras, Serambi Madinah yang berkah, maju, dan sejahtera" melalui tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Lembaga ini memiliki peran krusial dalam memastikan kesejahteraan masyarakat Kota Solok. Ruang lingkup operasionalnya mencakup penetapan regulasi daerah, penyediaan layanan publik, serta implementasi program pembangunan strategis seperti Proyek Strategis 2025 dan Gerakan Menuju Kota Cerdas 2024, yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kota Solok
Pemerintah Kota Solok mengemban mandat sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang esensial untuk mewujudkan visi "Kota Beras, Serambi Madinah yang berkah, maju, dan sejahtera". Kehadirannya sangat krusial dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.
Ruang lingkup lembaga ini mencakup aspek regulasi melalui penetapan kebijakan daerah, pelayanan publik dan pemerintahan, serta program pembangunan. Melalui kewenangan ini, Pemerintah Kota Solok terlibat dalam isu strategis yang berkaitan dengan penyediaan layanan dasar, perizinan, dan administrasi kependudukan.
Beberapa program strategis yang diimplementasikan meliputi Proyek Strategis 2025, Gerakan Menuju Kota Cerdas 2024, dan Musrenbang RPJPD Kota Solok 2025-2045. Intervensi ini menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam perencanaan pembangunan jangka panjang dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pemerintah Kota Solok juga menunjukkan perannya dalam isu nasional, seperti kesiapsiagaan menghadapi MPOX dan partisipasi dalam penggalangan donasi untuk Palestina. Selain itu, penetapan jam kerja pada bulan Ramadhan menunjukkan kepatuhan terhadap kebijakan nasional terkait hari besar keagamaan.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kota Solok untuk berbagai layanan, termasuk pengaduan publik, akses informasi melalui PPID, dan layanan administrasi kependudukan. Kesempatan pendaftaran CPNS/PPPK juga menjadi salah satu layanan penting yang disediakan bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Solok merupakan pilar utama dalam membangun dan melayani masyarakatnya, dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan, pelayanan publik yang efektif, dan partisipasi aktif dalam isu-isu yang relevan di tingkat lokal maupun nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Solok No. 3 Tahun 2016
Maksud RPJMD Tahun 2016-2021 untuk memayungi serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Solok Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan Sistematika sebagai berikut : 1. KETENTUAN UMUM; 2. KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH; 3. PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH; 4. PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH; 5. PERAN SERTA MASYARAKAT; 6. LARANGAN; 7. PEMBIAYAAN; 8. KETENTUAN PERALIHAN; 9. PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Solok Nomor 1 Tahun 2023
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. Rencana Induk SPBE; b. Proses Bisnis; c. Aplikasi SPBE; d. Infrastuktur SPBE; e. layanan SPBE; f. pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain; g. data dan informasi; h. Keamanan Informasi; i. kelembagaan; j. sumber daya manusia; k. partisipasi masyarakat dan pelaku usaha; l. pembinaan dan pengawasan; dan m. pendanaan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Solok No. 01 Tahun 2014
Maksud penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan Bank Nagari dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Solok Nomor 2 Tahun 2023
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. pengelolaan keuangan daerah; b. APBD; c. penyusunan rancangan APBD; d. penetapan APBD; e. pelaksanaan dan penatausahaan; f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD; g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah; h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; i. kekayaan daerah dan utang daerah; j. badan layanan umum daerah; k. penyelesaian kerugian keuangan daerah; l. informasi keuangan daerah; dan m. pembinaan dan pengawasan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024
Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: a. Pajak; b. Retribusi Jasa Umum; c. Retribusi Jasa Usaha; d. Retribusi Perizinan Tertentu; e. Pemungutan Pajak dan Retribusi; dan f. pembinaan dan pengawasan. Pasal 4 ayat (1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas: a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT atas; 1. Makan dan/atau minum; 2. Tenaga listrik; 3. Jasa perhotelan; 4. Jasa parkir; dan 5. Jasa kesenian dan hiburan; d. Pajak Reklame; e. PAT f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB. (2) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Solok Nomor 3 Tahun 2021
RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Bab III Gambaran Keuangan Daerah Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bab IX Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Solok Nomor 4 Tahun 2017
Menetapkan Penanaman Modal