DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Solok Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 156

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup ketahanan pangan terdiri atas a. perencanaan pangan; b. cadangan pangan Pemerintah Daerah; c. penganekaragaman pangan; d. pengawasan keamanan pangan; e. kesiapsiagaan krisis pangan dan penanggulangan krisis pangan; f. distribusi, bantuan pangan dan sistem informasi pangan; g. rencana aksi pangan; h. pembinaan dan pengawasan; i. peran serta masyarakat;dan j. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencegah terjadinya krisis pangan di Kota Solok perlu melakukan upaya peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di bidang pangan; c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketahanan pangan di Kota Solok perlu di atur dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1 ge 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Llembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); . Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5680); . Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6442); . Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188); . Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. 3. 4. 5. 6. 7. 8. uw 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK dan WALIKOTA SOLOK MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Solok. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat Walikota adalah Walikota Solok. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara Sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan Pangan Nasional dan Impor Pangan. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. 6. 7. 8. 3b 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan Keamanan Pangan. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria Keamanan Pangan, kandungan gizi pangan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kemandirian; b. partisipasi dan gotong royong;
c.pemerataan;
d.keadilan; e. kesejahteraan; dan f. berkelanjutan. a 4

Pasal 3

Ketahanan pangan bertujuan untuk: a. b. mendukung perwujudan ketahanan pangan nasional; menjamin ketersediaan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan Keamanan Pangan, mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal; meningkatkan kemampuan melakukan produksi pangan secara mandiri; memfasilitasi akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan masyarakat; meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di Daerah; meningkatkan daya saing komoditas pangan yang dihasilkan;dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. c. d. e. f. g.

Pasal 4

Ruang lingkup ketahanan pangan terdiri atas : mo ao Dp

(1)
(2)perencanaan pangan; cadangan pangan Pemerintah Daerah; penganekaragaman pangan; pengawasan keamanan pangan; kesiapsiagaan krisis pangan dan penanggulangan krisis pangan; distribusi, bantuan pangan dan sistem informasi pangan; rencana aksi pangan; pembinaan dan pengawasan; peran serta masyarakat;dan pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN PANGAN

Pasal 5

Dalam rangka menyelenggarakan ketahanan Pangan di daerah, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pangan tingkat Daerah Perencanaan pangan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan Daerah, Rencana Pangan tingkat Propinsi dan rencana Pangan Nasional. > i. j (m

(3)Perencanaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja tahunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

Pasal 6

(1)Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperhatikan: - pertumbuhan dan sebaran penduduk; - kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi; . daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan; . pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pangan; . kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan; potensi Pangan dan budaya Daerah; . rencana tata ruang wilayah; dan oOo oo DY .rencana pembangunan nasional dan Daerah.
(2)Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 7

(1)Perencanaan Pangan diwujudkan dalam bentuk rencana Pangan Daerah.
(2)Rencana Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan rencana Pangan nasional.
(3)Rencana Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

(1)Cadangan Pangan dilakukan untuk mengantisipasi dalam rangka sebagai berikut : a. kekurangan Pangan;
1. b.kelebihan Produksi Pangan; wz 6
2. c.gejolak harga; dan atau
3. d.keadaan darurat.
(2)Pemasokan Pangan dilakukan apabila Produksi Pangan dan Cadangan Pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi pangan dengan tetap mempertahankan kepentingan produksi Pangan.

Pasal 9

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.

Pasal 10

Dalam rangka mewujudkan Cadangan Pangan di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan:

a.inventarisasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
b.prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat Pangan.

Isi peraturan

Teks156PDFHirarki

Memuat teks peraturan…