DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Solok Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 13 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Solok

regulasi_utama

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), b Lp a. b. 2. tx

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
4.Perturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
6.Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,
7.Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK dan WALIKOTA SOLOK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran,
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih:
3. c.Neraca:
4. d.Laporan Operasional:
5. e.Laporan Arus Kas:
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas: Dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan. ve
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf a sebagai berikut :
1. a.pendapatan Rp545.555.282.679,47
2. b.belanja Rp508.130.155.264,01 surplus Rp37.425.127.415,46
3. c.pembiayaan
  1. 1.penerimaan Rp58.874.516.372,20
  2. 2.pengeluaran Rp0,00 pembiayaan neto Rp58.874.516.372,20 SILPA tahun 2020 Rp96.299.643.787,66

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(5.066.401.596,47) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan Rp540.488.881.083,00
2. 2.realisasi Rp545.555.282.679,47 selisih lebih/kurang Rp(5.066.401.596,47)
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp91.376.602.190,99 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran belanja setelah perubahan Rp599.506.757.455,00
2. 2.realisasi Rp508.130.155.264,01 selisih lebih/kurang Rp91.376.602.190,99
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp/(96.443.003.787,46) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.surplus/defisit setelah perubahan Rp(59.017.876.372,00)
2. 2.realisasi Rp37.425.127.415,46 selisih lebih /kurang Rp/(96.443.003.787,46)1
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp143.359.999,80 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp59.017.876.372,00
2. 2.realisasi Rp58.874.516.372,20 selisih lebih/kurang Rp143.359.999,30 w
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp0,00
2. 2.realisasi Rp0,00 selisih lebih/kurang 0,00
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp143.359.999,30 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp59.017.876.372,00
2. 2.realisasi Rp58.874.516.372,20 selisih lebih/kurang Rp143.359.999,80

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut: saldo anggaran lebih awal Rp59.017.876.372,20 penggunaan saldo anggaran lebih Rp58.874.516.372,20 sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sub total Rp143.360.000,00 sisa lebih/kurang pembiayaan Rp96.299.643.787,66 anggaran sub total Rp96.443.003.787,66 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Rp(143.360.000,00) sebelumnya saldo anggaran lebih Rp96.299.643.787,66

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a.jumlah asset Rp1.562.414.445.972,66
b.jumlah kewajiban Rp1.052.758.500,27
c.jumlah ekuitas dana Rp1.561.361.687.472,39

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun 2020 sebagai berikut : jumlah pendapatan -— laporan operasional Rp547.828.267.464,93 Jumlah beban — laporan operasional Rp553.383.345.467,56 surplus/ defisit dari kegiatan operasi Rp(5.555.078.002,63) surplus/defisit dari kegiatan non Rp0,00 operasional surplus/ defisit sebelum pos luar biasa Rp(5.555.078.002,63) Xx jumlah pos luar biasa Rp(46.327.000) surplus/ defisit-laporan operasional Rp(5.601.405.002,63)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a.saldo kas awal per l januari 2020 Rp58.691.592.663,11
b.arus kas dari aktivitas operasi Rp122.706.484.447,47 Cc. arus kas dari aktivitas investasi Rp(32.885.693.888,01)
d.arus kas dari aktivitas pendanaan Rp -
e.arus kas dari aktivitas transitoris Rp(52.212.769.134,91)
f.kas di bendahara pengeluaran Rp29.700,00
g.kas lainnya di bendahara Rp - pengeluaran ii saldo akhir kas per 31 Desember Rp96.299.643.787,66 2020

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut : ekuitas awal Rp1.541.127.041.788,02 surplus/ defisit laporan operasional Rp(5.601.405.002,63) dampak komulatif perubahan Rp25.836.050.687,00 kebijakan/kesalahan mendasar ekuitas akhir Rp1.561.361.687.472,39

