DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Solok No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Solok

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah terutama pelayanan kesehatan, Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan pelayanan pasar maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

1.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesa Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400); 2
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5161);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 3
16.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
17.Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 1);
18.Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);
19.Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9);
20.Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2011;
21.Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok;
22.Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK dan WALIKOTA SOLOK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1) sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 5, angka 81, angka 82, angka 83,angka 85 dan angka 86, diubah dan angka 59, angka 60, angka 61 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut : 4

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Solok.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Solok.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8.Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9.Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
10.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kota Solok berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari Kelurahan sebelum diangkat ke TPA.
14.Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
15.Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengan padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari badan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusiadan sampah berbahaya.
16.Retribusi sampah adalah pembayaran atas jasa/pelayanan sampah yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. 5
17.Komersial adalah pelayanan penyedotan kakus yang diberikan kepada badan atau orang pribadi yang berhubungan dengan tenpat usaha yang komersial atau niaga atau perdagangan atau yang dimaksudkan untuk perdagangan atau bernilai niaga yang bertujuan untuk mencari keuntungan seperti hotel, Restoran, Rumah sewaan, WC umum, Ruko dll yang sejenisnya.
18.Non Komersial adalah pelayanan penyedotan kakus yang diberikan kepada badan atau orang pribadi yang tidak berhubungan dengan tenpat usaha yang komersial atau niaga atau perdagangan atau yang dimaksudkan untuk diperdagangan atau bernilai niaga yang bertujuan untuk tidak mencari keuntungan seperti rumah tangga, rumah ibadah dan tempat-tempat social lainnya.
19.Instansi Pemusnahan Lumpur dan Tinja selanjutnya disingkat dengan IPLT adalah tempat pemusnahan lumpur tinja.
20.Retribusi penyedotan kakus adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jambat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.
21.Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara maupun Warga Negara asing yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan- undangan yang berlaku.
22.Kepala Keluarga adalah :

a.Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
b.Orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau
c.Kepala kesatriaan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
1. 23.Kartu keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
2. 24.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah tanda bukti (Legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Negara Asing.
3. 25.Akta Catatan Sipil adalah akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengangkatan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian oleh orang pribadi atau badan.
4. 26.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
5. 27.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk seluruh Indonesia.
6. 28.Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang lain yang disyahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
7. 29.Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
8. 30.Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil adalah pembayaran atas penggangian cetak kartu keluarga kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. 31.Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 6
10. 32.Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
11. 33.Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
12. 34.Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
13. 35.Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang akan dilelang.
14. 36.Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
15. 37.Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legistimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
16. 38.Tanda uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat alumanium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat motor atau rangka kendaraan.
17. 39.Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah Retribusi yang dipungut atas setiap pelayanan uji berkala ata kendaraan bermotor.
18. 40.Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas dan sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi/wilayah dengan skala tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai batas-batas wilayah dengan menunjukkan adanya jalan, sungai, gunung, daratan, lautan termasuk peta kota, peta kecamatan, peta rencana tata ruang wilayah (RTRW), peta rencana detail tata ruang kawasan (RDTRK), peta rencana teknik ruang kota (RTRK) atau site plan dan peta rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL).
19. 41.Menara adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
20. 42.Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai-Pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
21. 43.Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
22. 44.Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakar.
23. 45.Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pengukuran massa atau penimbangan.
24. 46.Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
25. 47.Biaya tambahan adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) karena sudah dilaksanakan tera atau tera ulang atas UTTP. 7
26. 48.Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke Standar Nasional untuk satuan ukuran dan/atau Internasional.
27. 49.Barang Dalam Keadaan Terbungkus selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup, yang untuk menggunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
28. 50.Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah kepada wajib Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
29. 51.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
30. 52.Alat Telekomunikasi adalah setiap perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
31. 53.Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
32. 54.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
33. 55.Badan Penyelenggara adalah bentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa telekomunikasi dan informasi.
34. 56.Menara telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
35. 57.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
36. 58.Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
37. 59.dihapus.
38. 60.dihapus.
39. 61.dihapus.
40. 62.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Pembayaran atas fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah kepada wajib Retribusi atas pelayanan izin penyelenggaraan menara telekomunikasi.
41. 63.Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan perizinan yang terkait dengan bidang kesehatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
42. 64.Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
43. 65.Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat. 8
44. 66.Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
45. 67.Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan- kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang kecil.
46. 68.Retribusi pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan polindes.
47. 69.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
48. 70.Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
49. 71.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
50. 72.Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan /atau hewan.
51. 73.Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum.
52. 74.Pasar adalah tempat kegiatan berusaha, jual beli/transaksi yang kawasan dan peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah.
53. 75.Kios adalah tempat berdagang dengan jenis dan spesifikasi yang sama diatur dan ditetapkan berdasarkan komoditi yang satu sama lain dibatasi dengan dinding dan dapat ditutup.
54. 76.Los adalah tempat berdagang merupakan bagian dari bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa didinding keliling.
55. 77.Pelataran adalah tempat berdagang yang tersedia di pasar dan tidak beratap yang tidak dibatasi oleh dinding (terbuka).
56. 78.Hak sewa adalah hak yang diberikan oleh Kepala Daerah dan atau kepala pedagang dan atau Badan Hukum untuk menempati suatu bagian pasar inpres dan non inpres dengan jangka waktu tertentu yang ditentukan guna mengusahakan kegiatannya.
57. 79.Retribusi Pasar adalah pembayaran atas penempatan dan penyewaan Toko, Kios, Los dan pelataran dalam pasar raya.
58. 80.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memamfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
59. 81.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
60. 82.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
61. 83.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
62. 84.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 9
63. 85.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
64. 86.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
65. 87.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya
66. 2.Ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Dihapus

Pasal 11

Dihapus

Pasal 12

Dihapus

Pasal 13

Dihapus

Pasal 14

Dihapus

Pasal 15

Dihapus

3.Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

4.Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Dihapus.

5.Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

(1)tarif retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut : TP X TR =RPMT Keterangan : TP = Tingkat Penggunaan Jasa; TR = Tarif Retribusi; RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 10
(2)Formulasi Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan tingkat penggunaan jasa dikali tariff retribusi.
(3)Tingkat penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah kunjungan dalam pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya.
(4)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.
(5)Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
1. a.Honorarium petugas pengawas;
2. b.Transportasi;
3. c.Uang makan;
4. d.Biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunilasi;
5. e.Alat tulis kantot; dan
6. f.Biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.
(6)Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

6.Ketentuan penjelasan Pasal 48 dihapus
7.Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Solok No. 2 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 48

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 48

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012