DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Solok Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. Rencana Induk SPBE; b. Proses Bisnis; c. Aplikasi SPBE; d. Infrastuktur SPBE; e. layanan SPBE; f. pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain; g. data dan informasi; h. Keamanan Informasi; i. kelembagaan; j. sumber daya manusia; k. partisipasi masyarakat dan pelaku usaha; l. pembinaan dan pengawasan; dan m. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta mendukung terlaksananya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat maka perlu didukung dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik; bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Kota Solok dapat dilaksanakan secara maksimal maka diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik oleh Perangkat Daerah yang ada di Kota Solok; bahwa dengan adanya kewenangan Pemerintah Daerah dibidang komunikasi dan informatika dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik maka perlu adanya pengaturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 1 c. d.

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19}; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 3. 4, 5. 2 LA WS lu 10. 11 12. Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 7. 8. 9. .Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK dan WALI KOTA SOLOK MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4 10. 11. Daerah adalah Kota Solok. Wali Kota adalah Wali Kota Solok. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Wali Kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-government) yang selanjutnya disingkat SPBE adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Memanfaatkan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Memberikan Layanan Kepada Pengguna SPBE di Kota Solok. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. 5. 6. 7. 8. 9. 4 Shy 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20. 21. 22. 23. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, perangkat elektronik lainnya. Aplikasi SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Pemerintah Daerah. Website adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses secara online di lingkungan Pemerintah Daerah. Pejabat Kepala Informasi Pemerintahan Daerah (Goverment Chief Information Office) yang selanjut disingkat GCIO adalah pejabat yang bertanggung jawab atas perencanaan, penyelarasan, penyiapan, implementasi dan evaluasi dalam penerapan SPBE di Pemerintah Daerah. Nama Domain adalah alamat internet dari Pemerintah Daerah yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode, atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukan lokasi tertentu dalam internet. Sub Domain adalah nama bagian dari nama domain yang mengacu ke alamat internet dari Pemerintah Daerah. Rencana Induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data. va

Pasal 2

(1)SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
1. a.efektivitas;
2. b.keterpaduan;
3. c.kesinambungan;
4. d.efisiensi;
5. e.akuntabilitas;
6. f.interoperabilitas;dan
7. g.keamanan.
(2)Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
(3)Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
(4)Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
(5)Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
(6)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
(7)Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar Sistem Elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
(8)Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan menggunakan Sistem Elektronik.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang efektif pada masyarakat;
b.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah; Lil \, 6
c.memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara SPBE;
d.menjadi acuan dalam pengambilan keputusan publik; mewujudkan masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan SPBE;
f.mendukung penyelenggaraan Kota Cerdas;
g.mencapai keterpaduan penyelenggaraan SPBE antara instansi pusat dan Daerah; dan
h.menciptakan birokrasi pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. e.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: Rencana Induk SPBE; Proses Bisnis; Aplikasi SPBE; Infrastuktur SPBE; layanan SPBE; pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain; data dan informasi; TR mo Ao o p Keamanan Informasi; kelembagaan; sumber daya manusia; partisipasi masyarakat dan pelaku usaha; — k. pembinaan dan pengawasan; dan pendanaan.

BAB II

RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 6

(1)Rencana Induk SPBE bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
(2)Rencana Induk SPBE, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
2. b.arah kebijakan SPBE; c. strategi SPBE; dan
3. d.peta rencana strategis SPBE. A 7 La) m.
(4)
(5)
(1)
(2)
(1)
(2)Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Grand Design Reformasi Birokrasi. Penyusunan Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan
(3)ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:

a.hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE; dan/atau
b.Perubahan kebijakan strategis Daerah. Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.

BAB III

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 8

Pemerintah Daerah menyusun Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagai berikut:

a.referensi arsitektur, yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur;
b.domain arsitektur, yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat: Proses Bisnis; domain arsitektur data dan informasi; domain arsitektur Infrastruktur SPBE; domain arsitektur Aplikasi SPBE; domain arsitektur Keamanan SPBE; dan aa RP WwNnN PD domain arsitektur Layanan SPBE. 8

(3)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dan/atau arahan bagi Perangkat Daerah dalam menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyusun Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah berdasarkan:
1. a.Arsitektur SPBE Nasional; dan
2. b.rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
(3)Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE nasional, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri 5 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 10

(1)Arsitektur SPBE dilakukan peninjauan kembali oleh Wali Kota melalui Dinas pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhan.
(2)Peninjauan kembali Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
3. c.perubahan pada unsur SPBE; atau
4. d.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…