A
(1)Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan yang Besarnya disesuaikan dengan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah.
(2)Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan Ketentuan :
a.Terhadap Posisi Kemampuan Keuangan Daerah pada Kelompok Tinggi Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan paling banyak Sebesar 6 (Enam) Kali uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditambah 4 6 (Empat) Kali Jumlah uang Presentasi Seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
b.Terhadap Posisi Kemampuan Keuangan Daerah pada Kelompok Sedang Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan paling banyak Sebesar 4 (Empat) Kali uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditambah 2 1/2 (Dua Seperdua) Kali Jumlah uang Representasi Seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
c.Terhadap Posisi Kemampuan Keuangan Daerah pada Kelompok Rendah Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan paling banyak Sebesar 2 (Dua) Kali uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditambah 1 1/2 (Satu Seperdua) Kali Jumlah uang Presentasi Seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3)Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Terhadap Data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Induk Tahun Anggaran berjalan/berkenaan.
(4)Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
4.Ketentuan Pasal 24 B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
24 B Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 A disediakan terhitung Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran bejalan / berkenaan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai Berlaku Pada Tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Solok . ditetapkan di Solok pada tanggal 13 Maret 2015 WALIKOTA SOLOK, dto IRZAL ILYAS diundangkan di Solok pada tanggal 13 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK, dto SURYADI NURDAL Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2015 Nomor 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/2015) 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK I. UMUM Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok sebagai telah diubah tiga kali,terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008. Perubahan tersebut dalam rangka Mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menciptakan kondiksi sosial ekonomi yang baik dan seimbang, serta sebagai tindak lanjut terhadap perubahan posisi kelompok kemampuan keuangan daerah. Selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khusus kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara kolektif disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Belanja penunjang operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempertimbangkan prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang masing-masing memperoleh dana operasional. Sejalan dengan itu penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah didasarkan atas pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dengan memperhatikan asas manfaat dan efesien dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan Dewan Perwakilan Daerah sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi. 8 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 14 A Ayat (1) Pengelompokan kemampuan keuangan daerah, diatur sebagai berikut :
a.di atas Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar) dikelompokan pada kempauan keuangan daerah tinggi.
b.antara Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) sampai dengan Rp.
400.000.000.000,00 (empat ratus milyar) dikelompokan pada kemampuan keuangan sedang; dan
c.di bawah Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah rendah.
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Angka 2 Pasal 14 B Cukup Jelas Angka 3 Pasal 24 A Ayat (1) Pengelompokan kemampuan keuangan daerah, diatur sebagai berikut :
a.di atas Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar) dikelompokan pada kempauan keuangan daerah tinggi.
b.antara Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) sampai dengan Rp.
400.000.000.000,00 (empat ratus milyar) dikelompokan pada kemampuan keuangan sedang; dan 9
c.di bawah Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah rendah.
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Angka 4 Pasal 24 B Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2015 NOMOR 1