Peraturan Daerah (PERDA) Kota Solok Nomor 1 Tahun 2021
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 25
Ringkasan
Perda ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020
Perda ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), b Lp a. b. 2. tx
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK dan WALIKOTA SOLOK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
ve
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut: saldo anggaran lebih awal Rp59.017.876.372,20 penggunaan saldo anggaran lebih Rp58.874.516.372,20 sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sub total Rp143.360.000,00 sisa lebih/kurang pembiayaan Rp96.299.643.787,66 anggaran sub total Rp96.443.003.787,66 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Rp(143.360.000,00) sebelumnya saldo anggaran lebih Rp96.299.643.787,66
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :
Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun 2020 sebagai berikut : jumlah pendapatan -— laporan operasional Rp547.828.267.464,93 Jumlah beban — laporan operasional Rp553.383.345.467,56 surplus/ defisit dari kegiatan operasi Rp(5.555.078.002,63) surplus/defisit dari kegiatan non Rp0,00 operasional surplus/ defisit sebelum pos luar biasa Rp(5.555.078.002,63) Xx jumlah pos luar biasa Rp(46.327.000) surplus/ defisit-laporan operasional Rp(5.601.405.002,63)
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut : ekuitas awal Rp1.541.127.041.788,02 surplus/ defisit laporan operasional Rp(5.601.405.002,63) dampak komulatif perubahan Rp25.836.050.687,00 kebijakan/kesalahan mendasar ekuitas akhir Rp1.561.361.687.472,39
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan. g
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belnja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
vw pa.
dan Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih: 1.4 Laporan Operasional, LPE: Neraca: Laporan Arus Kas: Catatan atas Laporan Keuangan, Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Daftar Rekapitasi Dana Penyisihan Dana Bergulir: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah: Bergulir dan Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap, Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan, Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya, Daftar Dana Cadangan Daerah, Daftar Kewajiban Jangka Pendek, Daftar Kewajiban Jangka Panjang: Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya: dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. b. Cc. d. e. £ h. k. n. o. a. r. s. t. & 1. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 UMUM Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1(satu) tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Rencana Keuangan Tahunan Daerah, merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan, serta gambaran kebijakan publik yang mencerminkan hak dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat dalam tahun berkenaan, dan pada akhir tahun anggaran dilakukan perhitungan realisasinya sebagai pertanggungjawaban kinerja keuangan daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih: Neraca, Laporan Operasional: Laporan Perubahan Ekuitas: Laporan Arus Kas: Catatan atas Laporan Keuangan. 2. 3. 4. 5. 6. 7. tx Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas
Membuka PDF…