DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Solok Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok 3. Tanggung Jawab dan Kewajiban 4. Pembinaan dan Pengawasan 5. Partisipasi Masyarakat 6. Larangan 7. Penyidikan 8. Ketentuan Pidana 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3.Undang –Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran 2 Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK dan WALIKOTA SOLOK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Solok.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Solok.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6.Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
7.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya,t ermasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman 3 nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8.Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
10.Tempat Proses Belajar-mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan baik formal maupun non formal.
11.Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
12.Tempat Ibadah adalah tempat yang dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk agama dan aliran kepercayaan.
13.Angkutan Umum adalah alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama baik menggunakan mesin maupun tidak bermesin.
14.Tempat Umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
15.Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja.
16.Pengelola atau penanggung jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya mengelola dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan di KTR.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berdasarkan asas:

a.kepentingan umum;
b.akuntabilitas;
c.keadilan;
d.partisipasi masyarakat;
e.dapat dilaksanakan; dan
f.kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini untuk:

a.melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan 4 dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk Rokok yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup;
b.melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk Rokok;
c.meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
d.melindungi kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain.

BAB II

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 4

Penerapan KTR meliputi:

a.Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
b.Tempat Proses Belajar-mengajar;
c.Tempat Anak Bermain;
d.Tempat Ibadah;
e.Angkutan Umum;
f.Tempat Kerja; dan
g.Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.rumah sakit;
b.klinik;
c.pusat kesehatan masyarakat;
d.pos pelayanan kesehatan;
e.tempat praktek kesehatan;dan
f.apotek.

Pasal 6

Tempat Proses Belajar-mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.sekolah;
b.perguruan tinggi; 5
c.balai pendidikan dan pelatihan;
d.balai latihan kerja;
e.tempat bimbingan belajar, tempat penitipan anak, madrasyah diniyah awaliyah, pondok tahfidz dan sejenisnya;
f.tempat kursus; dan
g.gedung dan kawasan pendidikan anak usia dini.

Pasal 7

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

a.area bermain anak; dan
b.tempat penitipan anak.

Pasal 8

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

a.masjid;
b.mushalla/surau/langgar; dan
c.tempat ibadah agama dan aliran kepercayaan lainnya.

Pasal 9

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

a.bus umum;
b.taksi;
c.kendaraan wisata;
d.angkutan anak sekolah;
e.angkutan karyawan; dan
f.bendi.

Pasal 10

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:

a.kantor pemerintah;
b.Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;dan
c.industri/pabrik.

Pasal 11

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi:

a.hotel;
b.restoran;
c.fasilitas olah raga dalam ruangan/gedung tertutup; dan
d.Pusat perbelanjaan yang tertutup 6

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…