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan. g

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belnja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdiri atas:
1. 1.LampiranI.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi:
2. 2.Lampiran : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan 12 daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan: vw pa.
3. 3.Lampiran 1.3
4. 4.Lampiran Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII
m.Lampiran XIII Lampiran XIV Lampiran XV Lampiran XVI Lampiran XVII Lampiran XVIII Lampiran XIX Lampiran XX Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan: dan Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih: 1.4 Laporan Operasional, LPE: Neraca: Laporan Arus Kas: Catatan atas Laporan Keuangan, Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Daftar Rekapitasi Dana Penyisihan Dana Bergulir: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah: Bergulir dan Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap, Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan, Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya, Daftar Dana Cadangan Daerah, Daftar Kewajiban Jangka Pendek, Daftar Kewajiban Jangka Panjang: Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya: dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. b. Cc. d. e. £ h. k. n. o. a. r. s. t. & 1. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 UMUM Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1(satu) tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Rencana Keuangan Tahunan Daerah, merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan, serta gambaran kebijakan publik yang mencerminkan hak dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat dalam tahun berkenaan, dan pada akhir tahun anggaran dilakukan perhitungan realisasinya sebagai pertanggungjawaban kinerja keuangan daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih: Neraca, Laporan Operasional: Laporan Perubahan Ekuitas: Laporan Arus Kas: Catatan atas Laporan Keuangan. 2. 3. 4. 5. 6. 7. tx Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
4.Perturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
6.Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,
7.Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK dan WALIKOTA SOLOK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran,
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih:
3. c.Neraca:
4. d.Laporan Operasional:
5. e.Laporan Arus Kas:
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas: Dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan. ve
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf a sebagai berikut :
1. a.pendapatan Rp545.555.282.679,47
2. b.belanja Rp508.130.155.264,01 surplus Rp37.425.127.415,46
3. c.pembiayaan
  1. 1.penerimaan Rp58.874.516.372,20
  2. 2.pengeluaran Rp0,00 pembiayaan neto Rp58.874.516.372,20 SILPA tahun 2020 Rp96.299.643.787,66

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(5.066.401.596,47) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan Rp540.488.881.083,00
2. 2.realisasi Rp545.555.282.679,47 selisih lebih/kurang Rp(5.066.401.596,47)
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp91.376.602.190,99 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran belanja setelah perubahan Rp599.506.757.455,00
2. 2.realisasi Rp508.130.155.264,01 selisih lebih/kurang Rp91.376.602.190,99
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp/(96.443.003.787,46) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.surplus/defisit setelah perubahan Rp(59.017.876.372,00)
2. 2.realisasi Rp37.425.127.415,46 selisih lebih /kurang Rp/(96.443.003.787,46)1
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp143.359.999,80 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp59.017.876.372,00
2. 2.realisasi Rp58.874.516.372,20 selisih lebih/kurang Rp143.359.999,30 w
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp0,00
2. 2.realisasi Rp0,00 selisih lebih/kurang 0,00
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp143.359.999,30 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp59.017.876.372,00
2. 2.realisasi Rp58.874.516.372,20 selisih lebih/kurang Rp143.359.999,80

Pasal 4

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a.jumlah asset Rp1.562.414.445.972,66
b.jumlah kewajiban Rp1.052.758.500,27
c.jumlah ekuitas dana Rp1.561.361.687.472,39

Pasal 6

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a.saldo kas awal per l januari 2020 Rp58.691.592.663,11
b.arus kas dari aktivitas operasi Rp122.706.484.447,47 Cc. arus kas dari aktivitas investasi Rp(32.885.693.888,01)
d.arus kas dari aktivitas pendanaan Rp -
e.arus kas dari aktivitas transitoris Rp(52.212.769.134,91)
f.kas di bendahara pengeluaran Rp29.700,00
g.kas lainnya di bendahara Rp - pengeluaran ii saldo akhir kas per 31 Desember Rp96.299.643.787,66 2020

Pasal 8

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan. g

Pasal 10

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdiri atas:
1. 1.LampiranI.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi:
2. 2.Lampiran : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan 12 daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan: vw pa.
3. 3.Lampiran 1.3
4. 4.Lampiran Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII
m.Lampiran XIII Lampiran XIV Lampiran XV Lampiran XVI Lampiran XVII Lampiran XVIII Lampiran XIX Lampiran XX Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan: dan Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih: 1.4 Laporan Operasional, LPE: Neraca: Laporan Arus Kas: Catatan atas Laporan Keuangan, Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Daftar Rekapitasi Dana Penyisihan Dana Bergulir: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah: Bergulir dan Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap, Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan, Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya, Daftar Dana Cadangan Daerah, Daftar Kewajiban Jangka Pendek, Daftar Kewajiban Jangka Panjang: Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya: dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. b. Cc. d. e. £ h. k. n. o. a. r. s. t. & 1. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 UMUM Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1(satu) tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Rencana Keuangan Tahunan Daerah, merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan, serta gambaran kebijakan publik yang mencerminkan hak dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat dalam tahun berkenaan, dan pada akhir tahun anggaran dilakukan perhitungan realisasinya sebagai pertanggungjawaban kinerja keuangan daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih: Neraca, Laporan Operasional: Laporan Perubahan Ekuitas: Laporan Arus Kas: Catatan atas Laporan Keuangan. 2. 3. 4. 5. 6. 7. tx Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas